Pemungutan Suara Ulang Pilgub Sumsel 2013, Siapa Bertanggungjawab?


1.pemilu karikatur

Walau kini semua masalah teknis Pilgub Sumsel telah dinyatakan tuntas setelah pelantikan resmi Gubernur terpilih 8 November 2013 lalu, namun ternyata masalah pertanggungjawaban keuangan dan hukum sebenarnya tidak bisa begitu saja dianggap selesai. Uang rakyat hingga Rp.50 Milyar lebih yang digunakan untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU) harus diaudit secara cermat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Sumsel, serta dasar hukum pelaksanaan PSU, yakni Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) era Akil Mukhtar, yang didasarkan adanya dugaan penyelewengan dana hingga Rp.1,4 Trilyun oleh Gubenur Incumbent Alex Noerdin pada Pemungutan Suara pertama 6 Juni 2013 lalu. Siapakah yang mesti bertanggung jawab?

 Alangkah enaknya pihak penyelenggara Pilgub Sumsel 2103 lalu jika masalah pertanggungjawaban keuangan PSU 4 September 2013 lalu dianggap telah selesai begitu saja. Uang rakyat hingga Rp.50 Milyar  ludes dipakai untuk membiayai  kegiatan demokrasi yang dasar hukumnya sangat lemah. Pemungutan suara ulang (SU) di 4 kabupaten/kota plus 1 kecamatan di OKU Selatan dilaksanakan sebagai wujud kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel atas putusan sela MK yang dipimpin Akil Mukhtar saat itu.

Tanpa meminta pertimbangan hukum dari pihak lain, KPU langsung saja menggelar PSU yang menghabiskan dana hingga Rp.50 Milyar. Padahal putusan sela MK isinya menyebutkan telah terjadi dugaan penyelewengan dana hingga Rp.1,4 Trilyun oleh pihak calon incumbent Alex Noerdin, yang dijadikan alasan pertimbangan hukum untuk menggelar Pemungutan suara ulang.

Dengan dilaksanakannya PSU 4 September 2103 lalu, secara implisit KPU turut mengakui dan membenarkan tuduhan MK jika pada Pemilihan sebelumnya telah terjadi penyelewengan uang negara yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran berat Pemilu oleh calon inumbent Alex Noerdin. Padahal untuk jenis pelanggaran berat seperti itu seharusnya KPU menjatuhkan sanksi terberat berupa diskualifasi dari pencalonan.

Selain itu, dengan dilaksanakannya PSU  yang berarti KPU Sumsel ikut mengamini tuduhan MK kepada pihak Alex Noerdin atas dugaan penyelewengan uang negara untuk pemenangannya, sudah seharusnya ada langkah hukum dari KPU Sumsel yang meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuduhan MK tersebut, sebagai bukti dan keseriusan KPU menjadikan Pilgub Sumsel sebagai Pigub yang bersih dari penyelewengan atau Korupsi.

Tapi semua itu tak dilakukan KPU Sumsel. KPU hanya mentaati keputusan MK namun sepertinya tidak mengakui apa yang dituduhkannya. Ironi sekali.

Adakah Suap ke MK ?

Peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mukhtar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu banyak membuka rahasia kotor praktek-praktek suap kepada para hakim MK dengan pihak yang berperkara dalam sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan mutlak lembaga yang maha hebat tersebut. Beberapa perkara sengketa Pilkada diduga terjadi suap setelah KPK mengorek berbagai pengakuan dari Akil Mukhtar. Perkara sengketa Pilkada kota Palembang dan kabupaten Empat Lawang adalah salah satu yang diakui Akil yang akan segera menyeret Walikota Romi Herton dan Bupati Budi Antoni menyusul Akil Mukhtar ke tahanan KPK.

Lantas bagaimanakah dengan perkara sengketa Pilkada Sumel? Adakah suap yang terjadi disana?

Pada sengketa Pilkada Sumsel banyak pihak yang menduga jika pihak telah diuntungkan oleh putusan Akil Mukhtar adalah pihk yang paling berpeluang melakukan praktek suap ke MK. Pihak Herman Deru lah tentunya yang dimaksud. Namun mengenai hal ini belum ada fakta hukum yang mengarah kesana.

Semenjak menangkap Akil Mukhtar, KPK dibanjiri berbagai laporan suap terhadap MK dari berbagai daerah terkait sengketa Pilkada yang pernah ditangani. Keterkaitan sengketa Pilkada Palembang dan Empat Lawang dengan KPK juga disebabkan adanya laporan pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK. Sarimuda dan Joncik sama-sama mempermasalahkan putusan sengketa Pilkada di daerahnya,  yang  katanya telah dimenangkannya namun jadi berbalik kalah, gara-gara MK terima suap dari pihak musuhnya. Dengan berbagai data yang disampaikan pihak Sarimuda dan Joncik itulah KPK  menyerempet perkara Pilkada Palembang dan Empat lawang dengan terus berupaya mengorek pengakuan Akil Muhtar.

Pada Pilgub Sumsel nampaknya berbeda. Kendati “otak MK” Akil Mukhtar telah ditangkap KPK namun tidak serta merta putusan MK tentang perkara sengketa Pilkada Sumsel pun dipermasalahkan. Apalagi putusan akhir MK diputuskan oleh hakim MK tanpa Akil Muhtar, dan putusan akhirnya pun tak mengubah putusan KPU Sumsel yang telah memenangkan Alex Noerdin. Bagi Sumsel, peristiwa PSU tak mempengaruhi hasil Pilgub 6 Juni 2013 lalu.

Mungkin jika pada putusan akhir MK hanya menguntungkan Herman Deru, maka dipastikan kisah sengketa Pilkada Palembang dan Empat Lawang akan dialami pula oleh Sumsel.

Beberapa sumber yang memiliki akses dengan lingkungan KPK menyebutkan jika saja Akil Mukhtar dikorek juga tentang perkara sengketa Pilkada Sumsel maka dipastikan ia pun akan mengakui adanya suap. Namun karena dalam sengketa Pilkada Sumsel tak ada pihak yang melapor ke KPK maka KPK tidak mau mengkait-kaitkannya terlalu jauh.

“Terlalu banyak kasusnya jika KPK membuka ke masalah itu, KPK hanya menyerempet ke kasus sengketa Pilkada lain jika ada laporan pengaduan saja”, ujar sumber tadi.

Bagaimana Kelanjutan Dugaan Penyelewengan Dana Rp.1,4 Trilyun?

Ada atau tidaknya dugaan penyelewengan uang APBD untuk kepentingan pemenangan Alex Noerdin, saat ini sudah menjadi keharusan bagi penegak hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan pengusutan hingga tuntas. Hal itu disebabkan dugaan korupsi itu sudah dijadikan pertimbangan hukum oleh MK untuk membuat Keputusan Sela berupa pemilihan suara ulang di 4 kabupaten kota dan 1 kecamatan.

Namun adakah keberanian dari institusi penegak hukum kita untuk mengusut  dugaan kasus itu yang langsung menohok Alex Noerdin disana?

Dengan tidak adanya pihak yang menindaklanjuti tuduhan MK tentang adanya dugaan korupsi Rp.1,4 Trilyun oleh pihak Alex Noerdin berarti adanya dugaan korupsi tersebut tidak diakui kebenarannya. Dan, jika tidak diakui maka berarti keputusan sela MK dianggap kesalahan karena memutuskan dengan dasar pertimbangan yang salah. Sedangkan jika putusan MK dianggap sebagai keputusan salah maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan pada 4 September 2013 lalu pun bisa dianggap illegal.

Nah, jika PSU lalu dikatagorikan illegal maka semua bentuk pengeluaran keuangan negara untuk membiayai kegiatan tersebut pun menjadi tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan dengan mengembalikannya ke kas negara.

Uang Rp.50 Milyar bukanlah jumlah yang sedikit. KPU Sumsel mungkin akan berkilah jika mereka sudah bekerja sesuai hukum dan prsedur yang benar. KPU melaksanakan PSU adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada putusan MK. Tidak lebih.

Namun, KPU Sumsel saat itu tidak melakukan upaya-upaya pendalaman, uji materi dan meminta fatwa terkait putusan Sela MK tersebut sebelum memutuskan akan melaksanakan pemilihan suara ulang. KPU waktu itu bisa saja menolak putusan sela MK jika yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah dugaan korupsi untuk pemenangan Alex Noerdin senilai Rp.1,4 Trilun. KPU harus meminta MK saat itu untuk memutuskan materi sela selain dengan pertimbangan adanya dugaan korupsi Rp.1,4 Trilyun karena jika pertimbangannya berbunyi seperti itu  maka putusannya bukanlah pemungutan ulang, tapi diskualifikasi langsung terhadap Alex Noerdin.

Namun itu tak dilakukan KPU. KPU Sumsel malah langsung menerima dan melaksanakan putusannya kendati kegiatan itu harus menghabiskan uang rakyat hingga Rp.50 Milyar. Oleh karena itu KPU adalah pihak yang harus bertanggung jawab dan harus mengembalikan uang Rp.50 Milyar tersebut ke kas negara.

Rakyat Tambah Bosan Pemilu

Dengan pemilihan gubernur Sumsel yang sampai diulang berdampak semakin menurunnya partisipasi warga terhadap Pemilu di Sumsel. Apalagi sebentar lagi kita akan dihadapkan pada Pemilu Legislatif dan dilanjutkan dengan Pemilu Presiden. Kebosanan warga atas kegiatan persta demokrasi terus-menerus yang tidak juga menghasilkan pemimpin yang diharapkan akan menodai kesakralan demokrasi yang dengan susah payah telah kita jalankan bersama. Jumlah Golput dipastikan akan terus meningkat.

Apalagi jika kegiatan pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang pernah terjadi di Sumsel dijadikan tradisi putusan MK, maka dipastikan akan semakin membuat kebosanan yang sangat parah.

Bayangkan saja jika sampai terjadi PSU untuk Pemilu Legislatif kemudian ada juga PSU untuk Pemilu Presiden, maka apa jadinya demokrasi yang seperti ini. Semoga saja pemilihan suara ulang tidak dijadikan Trend di masa depan, dan MK harus tahu itu.

Semoga kita segera belajar untuk membenahi pelaksanaan sistem yang tidak sesuai etika dan nilai-nilai dalam masyarakat kita. Demokrasi jangan malah menimbulkan konflik demi konflik yang bermunculan dan membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa. (Tim)

Iklan

One comment on “Pemungutan Suara Ulang Pilgub Sumsel 2013, Siapa Bertanggungjawab?

  1. aduh bos, kalu uji wong kito,la sayuk ,kerna gelanggang la di tutup, kendak nya waktu arena lg panas2 dulu,sedang kan waktu keputusan MK, dengan masa pilkada ulang bae,berjarak waktu duo bulanan, na sekarang pak Alex la resmi di lantik dng SK.Mendagri, gugatan ulang oleh fihak2 yg dak senang karno kalah,la di tolak pulo oleh Mk. .sebaik nya kt menjadi hamba tuhan yg menyukuri nikmat,.mako dak dapat kwalat, sakean,bkn menggurui,kerno siapo bae yg jadi,kito2 ni mak la tula, .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s