KSPSI Tuntut Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral


Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut kepada pemerintah sumatera selatan untuk memberlakukan kenaikan Upah Minimum Sektoral sesuai UU no.13 Tahun 2008 yang nilainya minimum 5 persen dari nilai Upah Minimum propinsi (UMP). Besarnya kenaikan UMP Sumsel saat ini mencapai 11 persen. Jadi jika Upah Minimum Sektoral diberlakukan maka upah yang akan diterima buruh di sumsel akan naik sedikitnya 16 persen.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua DPD-KSPSI Sumsel, Edy Tulangow, saat melakukan silaturahmi dengan Wakil gubernur Sumsel, H.Eddy yusuf di ruang kerja Wagub, rabu (11/02) lalu.

Menurut Edy Tulangow, sejak dulu setiap tahunnya upah minimum sektoral selalu ditetapkan berbarengan dengan penetapan UMP, namun pada tahun 2009 ini pemerintah propinsi tidak menetapkan besarnya kenaikan upah minimun sektoral, hanya UMP saja. Padahal berdasarkan UU, besaran kenaikan upah minimum sektoral sedikitnya 5 persen diatas UMP.

Penetapan besarnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan perusahaan dengan mengacu pada putusan gubernur. Namun karena gubernur tidak memutuskan besaran minimum upah sektoral tersebut maka hingga saat ini perusahaan-perusahaan tidak mau mengeluarkan upah yang menjadi hak buruh.

Selain itu pihak KSPSI juga mengusulkan kepada gubernur agar menambah tenaga pengawas yang saat ini jumlahnya sangat sedikit, sedangkan luas wilayah cakupan yang harus diawasi sangat luas.

Wakil gubernur Eddy Yusuf menanggapi positif tuntutan KSPSI tentang Upah Minimum Sektoral tersebut, ia berjanji akan membahas terlebih dahulu hal-hal dimaksud. Selain itu wagub juga mengharapkan agar pihak KSPSI sebagai wadah para buruh dapat bersabar dan menahan diri, tidak mudah terpancing untuk melakukan aksi-aksi demo yang bisa membuat suasana kurang kondusif.

Sedangkan mengenai usulan penambahan tenaga pengawas, Wagub juga menganggap hal itu memang tepat. Jumlah tenaga pengawas harus ditambah, dan gubernur sudah membuat SK pengangkatan tersebut dan kini sepenuhnya diurus oleh Dinas Koperasi dan Tenaga kerja.

Yang  paling penting sebenarnya bukanlah banyak tidaknya tenaga pengawas, melainkan tenaga pengawas yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti betul tugas pengawas serta bisa bersikap tegas.

“Pengawas sebenarnya tidak perlu banyak, tapi mesti paham dan berani mengambil keputusan tegas bagi yang melanggar”, ungkap Wagub menegaskan.

Wagub juga mengingatkan, saat ini mengurusi orang yang sudah bekerja saja sangat pusing, apalagi mengurusi orang yang belum bekerja, pengangguran. Saat ini korban-korban PHK yang sangat banyak akan menjadi persoalan baru yang harus diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu KSPSI sebagai organisasi buruh dapat memediatori antara tenaga kerja dengan pemerintah.

Yang sedang menjadi perhatian pemerintah saat ini salah satunya berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Perusahaan harus kondusif dan tetap berupaya untuk tetap hidup dan tidak ada PHK. Buruh juga harus bisa memahami permasalahan perusahaan, jangan terus menuntut hak-haknya semata”, ungkap Wagub.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s