SEA Games Bebas Sampah


Pelaksanaan SEA Games XXVI 2011 nanti akan bebas dari sampah. Pencanangan program Environment Oriented and Free Waste SEA Games 2011 akan dilakukan bersamaan dengan nonton bareng (nobar) dan launching Mars Sumsel Gemilang di halaman pemprov Sumsel, 11 Juli mendatang.
“Selama ini, dalam setiap even sampah selalu menjadi masalah. Nah, kita mulai dari sekarang agar nanti pelaksanaan SEA Games sampah-sampah tak menimbulkan masalah,”jelas Iwan Kurniawan, koordinator acara nobar dan launching Mars Sumsel Gemilang, kemarin.
Dengan adanya program free waste ini, nantinya di setiap venues SEA Games akan disiapkan tempat sampah. Tidak hanya satu, tapi beberapa sesuai dengan jenis sampahnya. Misalnya, ada tempat untuk sampah organik dan anorganik.
“Jumlahnya akan kita sesuaikan dengan kondisi dan luas venues,”katanya. Selain menjaga kebersihan, juga untuk mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Program ini secara tidak langsung membantu petugas kebersihan.
Untuk menjaga kebersihan kawasan venues, akan dilibatkan volunteer dari berbagai kalangan termasuk anggota pencinta alam. “Sementara untuk SEA Games dulu. Kita harapkan nantinya bisa diterapkan di seluruh Sumsel, baik kantor pemerintahan, sekolah dan lainnya,”cetus Iwan.
Untuk acara nobar, akan dimulai pukul 20.00 WIB. Karena pertandingan final piala dunia berlangsung dinihari, maka panitia akan menggelar berbagai acara yang mampu menarik minat masyarakat untuk nobar di halaman depan Pemprov Sumsel.
“Rencananya kita akan undang Charlie ST 12, karena dia juga duta lingkungan hidup. Untuk acara, akan melibatkan seniman local dan pihak terkait lain,”bebernya. Selain itu, akan dilakukan launching Mars Sumsel Gemilang oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Robby Kurniawan SSTP MSi menambahkan, ide nobar ini dilaksanakan atas aspirasi pegawai dan masyarakat. Acara nobar tersebut disatukan dengan kampanye lingkungan hidup yang akan dihadiri Duta Lingkungan Indonesia, Charlie (vokalis ST12).
“Charlie ST12 akan tampil dan ikut nobar bersama warga Palembang,” katanya. Untuk memberikan semangat kepada penonton, panitia menyediakan hadiah yang akan diberikan kepada pemenang tebak skor dan doorprize. Untuk nobar, panitia akan menyiapkan layar lebar 10 x 12 meter satu unit dan dua screne pendamping berukuran 4 x 6 meter.

Iklan

One comment on “SEA Games Bebas Sampah

  1. Ada yang menarik soal pemberitaan di Rakyat Merdeka 30 mei 2008
    (I paste-in lagi ya..)
    BAHARUDDIN ARITONANG, ANGGOTA BPK
    “Masih Banyak Yang Dicuekin”

    BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) merasa senang bila hasil auditnya terkait dugaan penyimpangan anggaran di daerah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
    “Kalau benar hasil audit BPK terkait dugaan penyimpangan anggaran di Pemda Musi Banyuasin masuk penyelidikan di KPK, ya tentu kami senang. Tapi terus terang, banyak yang dicuekin aparat hukum mengenai audit BPK,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang kepada Rakvat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
    Bekas anggota DPR itu menyarankan KPK agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sebab, biasanya masvarakat itu melaporkan temuan BPK itu ke semua aparat hukum.
    “Sebaiknya koordinasi dengan Polri dan Kejagung supaya tidak tumpang tinddih penanganan suatu kasus,” ujarnya.
    Dikatakan, minimnya tindak lanjut temuan BPK yang berindikasi korupsi di sejumlah daerah akibat kinerja aparat hukum yang lambat. Padahal, pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dengan tegas menyatakan adanya sanksi pidana dan denda bagi yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
    Meski ada aturan, lanjutnya, masih banyak hasil audit BPK di seluruh daerah tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Misalnya saja, selama tahun 2005 dan 2006.penyelewengan uang negara Rp 33 triliun dari 4.775 kasus. ■ WIS

    JOJOHN PANTAU menemukan fakta berupa data BPK tahun anggaran 2006! Silaken daripadanya untuk mengunduh di BPK-Badan Pemeriksa Keuangan (sssst, klik saja disitu…). Buruan, mumpung belum didelet oleh pihak yang kebakaran jenggot!
    Berikut intisari dari laporan anggaran Musi Banyuasin anggaran 2006 (baru tahun itu saja lho, belum 2001, 2002,2003,2004,2005,2007…)

    Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian
    intern Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah BPK RI muat dalam Laporan
    Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern nomor 91.a.3/S/XIV.2/06/2007 tanggal 13 Juni
    2007.
    Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
    Anggaran 2006, ditemukan beberapa hal material sebagai berikut:
    1. Status kepemilikan beberapa aset tanah tidak jelas dan belum dicatat dalam Neraca Daerah
    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga penyajian aktiva tetap di Neraca Daerah
    lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp1.028.146.992,00.
    2. Realisasi Belanja Seketariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Belanja Bagi
    Hasil dan Bantuan Keuangan serta Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak
    didukung bukti yang lengkap sebesar Rp4.638.928.000,00 sehingga mempengaruhi
    kewajaran Laporan Keuangan Daerah.
    3. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah tidak didukung bukti yang lengkap
    dan menyalahi ketentuan sebesar Rp1.028.500.000,00 sehingga mempengaruhi kewajaran
    Laporan Keuangan Daerah.
    4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal tidak sesuai ketentuan
    dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp7.951.770.250,00 sehingga
    mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Daerah.

    Hasil Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan
    Atas Laporan Keuangan TA 2006 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Muba serta surat
    dari PT Bank Sumsel Nomor 107/SKY/1/B/2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
    Daerah (BPKD) Kabupaten Muba perihal Konfirmasi Kas Daerah diketahui bahwa per tanggal
    31 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Muba memiliki beberapa rekening di PT Bank
    Sumsel, untuk menampung kas daerah baik berupa rekening umum kas daerah dan beberapa
    rekening khusus dana perimbangan atau rekening khusus lainnya. Rincian rekening yang
    diakui Pemkab Muba per tanggal 31 Desember 2006 sebagai berikut:
    No. Nama Rekening Nomor Rekening Jumlah (Rp)
    1. Kas Daerah Tingkat II (Umum) 149-30-00001 Rp 99.383.033.083,18
    2. DAU 149-30-00002 Rp 6.488.115.014,02
    3. DAK Dana Reboisasi TA 2004 149-30-00008 Rp 40.624.224,00
    4. DAK Bid Infrastruktur 149-30-00011 Rp 0,00
    5. DAK Bid Kesehatan 149-30-00012 Rp 0,00
    6. DAK Bid Perikanan&Kelautan 149-30-00013 Rp 0,00
    7. DAK Bid Pendidikan 149-30-00014 Rp 0,00
    –> LHO KOK KOSONG?? HABIS BUAT SKULLAH GRATISS??
    8. DAK Bid Pertanian 149-30-00015 Rp 0,00
    Jumlah total Rp 105.911.772.321,20

    Hasil konfirmasi dari BPKD diketahui bahwa untuk TA 2006 semua rekening bank
    yang menyimpan kas daerah sebesar Rp105.911.772.321,20 belum ditetapkan dengan Surat
    Keputusan Bupati, namun hanya berupa surat permohonan pembukaan rekening giro kepada
    pihak PT Bank Sumsel yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten

    Di buku ini juga ditemukan fakta bahwa:
    1. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam Biaya
    Jasa Lainnya serta Biaya Perawatan dan Pengobatan Tidak Didukung
    Bukti yang Lengkap Sebesar Rp252.500.000,00 (ada di halaman 30)

    2. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah Tidak didukung
    Bukti yang Lengkap dan Menyalahi Ketentuan Sebesar
    Rp1.028.500.000,00 (ada di halaman 39)

    3. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Nusa
    Serasan dan Desa Peninggalan Tidak Berdasarkan Kondisi Senyatanya
    dan Harus Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp233.623.950,00 (ada di halaman 50)

    4. Pengeluaran-pengeluaran dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar
    Rp3.185.475.050,00 yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya diantaranya
    digunakan untuk bantuan kepada pribadi seperti biaya pendidikan, wisuda, biaya umroh
    dan uang sakunya yang merupakan hadiah bupati, transport kepada ketua tim penggerak
    PKK, karangan bunga atas nama bupati, pemberian Tunjangan Hari Raya untuk instansi
    vertikal, peringatan HUT dan nonton bareng final world cup 2006.

    5. Realisasi Belanja Tidak Terduga Menyalahi Ketentuan Sebesar Rp4.295.122.918,00

    6. Pembuatan Website http://www.alexnoerdin.com Rp. 12.500.000,00 (ada di tabel halaman 162 tentang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang Direalisasikan untuk Kegiatan Bupati/Wakil Bupati nomor 192)
    –> coba deh kita klik situsnya, tidak ado!!!! mantap……
    7. SPJ TIDAK ADA BUKTI PENDUKUNG Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan senilai 3.656.446.000,00! (ada di halaman 154) dan Pengeluaran Tidak Sesuai Peruntukan Rp 3.185.475.050,00! (ada di halaman 157) ?????!!!!!?????

    Huhuuy!!!!

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s