Tanjung Api Api Mulai Menuai Demo


Mega proyek pelabuhan tanjung api-api yang menjadi proyek penguras keuangan negara yang saat ini sedang berjalan, kini mulai menuai demo. Jika sebelumnya baru sebatas kritik, nampaknya beberapa LSM kini mulai berani melancarkan demo. Bagaimanakah kondisi sebenarnya dengan proyek yang digiring Syahrial Oesman sehingga bisa gol ini?

Kebutuhan akan adanya sebuah pelabuhan besar, sekelas pelabuhan samudera, memang sangat mendesak bagi Sumsel. Bahkan kata Ketua DPRD Sumsel, Zamzami Ahmad, kalau keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting bagi Sumsel, karena pelabuhan Boom Baru yang ada sekarang sudah tidak bisa menampung kapal-kapal yang besar.

Selama ini hasil bumi, terutama batubara, yang menjadi andalan sumsel, masih memanfaatkan pelabuhan laut Tarakan di Propinsi Lampung untuk pengapalan tujuan ekspor. Padahal menurut hitung-hitungan, jika kegiatan itu bisa dipindahkan ke wilayah sumsel, maka akan diperoleh keuntungan yang sangat besar bagi APBD disamping jarak tempuh yang semakin dekat.

Kondisi pelabuhan Boom Baru yang ada saat ini juga semakin tidak nyaman bagi kapal-kapal besar untuk keluar masuk alur sungai Musi. Karena dangkalnya alur sungai, terpaksa kapal harus menunggu lama hingga air pasang.

“Ini jelas merugikan perusahaan pelayaran”, ujar Sahnan, Kepala Tata Usaha di Adpel Palembang.

Dengan alasan-alasan diatas maka jelaslah jika sebuah pelabuhan sekelas pelabuhan samudera harus segera dibangun.

Berbagai riset telah dilakukan selama bertahun-tahun. Beberapa orang Gubernur yang pernah memimpin Sumsel juga telah mengupayakan untuk membangun pelabuhan besar. Dan Tanjung Api-api adalah titik lokasi satu-satunya yang dianggap paling tepat untuk pembangunan pelabuhan besar tersebut.

Di jaman Gubernur Sainan Sagiman masalah Tanjung Api-api sudah menjadi wacana. Di masa Gubernur Ramli Hasan Basri langkah lebih jauh tentang rencana pembangunan Tanjung api-api dilakukan. Berbagai riset yang melibatkan para ahli pelabuhan dari luar negeri juga dilakukan. Bahkan ada hasil salah satu riset dari Asosiasi Pelabuhan Laut Asia menyatakan jika kawasan tersebut tidak cocok untuk dibangun pelabuhan samudera. Alasannya adalah endapan lumpur dan proses pendangkalan di kawasan Tanjung Api-api terlalu tinggi sehingga akan mengganggu aktivitas pelabuhan nanti.

Karena hasil riset itulah upaya membangun Tanjung Api-Api di masa Gubernur Ramli menjadi lembek dan terlupakan.

Di jaman Gubernur Rosihan Arsyad, Tanjung Api-api kembali diangkat. Bahkan ia mengusulkan kepada Bappenas agar proyek Tanjung api-api bisa dianggarkan. Sayang, pemerintah pusat pun nampaknya tidak merespon positif. Tanjung api-api kembali menggantung.

Dimasa Gubernur Syahrial masalah Tanjung Api-api diperjuangkan dengan gigih. Berbekal dukungan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, waktu itu, proyek Tanjung Api-api mulai digarap.

Departemen perhubungan pusat langsung merintis proyek Tanjung api-api ini dengan membangun beberapa dermaga laut dengan biaya besar, kendati akses darat masih belum ada sama sekali. Gubernur pun mulai membiayai proyek-proyek pembangunan akses jalan darat menuju pelabuhan tersebut yang dananya pun luar biasa besar. Sejak tahun 2005 lalu proyek Tanjung Api-api telah menelan dana lebih dari Rp.6 Trilyun uang rakyat.

Inilah yang memicu berbagai kritik LSM dan kemarin berbuntut demo dari massa Komite Aksi Rakyat Palembang (Karpal) di halaman pemprop dan DPRD Sumsel.

Masyarakat menilai dana yang sudah dibelanjakan tersebut tidak murni untuk membangun Tanjung Api-api, melainkan jadi ladang korupsi.

Pekerjaan pembangunan akses jalan menuju Tanjung Api-api yang dikerjakan oleh PT.Chandratex Indo Artha, kroni terdekat Syahrial, sempat menjadi incaran penyidik dari KPK. Diduga proyek yang menggunakan sistem tahun jamak tersebut telah dibayar sebelum tahapan pekerjaan selesai serta terdapat Mark Up sebagaimana tertera dalam laporan Hasil pemeriksaan sementara BPK. Namun hasil sebenarnya dari penyidikan KPK tersebut hingga kini tak ada lagi kelanjutannya.

Selain masalah keuangan, sebenarnya kajian masalah Tanjung api-api sendiri belum selesai. Jadi dengan telah dimulainya pembangunan Tanjung Api-api ini maka saatnya nanti kita mesti siap untuk kecewa jika sebuah Pelabuhan Samudera yang kita harapkan tidak terwujud karena kawasan tersebut dangkal, tidak cocok untuk hilir mudik kapal-kapal besar. Bisa jadi Pelabuhan Tanjung Api-api nanti hanya sekedar pengganti Pelabuhan Boom Baru saja.

Para pengunjuk rasa juga menyoroti masalah rusaknya kawasan hutan mangrove disana. Lebih dari 1500 hektar hutan lindung tepi pantai itu dibabat habis. Untuk mendapat izin pembabatan hutan mangrove ini Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan berbagai upaya untuk melunakan Dephut yang dari semula menentang. Karena masalah inilah Dodi Supriadi, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel pernah ikut diperiksa Tim Penyidik KPK beberapa waktu lalu.

Selain Karpal, adalagi dari Koalisi LSM Ormas Sumsel yang menemui Ketua DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasi beberapa LSM dan Ormas di Sumsel yang meminta DPRD menolak usulan Pemprop Sumsel tentang tambahan anggaran untuk proyek Tanjung api-api. Namun hingga detik ini hasil pertemuan mereka belum diterima wartawan.

Nah, inilah sekilas tentang kondisi permasalahan Tanjung Api-api. Besar kemungkinan, Proyek Tanjung api-api tidak akan mampu mengatasi masalah kebutuhan sebuah pelabuhan samudera karena kondisi geologis dan hambatan alam lainnya, melainkan hanya akan jadi kuburan baru bagi para koruptor untuk mengubur dirinya sendiri.

Semoga ini salah.

Iklan

10 comments on “Tanjung Api Api Mulai Menuai Demo

  1. Proyek tanjung api-api musti ado yang mantau dari pihak profesional yang independen. Jangan itu dijadikan untuk memperkaya pejabat bae. Kalu nak meresan duit rakyat tapi hasilnya bakal mubazir, lebih baik di tolak bae anggarannyo. Rakyat yang harus bergerak, karena mulut DPRD sudah dibungkem galo pake duit, dak pacak mangap lagi sikok pun. Lemak jugo jadi anggota dewan periode ini, pacak bantai duit tanjung api-api jugo bareng2 gubernur….. rusak negeri ini….

  2. tanjung siapi-api adalah proyek mimpi? investor mana yang mau kalo pemerintah provinsi sendiri nggak ada duit? trus kemana larinya sumbangan pemerintah provinsi ke sofyan rebuin sebagai direktur bagan siapi2, oi sofyan jangan sok wirid bae awak da”jal, kapan kita cek”in sama2

  3. KPK sudah mati suri……. kenapa diam…… ada apa denganmu…..? kenapa penyelidikan kasus proyek tj api-api, jalan ditempat,diam saja atau sudah dipeti eskan ?…… kalau kpk tidak mampu mengungkap kasus Mega Proyek tersebut dan tidak dapat menemukan Tersangkanya, lebih baik KPK dibubarkan saja……..setuju ?……………….Bubarkan saja KPK……………………

  4. Saya sangat mendukung jika KPK mau proaktif menelusuri dugaan mark up pada proyek ini..tapi saya harap bangsa indonesia “terutama bung SAUT” merubah juga cara pandangnya yang negatif terhadap tindakan pemerintah..rakyat haruslah memegang peranan sebagai kontrol terhadap berbagai kegiatan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bukan malah memandang sesuatu dari segi negatifnya saja..ingat,kita adalah bangsa yang ingin berkembang,bukan bangsa yang hanya ingin diam di tempat..Apa jadinya bangsa ini jika kita harus melarang semua agenda pemerintah untuk memajukan daerahnya,apa harus menghilangkan sebuah agenda besar yang saya yakini akan menimbulkan banyak dampak positif di masa depan untuk menghilangkan peluang korupsi,itu salah besar..pembangunan harus tetap jalan dan korupsi harus dibinasakan..hukumlah orang yang melakukan jangan kegiatannya..setiap masalah pasti punya jalan keluar..teruslah berwacana tapi dengan jalan pemikiran yang adil..
    salam satu bangsa..

  5. Mari Kita bangun bangsa ini ….
    Tegakkkan hukum tanpa pandang Bulu dan tebang Pilih..
    Hukum harus tajam keatas jangan tajam kebawah…
    Hukuym jangan diperjual belikan..
    Jika anda memutar balik Hukum Dunai /akhirat.
    Maka hukum tersebut akan menjerat hidup anda ..sadar atau tidak sadar pasti akan berlaku.
    Neraka jahannam

  6. komentar khusus buat bung SAUT
    siapa anda berani memberikan statement da”jal kepada seorang manusia??
    apakah anda seorang malaikat??
    apakah sikap anda lebih baik dari orang yang anda cibir??
    ingatlah wahai manusia, kehidupan seorang manusia bukan ditentukan oleh sikap mencibirnya atas orang lain tapi sikap dirinya terhadap SANG PENCIPTA..
    masalah proyek tanjung siapi-api dan sengketanya akan lebih relevan kalo ditelusuri lebih jauh mengenai siapa dalang dari proyek tersebut..

    suatu saat akan terbongkar siapa yang salah dan siapa yang sebenarnya yang benar

    Hanya ALLAH yang mengetahui segala sesuatunya

  7. Seandainya keadilan ditegakkan…
    karena bukti adalah tidak cukup…

    Mari telaah laporan BPK ini di situs resminya, http://www.bpk.go.id (di ‘Halaman Pemeriksaan’)

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
    REPUBLIK INDONESIA
    LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

    Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
    1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun
    2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah memeriksa Neraca
    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2006, Laporan Realisasi Anggaran,
    Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
    tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi
    Banyuasin. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan
    berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

    BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
    Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan
    melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
    laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas
    dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
    laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan
    yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta penilaian
    terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan
    BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
    Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Pemerintah
    Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

    PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

    Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas
    dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah
    Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak,
    dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah
    tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut.
    Oleh karena itu BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

    Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepada
    ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang material.
    Temuan ini telah BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan nomor
    91.a.2/S/XIV.2/06/2007 tanggal 13 Juni 2007 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
    Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian
    intern Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah BPK RI muat dalam Laporan
    Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern nomor 91.a.3/S/XIV.2/06/2007 tanggal 13 Juni
    2007.

    Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
    Anggaran 2006, ditemukan beberapa hal material sebagai berikut:
    1. Status kepemilikan beberapa aset tanah tidak jelas dan belum dicatat dalam Neraca Daerah
    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga penyajian aktiva tetap di Neraca Daerah
    lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp1.028.146.992,00.
    2. Realisasi Belanja Seketariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Belanja Bagi
    Hasil dan Bantuan Keuangan serta Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak
    didukung bukti yang lengkap sebesar Rp4.638.928.000,00 sehingga mempengaruhi
    kewajaran Laporan Keuangan Daerah.
    3. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah tidak didukung bukti yang lengkap
    dan menyalahi ketentuan sebesar Rp1.028.500.000,00 sehingga mempengaruhi kewajaran
    Laporan Keuangan Daerah.
    4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal tidak sesuai ketentuan
    dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp7.951.770.250,00 sehingga
    mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Daerah.

    Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal yang disebut pada paragraf sebelumnya, laporan
    keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
    keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2006, realisasi anggaran,
    dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
    Pemerintahan.

    Palembang, 13 Juni 2007
    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
    REPUBLIK INDONESIA
    Perwakilan BPK RI di Palembang
    Penanggung Jawab Pemeriksaan,
    Ronald Sinaga, SE, MIM, Ak.
    Akuntan, Register Negara No. D-16.211

    Semoga KPK makin membuka mata di bumi Sriwijaya
    -amin-

  8. apa yang terjadi di negara ini, rakyatnya dijajah oleh pemimpinnya sendiri, mereka hidup dengan cara menghisap hidup rakyat, mereka bergelimang dengan darah rakyat sementara rakyat mati kering kehabisan darah. Semoga Allah memberikan hidayahNya bagi pemimpin-pemimpin kita yang telah tersesat dan menyesatkan rakyatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s