Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan anggaran Rp3,36 miliar untuk membayar tiga bulan gaji sekitar 1.400 tenaga honor yang tersendat. Tiap honorer bakal mendapatkan Rp800 ribu per bulan.
“Per tahunnya kita siapkan Rp14 miliar, kalau per bulan hitung saja berapa,” ujar  Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumsel Laonma Pn Tobing SE kbeberapa waktu lalu.  Menurut dia, untuk membayarkan gaji tersebut, Pemprov harus mengalihkan anggaran pos belanja pegawai ke pos belanja barang dan jasa.
Menurut Laonma, pembayaran gaji honorer yang masuk dan tidak masuk database itu akan diupayakan pada bulan Maret ini juga. Lantaran menyangkut anggaran,  ke depan perlu persetujuan prinsip dari anggota DPRD Sumsel.
“Pengalihan pos anggaran itu, segera kita ajukan ke DPRD Sumsel. Mungkin cukup ke badan anggaran (banggar) saja,” cetusnya. Pengajuan tersebut, tambah dia, masih menunggu pengajuan jumlah honorer dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah(SKPD).
Dikatakannya, saat ini cukup banyak data honorer yang masuk dari SKPD di lingkup Pemprov Sumsel. “Sudah lebih dari 50 persen yang telah kita terima,” kata Laonma lagi. Dengan persetujuan anggota DPRD Sumsel, barulah gaji para honorer ini bisa dibayarkan.
Tinggal lagi, kata Laonma, adanya peralihan anggaran akan disesuaikan dengan APBD perubahan 2010 nanti. Diketahui, hingga kemarin semua tenaga honor di lingkungan Pemprov Sumsel mengeluhkan belum menerima gaji Januari dan Februari. “Kami tidak tahu kapan  gaji dibayarkan. Sudah dua bulan kerja tidak bergaji. Untuk pergi ke kantor kan perlu ongkos, juga uang makan siang,”ungkap salah seorang honorer pemprov kepada koran ini.
Terbengkalainya gaji tenaga honor ini karena adanya revisi aturan pembayaran haji honorer Pemprov Sumsel. Revisi terkait rencana penerapan sistem outsourching bagi tenaga honorer non database. Menyoal rapel kenaikan gaji PNS, Laonma mengatakan hingga kemarin belum ada petunjuk pusat.
“Belum ada instruksinya dari pemerintah pusat. Kita masih tunggu,” tukasnya. Pastinya, pemprov telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar lebih. Dana itu untuk membayar rapel kenaikan  gaji selama empat bulan dari sekitar 8.000 PNS Pemprov Sumsel.