Sumsel Banyak Uang, Pejabatnya Gamang


Otonomi daerah telah menjadikan propinsi Sumatera Selatan sebagai propinsi yang banyak uang. Namun sayangnya uang yang banyak itu penggunaannya menjadi tidak efektif dan banyak berhambur ke hal-hal yang bukan prioritas. Para pejabat disini nampaknya menjadi Gamang karena banyaknya uang.

Bagi orang yang biasa mengelola uang banyak sejak lama, pengaturan uang tidaklah sulit. Ia tak kaget jika herus berhadapan dengan jumlah angka-angka yang berderet atau tumpukan uang yang datang tiba-tiba. Hal itu sudah dianggap biasa.

Tapi bagi orang yang baru melihat uang banyak, biasanya suka kagetan dan gamang, apa yang mesti dilakukan dengan uang sebanyak itu. Maka kejadian-kejadian aneh bisa terjadi karena uang mendadak tersebut. Pengeluaran uang pun menjadi tidak terkendali lagi. Dan uang bisa lenyap dalam waktu sekejap saja.

Hal itulah yang saat ini sedang terjadi dengan para pejabat di propinsi ini. Mereka yang duduk umumnya orang-orang yang belum lama mengenal uang banyak. Mereka sempat kaget dengan deretan angka yang berjejer panjang atau tumpukan uang dimana-mana. Akibatnya, sebagai orang baru tahu uang, mereka menjadi gamang dalam menentukan digunakan untuk apa uang ini.

Karena uang yang banyak itu adalah uang milik rakyat, ya mestinya uang itu betul-betul untuk rakyat. Namun pada kenyataanya, uang yang banyak kerap membuat para pejabat justru melupakan rakyat. Apa yang dibutuhkan sekali oleh rakyat jadi terlupakan, sedangkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak mendesak menjadi prioritas. Terbalik jadinya.

Jumlah Anggaran di Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan memang jauh berbeda dengan jumlah anggaran yang dikelola Dinas- Dinas lainnya. Jumlahnya Paling banyak dan setiap tahun terus bertambah. Padahal ruas jalan dan jumlah jembatan masih belum bertambah. Masih itu-itu saja.

Proyek perbaikan jalan lintas timur saja misalnya, sejak Syahrial menjabat Gubernur, jalan tersebut tidak pernah berhenti dibangun. Tiap tahun dianggarkan dengan jumlah yang besar. Demikian juga dengan jalan-jalan lainnya.

Pemeriliharaan jembatan juga selalu dianggarkan setiap tahun. Walau demikian kejadian jembatan ambruk sering kali terjadi disini. Jadi kemana sesunggungnya uang pemeliharaan jembatan itu larinya jika jembatan ambruk sampai tak ketahuan?

Tahun ini Dinas PU Bina Marga juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.17,5 Milyar untuk berbagai proyek yang belum benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Padahal dari anggaran belanja langsung Dinas PU Bina Marga sudah mendapat anggaran Rp.660,2 Milyar. Tapi nampaknya jumlah itu masih dianggap belum cukup sehingga masih minta tambah.

Padahal uang Rp.,17,5 Milyar jika dialokasikan pada bidang lain yang lebih menyentuh kepentingan rakyat, pasti hasilnya akan lebih efektif dan betul-betul tepat sasaran. Masyarakat akan betul-betul merasakan manfaatnya.

“Jika uang itu digunakan untuk proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat, pasti akan lebih berguna”, ujar seorang anggota DPRD Sumsel kepada wartawan.

Menurut wakil rakyat tersebut, masyarakat kita saat ini masih sangat memerlukan bantuan. Bisa saja mereka kita bantu modal sehingga bisa berusaha dan mandiri.

“Bukan hanya sekedar untuk membangun jalan yang tidak pernah sudah setiap tahun”, ujarnya.

Yang lebih prihatin lagi adalah uang Rp.17,5 Milyar tersebut justru digunakan untuk membangun landasan aeromodeling di Jakabaring sebesar Rp.7 Milyar, peningkatan persimpangan jalan dalam Kota Palembang yang sebenarnya untuk membuat box culvert di TPKS Rp.4,8 Milyar dan untuk pembangunan jalan dan jembatan dalam kota Palembang Rp.2,5 Milyar. Sedangkan untuk pembangunan jalan di8 kecamatan Lawai dan Kelekar Muara Enim yang sangat dibutuhkan rakyat, hanya dialokasikan masing-masing Rp.3 Milyar saja.

aeromodeling.jpgaeromodeling1.jpg

“Landasan aeromodeling kan hanya sekedar untuk permainan saja dan hanya sebagian kecil saja warga sumsel yang menikmatinya, jadi itu tidak penting, bisa lain waktu saja jika rakyat sudah didahulukan”.

Inilah yang membuat DPRD Sumsel mempertanyakan rincian anggaran yang diusulkan Darna Dahlan, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel tersebut.

Namun Darna Dahlan sendiri nampaknya tak begitu repot mendengar berbagai kritikan dari DPRD tersebut. Nampaknya ia sudah kuat dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan apa yang ia perjuangkan selama ini.

Beberapa kalangan menilai, banyaknya anggaran dari APBD yang kurang jelas rinciannya tidak lain disebabkan karena ada kaitan dengan upaya mencari modal untuk biaya kampanye yang terus menerus dilakukan Syahrial setiap hari. Padahal waktu Pilkada masih sangat jauh. Maka dipastikan uang untuk “bagi-bagi” disetiap kunjungan harus banyak.

“Inilah sumber dananya. Dan Darna itu kan yang menjadi dapurnya Syahrial”, ujar seorang warga Palembang.

Nah, dulu waktu Sumsel uangnya sedikit, kita susah. Eh, sekarang ketika Sumsel banyak uang, malah digunakan untuk yang bukan-bukan. Gimana pak?

Iklan

4 comments on “Sumsel Banyak Uang, Pejabatnya Gamang

  1. AKu warga MUBA.. Lebih parah di MUBA pak…
    TAIK ANJING KAU.. pENDUKUNG ALEX NOERDIN>>
    KAMPANG!!!

    BERAPO KAU DIBAYAR??
    BERAPO KAU DIBAYAR??
    BERAPO KAU DIBAYAR??

  2. kepada loyalis Alex Noerdin :

    Tolong jangan menyudutkan SO terus…………….
    Jangan sok bersih dengan Pembangunan di SeKayu.
    kita tunggu tanggal mainnya……………….
    kasus2 Muba yang kelas kakap akan kami bongkar di KPK……………………..
    Kita Bicara TPK….Perlu bukti Kuat…. kami punya itu. Trims

  3. Ada yang menarik soal pemberitaan di Rakyat Merdeka 30 mei 2008
    (I paste-in lagi ya..)
    BAHARUDDIN ARITONANG, ANGGOTA BPK
    “Masih Banyak Yang Dicuekin”

    BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) merasa senang bila hasil auditnya terkait dugaan penyimpangan anggaran di daerah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
    “Kalau benar hasil audit BPK terkait dugaan penyimpangan anggaran di Pemda Musi Banyuasin masuk penyelidikan di KPK, ya tentu kami senang. Tapi terus terang, banyak yang dicuekin aparat hukum mengenai audit BPK,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang kepada Rakvat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
    Bekas anggota DPR itu menyarankan KPK agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sebab, biasanya masvarakat itu melaporkan temuan BPK itu ke semua aparat hukum.
    “Sebaiknya koordinasi dengan Polri dan Kejagung supaya tidak tumpang tinddih penanganan suatu kasus,” ujarnya.
    Dikatakan, minimnya tindak lanjut temuan BPK yang berindikasi korupsi di sejumlah daerah akibat kinerja aparat hukum yang lambat. Padahal, pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dengan tegas menyatakan adanya sanksi pidana dan denda bagi yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
    Meski ada aturan, lanjutnya, masih banyak hasil audit BPK di seluruh daerah tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Misalnya saja, selama tahun 2005 dan 2006.penyelewengan uang negara Rp 33 triliun dari 4.775 kasus. ■ WIS

    JOJOHN PANTAU menemukan fakta berupa data BPK tahun anggaran 2006! Silaken daripadanya untuk mengunduh di BPK-Badan Pemeriksa Keuangan (sssst, klik saja disitu…). Buruan, mumpung belum didelet oleh pihak yang kebakaran jenggot!
    Berikut intisari dari laporan anggaran Musi Banyuasin anggaran 2006 (baru tahun itu saja lho, belum 2001, 2002,2003,2004,2005,2007…)

    Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian
    intern Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah BPK RI muat dalam Laporan
    Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern nomor 91.a.3/S/XIV.2/06/2007 tanggal 13 Juni
    2007.
    Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
    Anggaran 2006, ditemukan beberapa hal material sebagai berikut:
    1. Status kepemilikan beberapa aset tanah tidak jelas dan belum dicatat dalam Neraca Daerah
    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga penyajian aktiva tetap di Neraca Daerah
    lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp1.028.146.992,00.
    2. Realisasi Belanja Seketariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Belanja Bagi
    Hasil dan Bantuan Keuangan serta Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak
    didukung bukti yang lengkap sebesar Rp4.638.928.000,00 sehingga mempengaruhi
    kewajaran Laporan Keuangan Daerah.
    3. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah tidak didukung bukti yang lengkap
    dan menyalahi ketentuan sebesar Rp1.028.500.000,00 sehingga mempengaruhi kewajaran
    Laporan Keuangan Daerah.
    4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal tidak sesuai ketentuan
    dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp7.951.770.250,00 sehingga
    mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Daerah.

    Hasil Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan
    Atas Laporan Keuangan TA 2006 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Muba serta surat
    dari PT Bank Sumsel Nomor 107/SKY/1/B/2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
    Daerah (BPKD) Kabupaten Muba perihal Konfirmasi Kas Daerah diketahui bahwa per tanggal
    31 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Muba memiliki beberapa rekening di PT Bank
    Sumsel, untuk menampung kas daerah baik berupa rekening umum kas daerah dan beberapa
    rekening khusus dana perimbangan atau rekening khusus lainnya. Rincian rekening yang
    diakui Pemkab Muba per tanggal 31 Desember 2006 sebagai berikut:
    No. Nama Rekening Nomor Rekening Jumlah (Rp)
    1. Kas Daerah Tingkat II (Umum) 149-30-00001 Rp 99.383.033.083,18
    2. DAU 149-30-00002 Rp 6.488.115.014,02
    3. DAK Dana Reboisasi TA 2004 149-30-00008 Rp 40.624.224,00
    4. DAK Bid Infrastruktur 149-30-00011 Rp 0,00
    5. DAK Bid Kesehatan 149-30-00012 Rp 0,00
    6. DAK Bid Perikanan&Kelautan 149-30-00013 Rp 0,00
    7. DAK Bid Pendidikan 149-30-00014 Rp 0,00
    –> LHO KOK KOSONG?? HABIS BUAT SKULLAH GRATISS??
    8. DAK Bid Pertanian 149-30-00015 Rp 0,00
    Jumlah total Rp 105.911.772.321,20

    Hasil konfirmasi dari BPKD diketahui bahwa untuk TA 2006 semua rekening bank
    yang menyimpan kas daerah sebesar Rp105.911.772.321,20 belum ditetapkan dengan Surat
    Keputusan Bupati, namun hanya berupa surat permohonan pembukaan rekening giro kepada
    pihak PT Bank Sumsel yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten

    Di buku ini juga ditemukan fakta bahwa:
    1. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam Biaya
    Jasa Lainnya serta Biaya Perawatan dan Pengobatan Tidak Didukung
    Bukti yang Lengkap Sebesar Rp252.500.000,00 (ada di halaman 30)

    2. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah Tidak didukung
    Bukti yang Lengkap dan Menyalahi Ketentuan Sebesar
    Rp1.028.500.000,00 (ada di halaman 39)

    3. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Nusa
    Serasan dan Desa Peninggalan Tidak Berdasarkan Kondisi Senyatanya
    dan Harus Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp233.623.950,00 (ada di halaman 50)

    4. Pengeluaran-pengeluaran dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar
    Rp3.185.475.050,00 yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya diantaranya
    digunakan untuk bantuan kepada pribadi seperti biaya pendidikan, wisuda, biaya umroh
    dan uang sakunya yang merupakan hadiah bupati, transport kepada ketua tim penggerak
    PKK, karangan bunga atas nama bupati, pemberian Tunjangan Hari Raya untuk instansi
    vertikal, peringatan HUT dan nonton bareng final world cup 2006.

    5. Realisasi Belanja Tidak Terduga Menyalahi Ketentuan Sebesar Rp4.295.122.918,00

    6. Pembuatan Website http://www.alexnoerdin.com Rp. 12.500.000,00 (ada di tabel halaman 162 tentang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang Direalisasikan untuk Kegiatan Bupati/Wakil Bupati nomor 192)
    –> coba deh kita klik situsnya, tidak ado!!!! mantap……
    7. SPJ TIDAK ADA BUKTI PENDUKUNG Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan senilai 3.656.446.000,00! (ada di halaman 154) dan Pengeluaran Tidak Sesuai Peruntukan Rp 3.185.475.050,00! (ada di halaman 157) ?????!!!!!?????

    Huhuuy!!!!

  4. kami wong plg himbau kolom komentar disini ditutup aja, malu maluin wong palg aja, tidak ada etika politik, tidak berpendidikan, asal komentar aja, cubo tunjukan makmano wong plg mempunyai kesadaran tinggi berpolitik, jangan hujat pihak manopun, semua jugo wong sumsel.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s