Proyek Pembangunan Listrik Terbengkalai, Uang Rakyat Amblas


Masyarakat di Desa Payu Putat, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumsel, nampaknya hingga akhir tahun 2007 ini keinginan untuk mendapatkan penerangan listrik dari PLN nampaknya masih belum juga kesampaian. Pasalnya proyek pembangunan jaringan listrik yang sudah dianggarkan pemerintah kota Prabumulih dari APBT tahun anggaran 2006 lalu dikerjakan tidak sampai tuntas, bahkan kini kondisinya terbengkalai.

tiang-listrik.jpg listrik-desa.jpg

Terbengkalainya pekerjaan pembangunan listrik dengan dana Rp.1.373.630.400,– tersebut lebih disebabkan faktor pelaksana proyek CV Adhi Jaya yang tidak profesional dalam bekerja, sehingga waktu kerja terlambat dan tidak mampu menangani permasalahan dengan masyarakat di lapangan. Selain itu pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Prabumulih tidak mampu bersikap tegas kepada kontraktor karena diduga telah terjadi main mata antara mereka.
Namun kendati pekerjaannya terbengkalai dan tidak tuntas, pihak kontraktor telah berhasil mencairkan pembayaran proyek sebesar Rp.1.23.904.393,- karena mengklaim telah menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 81,82 persen.

Menurut pihak Dinas, tidak selesainya pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut karena adanya kendala di lapangan yang berasal dari masyarakat mengenai masalah ganti rugi Tebas Bayang. Oleh karena itu direncanakan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada Tahun anggaran 2007 ini namun ternyata belum dapat direalisasikan.

Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dan menemukan indikasi penyimpangan keuangan negara yang sangat besar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (Hapsem) BPK Semester I Tahun 2007 yang dikeluarkan bulan Juni 2007 sebagaimana yang dipublikasikan melalui situs internet http://www.bpk.go.id, dari dana 81,82 persen yang sudah dicaikan yaitu Rp.1.123.904.393,- tersebut dilapangan saat dilakukan cek fisik hanya ditemukan hasil pekerjaan tak lebih dari sekitar Rp.598.340.000,- dengan kata lain terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp.486.229.300,- yang tidak dikerjakan alias fiktif.

Salah satu item pekerjaan yang me-markup hasil pekerjaan dengan nilai terbesar adalah pada Pekerjaan SUTM pada poin Konduktor AAAC 70 mm2 yang dalam berita acara telah direalisasikan sebanyak 37.231 m2 dengan harga satuan Rp.9.950,- sehingga jumlahnya Rp.370.448.450,-. Namun kenyataannya dilapangan pihak BPK cuma menemukan sekitar 8.400m2 saja yang berarti hanya direalisasikan sebesar Rp.83.560.000,- Ini berarti dari poin Konduktor AAAC 79mm2 ini saja terjadi selisih kelebihan pembayaran Rp.266.866.45,- karena terdapat volume 28.831 m2 yang fiktif.

Selain pada poin konduktor AAAC70mm2 yang diduga jumlahnya dibengkakan, juga terdapat banyak poin lain yang mengalami perlakuan sama. Pada poin Isolator Tumpu 24kv cuma direalisasikan 258 buah saja , padahal dalam berita acara disebutkan 766 buah dengan harga satuan Rp.150.000, atau total Rp.114.900.000,- Dengan kata lain terdapat 508 buah yang fiktif dengan nilai Rp.76.200.000,-

Pada pekerjaan Isolator Tarik 24 KV Lengkap terjadi juga pekerjaan piktif sebesar Rp.30.240.000,-. Demikian juga pada pekerjaan lainnya baik pada pekerjaan SUTM, pekerjaan Gardu Portal maupun pada pekerjaan Exesting Jaringan Baru.

BPK sendiri secara tegas meminta agar pihak Dinas untuk menarik kembali uang Rp.486.229.300,- dari kontraktor serta meminta agar uang Jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen yaitu Rp.68.681.520,- segera dicairkan. Terhadap kontraktor tersebut BPK juga meminta supaya segera dimasukan dalam daftar hitam (black list) perusahaan.

Diusut Secara Hukum

Berdasarkan temuan-temuan BPK yang mendapati penyelewengan sebesar Rp.486.229.300,- ini semestinya berbagai pihak segera bereaksi, mengingat penyimpangan tersebut sudah merupakan tindak pidana Korupsi.

Seorang Tokoh masyarakat di desa Gunung Kemala kepada Wartawan meminta agar masalah ini dibuka sehingga pihak penegak hukum tergerak hati untuk mengusut dugaan terjadinya Korupsi pada proyek tersebut.

“Ini sudah nyata-nyata korupsi, maka pelakunya yaitu kontraktor dan pihak terkait yang ikut menandatangani berita acara fiktif tersebut harus diseret ke Pengadilan. Biarkan hukum yang menanganinya”, ujar warga tersebut.

Ketika ditanya bagaimana jika uang Rp.486,229.300,- tersebut dikembalikan, tokoh tersebut berani menjamin jika uang tersebut tidak akan pernah kembali, maka hukum lah yang harus bertindak.

“Tidak mungkin itu bisa dikembalikan. Uangnya ‘kan sudah dibagi-bagikan antara mereka. Bahkan termasuk pejabat Walikota juga pasti ikut menikmatinya”, ujar tokoh yang mengaku sangat kesal dengan pekerjaan yang sekedar untuk cari keuntungan pribadi saja tersebut.

Sementara itu ada salah satu LSM di Palembang yang pernah mengadukan masalah pekerjaan Pembangunan Jaringan listrik di Prabumulih ini ke Kejaksaan dan Polisi, namun hingga saat ini tidak tampak tanda-tanda ada tindak lanjut.

“Padahal informasi kami cukup lengkap”, ujarnya. Mungkin nanti harus kami lampirkan saja data Hasil Laporan BPK sekalian, biar mereka yakin dan mau serius mengusutnya”, ujar pengurus LSM tersebut.

Iklan

4 comments on “Proyek Pembangunan Listrik Terbengkalai, Uang Rakyat Amblas

  1. Ada yang menarik soal pemberitaan di Rakyat Merdeka 30 mei 2008
    (I paste-in lagi ya..)
    BAHARUDDIN ARITONANG, ANGGOTA BPK
    “Masih Banyak Yang Dicuekin”

    BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) merasa senang bila hasil auditnya terkait dugaan penyimpangan anggaran di daerah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
    “Kalau benar hasil audit BPK terkait dugaan penyimpangan anggaran di Pemda Musi Banyuasin masuk penyelidikan di KPK, ya tentu kami senang. Tapi terus terang, banyak yang dicuekin aparat hukum mengenai audit BPK,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang kepada Rakvat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
    Bekas anggota DPR itu menyarankan KPK agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sebab, biasanya masvarakat itu melaporkan temuan BPK itu ke semua aparat hukum.
    “Sebaiknya koordinasi dengan Polri dan Kejagung supaya tidak tumpang tinddih penanganan suatu kasus,” ujarnya.
    Dikatakan, minimnya tindak lanjut temuan BPK yang berindikasi korupsi di sejumlah daerah akibat kinerja aparat hukum yang lambat. Padahal, pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dengan tegas menyatakan adanya sanksi pidana dan denda bagi yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
    Meski ada aturan, lanjutnya, masih banyak hasil audit BPK di seluruh daerah tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Misalnya saja, selama tahun 2005 dan 2006.penyelewengan uang negara Rp 33 triliun dari 4.775 kasus. ■ WIS

    JOJOHN PANTAU menemukan fakta berupa data BPK tahun anggaran 2006! Silaken daripadanya untuk mengunduh di BPK-Badan Pemeriksa Keuangan (sssst, klik saja disitu…). Buruan, mumpung belum didelet oleh pihak yang kebakaran jenggot!
    Berikut intisari dari laporan anggaran Musi Banyuasin anggaran 2006 (baru tahun itu saja lho, belum 2001, 2002,2003,2004,2005,2007…))


    Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian
    intern Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah BPK RI muat dalam Laporan
    Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern nomor 91.a.3/S/XIV.2/06/2007 tanggal 13 Juni
    2007.
    Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
    Anggaran 2006, ditemukan beberapa hal material sebagai berikut:
    1. Status kepemilikan beberapa aset tanah tidak jelas dan belum dicatat dalam Neraca Daerah
    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga penyajian aktiva tetap di Neraca Daerah
    lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp1.028.146.992,00.
    2. Realisasi Belanja Seketariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Belanja Bagi
    Hasil dan Bantuan Keuangan serta Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak
    didukung bukti yang lengkap sebesar Rp4.638.928.000,00 sehingga mempengaruhi
    kewajaran Laporan Keuangan Daerah.
    3. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah tidak didukung bukti yang lengkap
    dan menyalahi ketentuan sebesar Rp1.028.500.000,00 sehingga mempengaruhi kewajaran
    Laporan Keuangan Daerah.
    4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal tidak sesuai ketentuan
    dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp7.951.770.250,00 sehingga
    mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Daerah.

    Hasil Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan
    Atas Laporan Keuangan TA 2006 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Muba serta surat
    dari PT Bank Sumsel Nomor 107/SKY/1/B/2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
    Daerah (BPKD) Kabupaten Muba perihal Konfirmasi Kas Daerah diketahui bahwa per tanggal
    31 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Muba memiliki beberapa rekening di PT Bank
    Sumsel, untuk menampung kas daerah baik berupa rekening umum kas daerah dan beberapa
    rekening khusus dana perimbangan atau rekening khusus lainnya. Rincian rekening yang
    diakui Pemkab Muba per tanggal 31 Desember 2006 sebagai berikut:
    No. Nama Rekening Nomor Rekening Jumlah (Rp)
    1. Kas Daerah Tingkat II (Umum) 149-30-00001 Rp 99.383.033.083,18
    2. DAU 149-30-00002 Rp 6.488.115.014,02
    3. DAK Dana Reboisasi TA 2004 149-30-00008 Rp 40.624.224,00
    4. DAK Bid Infrastruktur 149-30-00011 Rp 0,00
    5. DAK Bid Kesehatan 149-30-00012 Rp 0,00
    6. DAK Bid Perikanan&Kelautan 149-30-00013 Rp 0,00
    7. DAK Bid Pendidikan 149-30-00014 Rp 0,00
    –> LHO KOK KOSONG?? HABIS BUAT SKULLAH GRATISS??
    8. DAK Bid Pertanian 149-30-00015 Rp 0,00
    Jumlah total Rp 105.911.772.321,20

    Hasil konfirmasi dari BPKD diketahui bahwa untuk TA 2006 semua rekening bank
    yang menyimpan kas daerah sebesar Rp 105.911.772.321,20 belum ditetapkan dengan Surat
    Keputusan Bupati, namun hanya berupa surat permohonan pembukaan rekening giro kepada
    pihak PT Bank Sumsel yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten

    Di buku ini juga ditemukan fakta bahwa:
    1. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam Biaya
    Jasa Lainnya serta Biaya Perawatan dan Pengobatan Tidak Didukung
    Bukti yang Lengkap Sebesar Rp 252.500.000,00 (ada di halaman 30)

    2. Biaya Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan Daerah Tidak didukung
    Bukti yang Lengkap dan Menyalahi Ketentuan Sebesar
    Rp 1.028.500.000,00 (ada di halaman 39)

    3. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Nusa
    Serasan dan Desa Peninggalan Tidak Berdasarkan Kondisi Senyatanya
    dan Harus Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp 233.623.950,00 (ada di halaman 50)

    4. Pengeluaran-pengeluaran dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar
    Rp 3.185.475.050,00 yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya diantaranya
    digunakan untuk bantuan kepada pribadi seperti biaya pendidikan, wisuda, biaya umroh
    dan uang sakunya yang merupakan hadiah bupati, transport kepada ketua tim penggerak
    PKK, karangan bunga atas nama bupati, pemberian Tunjangan Hari Raya untuk instansi
    vertikal, peringatan HUT dan nonton bareng final world cup 2006.

    5. Realisasi Belanja Tidak Terduga Menyalahi Ketentuan Sebesar Rp4.295.122.918,00

    6. Pembuatan Website http://www.alexnoerdin.com Rp. 12.500.000,00 (ada di tabel halaman 162 tentang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang Direalisasikan untuk Kegiatan Bupati/Wakil Bupati nomor 192)
    –> coba deh kita klik situsnya, tidak ado!!!! mantap……
    7. SPJ TIDAK ADA BUKTI PENDUKUNG Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan senilai Rp 3.656.446.000,00! (ada di halaman 154) dan Pengeluaran Tidak Sesuai Peruntukan Rp 3.185.475.050,00! (ada di halaman 157) ?????!!!!!?????

    Huhuuy!!!!

  2. semuanya sama, Indonesia sampai kapanpun sepertinya tidak akan bisa memberantas KORUPSI, penegakan hukum hanya terealisasi, paling tinggi 30%,itupun tetap juga tidak beres!, kayaknya sekarang lagi trend, hukum Negri “antah berantah! yaitu ” Musyarawah dan Mufakat ” semua bisa diatur ! ada maling teriak maling, akhirnya sama-sama maling!!, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) sekarang lagi diberantas!,oleh penegak hukum lainnya MENTERI, “udah minteri “rakyatnya, DPR yang menjadi lembaga pengawasan, cuma bisa jadi pengawas saja, tanpa melakukan apa-apa, mau dikemanakan Indonesia INI !!??????????

  3. semuanya sama, Indonesia sampai kapanpun sepertinya tidak akan bisa memberantas KORUPSI, penegakan hukum hanya terealisasi, paling tinggi 30%,itupun tetap juga tidak beres!, kayaknya sekarang lagi trend, hukum Negri “antah berantah! yaitu ” Musyarawah dan Mufakat ” semua bisa diatur ! ada maling teriak maling, akhirnya sama-sama maling!!, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) sekarang lagi diberantas!,oleh penegak hukum lainnya MENTERI, “udah minteri “rakyatnya, DPR yang menjadi lembaga pengawasan, cuma bisa jadi pengawas saja, tanpa melakukan apa-apa, mau dikemanakan Indonesia INI !!?????????? Sumatera Selatan slogannya LUMBUNG PANGAN&ENERGI, jangan-jangan dapat Slogan “LUMBUNG KORUPSI&KOLUSI”,kita putra daerah menginginkan pembangunan berjalan suskses untuk kesejahteraan masyarakat Sum-Sel bukan orang – orang tertentu yg memperkaya diri sendiri, Koruptor kelas Teri saja tdk bisa dipenjarakan, bagaimana yang kelas KAKAP, mungkin budaya MALU yg dicanangkan Pemerintah hanya sebatas WACANA saja.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s