Pos Terpadu ; Pukat Harimau di Jalan Raya Sumatera Selatan


truk.jpg truk1.jpgtruk2.jpg

Selain sopir dan awak truk angkutan barang, tak banyak orang yang tahu apa yang terjadi di pos timbangan yang dinamai Pos Terpadu. Mungkin orang umum hanya menganggap itu sekedar timbangan kendaraan barang untuk mengetahui tonase muatan yang diangkut truk-truk besar tersebut. Namun ternyata Pos Terpadu bukanlah sekedar itu. Banyak hal yang terjadi disana. Namanya Juga Pos Terpadu !

Pos Timbangan kendaraan yang dikelola LLAJ Dinas Perhubungan adalah bukan sesuatu yang baru. Di seluruh daerah di Indonesia ada yang namanya Pos Timbangan. Namun yang namanya Pos Terpadu beda, ya cuma ada di Sumsel. Sumsel satu-satunya propinsi yang berinisiatif membuat gebrakan macam begitu.

Awalnya, Pos Terpadu dibangun dengan tujuan yang tak jauh berbeda dengan keberadaan Timbangan pada umumnya. Untuk membatasi tonase kendaraan yang melalui jalur jalan yang padat dan sering cepat rusak tersebut. Namun bedanya di pos terpadu dikelola bukan hanya oleh LLAJ Dinas Pehubungan saja, tapi dikelola terpadu melibatkan unsur lainnya. Disana juga ada juga dari pihak Polri, Polisi Militer, Kehutanan hingga Pol.PP. Walau kini cuma tinggal LLAJ dan PM saja.

Payung hukum untuk mendirikan Pos Terpadu sengaja dibuat dalam bentuk Perda propinsi. Dengan demikian hanya ada di Sumsel saja Perda yang sengaja dibuat untuk mengatur Pos Terpadu.

Dalam Perda tersebut sudah diatur mekanisme dan kinerja Pos Terpadu dalam menangani masalah-masalah yang ada di lapangan. Dalam Perda tersebut sudah ditegaskan jika kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas yang ditentukan, tanpa toleransi lagi harus diturunkan muatan kelebihannya disana juga. Makanya untuk mengatasi muatan yang diturunkan, setiap Pos Terpadu sudah dilengkapi dengan Gudang Penyimpanan barang dengan ukuran besar.

Besaran nilai denda yang dikenakan kepada pelanggar pun sudah ada ketentuannya dalam Perda tersebut. Pendek kata, keberadaan Pos Terpadu sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menyimpang dan tepat tujuan.

Namun pada kenyataanya, Pos Terpadu tidak lebih dari sekedar pos tempat terjadinya Pungli besar-besaran kepada awak truk yang lewat di jalur-jalur utama menuju Sumsel. Bahkan Pos Terpadu sama dengan “Pukat Harimau” yang mampu mengeruk semua uang dari jalan raya.

Memang, dilihat dari untung yang diperoleh bagi pemasukan Kas Daerah, keberadaan Pos Terpadu demikian menggiurkan. Tahun 2005 lalu dalam setahun mampu menyumbang Rp.8 Milyar, sedangkan tahun 2006 lalu bisa menyumbang Rp.25 Milyar. Dan entah tahun 2007 ini, pasti lebih karena pos terpadu baru bermunculan lagi. Luar biasa.

Namun dengan besarnya pendapatan tersebut kita jadi lupa jika kinerja yang dilakukan pos terpadu ini adalah tindakan pungli yang meresahkan. Terutama memberatkan kalangan pengusaha angkutan, para sopir dan awak angkutan. Pos Terpadu adalah tempat terjadinya KKN yang secara terbuka dan terang-terangan. Pos terpadu adalah salah satu bentuk penentangan terhadap program pemerintah pusat yang berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Kendati pemasukan bagi PAD sepertinya sangat besar, namun sesungguhnya kebocorannya malah jauh lebih besar dari nilai pemasukan tersebut. Kebocoran dan penyelewengan yang terjadi di Pos Terpadu yang dilakukan para petugas Pos Terpadu dan pihak-pihak penanggung jawabnya sudah sangat keterlaluan. Puluhan juta perhari masuk ke kantong pribadi. Pos terpadu jadi tempat pemerasan keringat rakyat kecil dan tempat mengeruk kekayaan bagi para petugas, pengelola dan pejabat-pejabat terkait lainnya.

Nah, benarkah? Mungkin anda tak akan percaya begitu saja jika tanpa disodorkan fakta yang sesungguhnya.

Begini, setiap hari kendaraan truk yang masuk ke wilayah Sumsel, baik dari arah Jakarta menuju Palembang atau Jambi, maupun sebaliknya dari Jambi menuju Palembang atau menuju Jakarta, jumlahnya mencapai ribuan. Jika kita pukul rata saja untuk setiap truk tronton diminta Rp.300 Ribu dan truk Colt Diesel Rp150 Ribu, berapakah jumlah uang yang dukumpulkan setiap hari? Jika seluruh jumlah tersebut masuk ke kas daerah maka pemasukan terhadap PAD jumlahnya akan berlipat-lipat dibanding pemasukan ke PAD yang ada saat ini.

Bagaimana motif penyelewengan yang dilakukan para petugas dan pengelola Pos Terpadu sehingga mengkorupsi uang negara demikian besar?

Ada dua pos terpadu yang memiliki pendapatan terbesar dari sekian pos terpadu yang telah dibangun di Sumsel, yaitu Pos Terpadu Pematang Panggang yang dekat perbatasan dengan Lampung, dan Pos Terpadu Senawar yang letaknya dekat perbatasan dengan Jambi. Kedua Pos Terpadu ini bersinergi dalam rangka menjaring “ikan” yang lewat, yang umumnya melanggar karena melebihi batas tonase yang ditentukan.

Modus yang dilakukan adalah, bagi setiap kendaraan yang melintasi wilayah Sumsel, misalnya dari Jakarta tujuan ke Medan, yang berarti melintasi 2 pos terpadu (pematang panggang dan Senawar) digunakan aturan sesuai Perda dan uangnya akan masuk ke kas daerah. Hanya dari jumlah besar dendanya saja yang bisa mereka mainkan. Sedangkan bagi kendaraan yang masuk ke Sumsel (hanya sampai Palembang atau kota-kota di Sumsel, bukan melintasi Sumsel ke Tujuan propinsi lain) uang pungutannya tak akan masuk ke kas daerah. Aturan yang mereka terapkan juga tidak lagi mengacu pada Perda. Jumlah kendaraan dengan tujuan hanya sampai wilayah sumsel (cuma melewati satu pos terpadu) sangat banyak. Bahkan uang yang digunakan untuk bagi-bagi para petugas, pengelola, penanggungjawab dan para pejabat terkait dari penyelewengan ini setiap harinya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut Sudarso, pengurus LSM Mitra Kejati yang rajin memantau kegiatan pos terpadu memprediksi uang yang bocor dari satu pos terpadu saja bisa mencapai Rp.30 juta rupiah.

“Bayangkan jika kita kalikan dalam sebulan atau setahun, berapa besarnya. Ini baru dari satu pos terpadu, belum dari pos terpadu yang lainnya”, ujar Sudarso menambahkan.

Dalam kegiatan punglinya, petugas Pos Terpadu sangat licin dan cerdik. Bahkan jika kita mengamati langsung di pos, maka kegiatan pungli nyaris tak akan kelihat sama sekali. Seolah-olah para kru angkutan cuma sekedar memperlihatkan buku kir dan surat jalan, lalu lalu diserahkan kembali, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Tak ada kegiatan pemberian uang disana.

Namun ternyata, seluruh transaksi pungli dilakukan dengan memakai jasa pihak lain, berupa para calo mahir, yang memunguti uangnya di rumah makan terdekat sebelum memasuki pos terpadu.

“Nanti calo-lah yang mengantarkan uang-uang itu ke petugas di pos”, ujar aktivis LSM tersebut. Calo-calo disini hidup makmur, makanya ada yang hilir mudik memakai mobil mewah saat mengantarkan setorannya.

Masih menurut Sudarso, dalam ketentuan yang ada, setiap petugas dilapangan mendapat jatah uang makan resmi Rp.75 ribu perhari, namun justru mereka mendapatkan keuntungan bersih setiap harinya minimal Rp.3 juta Rupiah.

“Itu untuk jabatan petugas yang paling rendah, sedangkan jabatan Kepala TU, Kepala Regu, Kepala Timbangan dan Kepala Pos Terpadu pasti akan jauh lebih besar lagi. Sedangkan yang menerima upeti besar di Palembang dari Pos Terpadu adalah Kepala UPTD, Kepala Dinas Perhubungan yang mungkin juga setor pribadi pada Gubernur”, ujarnya lagi.

Karena “empuknya” keberadaan pos terpadu menyebabkan jabatan-jabatan yang ada di pos terpadu jadi rebutan. Untuk jabatan Kepala Pos Terpadu umumnya orang yang sangat dekat dengan Gubernur.

“Saat ini tiga pos terpadu Kepalanya bernama Thamrin, walau beda orangnya. Mereka orang-orang kroni Gubernur Syahrial Oesman. Demikian juga jabatan Katim dan Kepala TU, mereka juga kroni-kroninya penguasa”, ujar Sudarso.

Dengan bertugas di Pos Terpadu seorang PNS bisa cepat memperoleh kekayaan. Berdasarkan pengamatan, di Gudang-gudang yang sebenarnya disediakan untuk menampung brang yang diturunkan karena kelebihan tonase, justru digunakan untuk parkirnya kendaraan-kendaraan mewah milik petugas. Selain itu rumah-rumah petugas Pos Terpadu umumnya mewah-mewah yang didapat sejak ia menjabat di Pos Terpadu.

Perda Perlu Ditinjau Ulang

Karena keberadaan pos terpadu hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan pribadi dan memeras para sopir belaka, sudah sepatutnya DPRD segera melakukan kajian kembali serta meninjau ulang keberadaan Perda tersebut.

“Dibandingkan keuntungannya bagi rakyat, justru lebih banyak mudaratnya”, ujar Sudarso lagi. Maka sudah selayaknya DPRD segera meninjau bahkan jika perlu mencabut kembali Perda tersebut, dan menutup semua pos terpadu agar tidak memperparah pungli di jalanan.

Sudarso menegaskan, jika saja DPRD tidak mau meninjau Perda tersebut, maka pihaknya akan mengadukan masalah Perda ini ke Mahkamah Konstitusi. “Kami akan menuntut agar MK membatalkan Perda tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan UU anti korupsi, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih tinggi”, ujarnya. Jelas, Perda tersebut adalah biangnya kegiatan pungli di Sumsel.

Nah, semoga saja ada pihak-pihak yang peduli. Kasihan nasib para sopir pak.

Iklan

5 comments on “Pos Terpadu ; Pukat Harimau di Jalan Raya Sumatera Selatan

  1. Apa yang telah anda tulis memang jelas kenyataan adanya dilapangan,dan sekarang ini pun semenjak timbangan ditutup makin banyak orang orang yang mengejar kami dan begitu sangat meresahkan supir truck termasuk saya

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s