Herman Deru Serahkan Sapi Kurang kepada Warga TPA Karyajaya

Bagi ratusan warga yang tinggal di sekitar daerah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Karyajaya Palembang, perayaan hari idul adha tahun ini terasa luar biasa. Pasalnya, di hari besar tersebut daerah yang masih terbelakang di ibukota Sumsel ini kedatangan tokoh besar sumsel, Herman Deru, yang secara pribadi menyerahkan satu ekor sapi korban kepada Warga.

“Sudah sepuluh tahun lebih saya tinggal disini, sejak daerah ini masih hutan dan rawa, belum ada penduduk, baru kali inilah ada orang pembesar datang dan baru sekali inilah ada yang bantu sapi korban.”, ujar Wawan Gunawan, warga di jalan karya I saat ditanya wartawan.

Menurut Wawan, ia sangat berterima kasih kepada pak Herman Deru yang memilih kampungnya untuk pertama kali silaturahmi hari raya Idul adha tahun ini dan menyerahkan satu ekor sapi korban.

Herman Deru tidak memilih daerah padat dan ramai, tapi memilih daerah sepi dan terpencil yang banyak dihuni warga petani dan pemulung. “Ini yang luar biasa dari beliau”, tambah warga tersebut.

Terkait hubungan nya dengan rencana Herman Deru yang akan tampil dalam pemilihan gubernur sumsel mendatang, menurut beberapa tokoh warga TPA Karyajaya kepada wartawan, ia sangat tepat untuk memimpin sumsel periode mendatang.

Herman Deru adalah sosok yang dekat dengan rakyat, memahami kondisi rakyatnya, dan berpengalaman memimpin dan terbukti mampu membangun kabupaten Oku Timur hingga 2 periode. “Ia bupati yang berhasil”, ungkap Alip Mulyadi seorang pemulung warga TPA yang mengaku cukup tahu tentang sosok herman deru karena ia sering membaca koran bekas saat istirahat bekerja mengais ngais rejeki dari tumpukan sampah setiap hari di TPA ini.

Jika hari ini herman deru dapat hadir ke kampung kami sebagai bakal calon gubernur, dan nanti kami berharap beliau bisa kembali datang saat ini telah terpilih menjadi gubernur sumsel. Ia pasti tak akan lupa kepada kami yang pasti akan mendukungnya, tambah Alip lagi. “Saya yakin sekali, pada pemilihan gubernur nanti, Herman Deru pasti menang”, ujar warga tersebut.

Cemari Lingkungan, PT.PUSRI Didemo LSM

Karena dinilai telah puluhan tahun melakukan pencemaran lingkungan dan tidak juga terlihat keseriusan perusahaan itu untuk mengatasinya, sejumlah LSM di Kota Palembang memilih melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta PT.Pusri bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini.

“Dan bila perusahaan tidak juga mampu menyelesaikan masalah percemaran tersebut maka kami meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera turun tangan memberikan sanksi yang tegas, jika perlu segera Tutup pabrik yang menjadi biang polutan di Palembang ini”.

Hal ini disuarakan oleh Arifin Kalender, Ketua Pergerakan LSM Sumatera Selatan yang berorasi di pintu gerbang kawasan pabrik PT.Pusri jalan Mayor Zen Palembang.

PT.Pusri yang telah berdiri sejak tahun 50-an ini juga dianggap kurang memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap warga sekitar yang setiap saat menghirup udara yang telah tercemar gas amoniak. Program CD dan CSR PT.Pusri dianggap tidak sebanding nilainya jika dibandingkan dengan penderitaan warga selama ini.

Oleh karena itu LSM meminta agar PT.Pusri memberikan tambahan lebih besar lagi untuk program kepedulian bina lingkungannya serta wilayah yang jadi sasaran program tersebut lebih diperluas.

“Jangan cuma beberapa kelurahan dan kecamatan saja, melainkan harus diperluas, seluruh wilayah kota Palembang bisa mendapatkan bantuan”, ujar Arifin.

Rombongan pendemo yang membawa massa sekitar 30 orang ini akhirnya diterima oleh manajer Humas PT. Pusri yang mengajak berdialog langsung di ruangan pertemuan sekurity PT.Pusri.

“PT.Pusri menyadari jika masalah lingkungan sejak lama menjadi fokus utama perusahaannya. Dan memang pencemaran sekali-kali terjadi walau hal itu tidak separah dan berbahaya sebagaimana yang dituduhkan”, ujar Manajer Humas yang hadir bersama Bagian Lingkungan serta sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Humas tersebut, perusahaannya yang kini menjadi bagian dari induk perusahaan PT. Pupuk Indonesia, sangat serius ingin mengatasi masalah polusi ini. “Insya Allah nanti kita akan meresmikan pabrik Pusri 2B yang memiliki teknologi canggih sehingga dampak polusi akan bisa diatasi seminimal mungkin”, ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung singkat itu akhirnya ditutup setelah semua pihak memahami dan PT Pusri menyatakan komitmennya terhadap perbaikan dan pelestarian lingkungan, serta lebih peduli terhadap masyarakat sekitarnya.

DANA REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOBA DIMAINKAN ?

Dibalik sukses Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengungkap kasus-kasus narkoba akhir-akhir ini tersebar pula isu miring adanya permainan penyelewengan uang negara untuk membiayai program rehabilitasi bagi pasien ketergantungan narkoba.

Bagaimana tidak, dana yang jumlahnya sangat banyak itu sangat menggiurkan siapapun, tidak terkecuali mereka yang terkait langsung pengelolaan dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Tahun 2016 ini di Sumatera Selatan, BNN Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan jatah alokasi dana untuk merehabilitasi para tersangka dan napi ketergantungan narkoba sebanyak 3000 orang dengan anggaran Rp.9.000.000,- perorang atau sekitar Rp.27.000.000.000,-

Namun dari target 3000 orang tersebut BNN Sumsel hanya mampu mencapai jumlah sekitar 2400 orang saja, dan dari jumlah itupun diduga banyak terdapat nama fiktif dan sebagian lagi merupakan eksodus dari beberapa Lapas yang sengaja didatangkan sekedar untuk menggenapkan jumlah data saat dilakukan verifikasi.

Program rehabilitasi pecandu narkoba yang dikelola BNN Sumsel bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Sebuah Yayasan yang terletak di km 14 Palembang merupakan sentra rehabilitasi pecandu Narkoba yang menjadi mitra BNN. Dana rehabilitasi yang dikucurkan pemerintah masuk ke rekening yayasan ini dan selanjutnya dibagi ke beberapa yayasan kecil yang juga ikut berpartisipasi dalam program rehabilitasi ini.

Hingga proses pencairan dan pelaksanaan program rehabilitasi, sebelumnya mesti lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pusat. Biro Kesra Pemprov Sumsel ikut berperan dalam memberikan rekomendasi kepada yayasan mana dan berapa jumlah pasien yang jadi warga binaannya.

Kendati dana rehabilitasi langsung masuk ke rekening yayasan namun diduga kuat telah ada deal-deal jumlah pembagian uang untuk pihak-pihak yang terkait. Sebut saja Biro Kesra, Dinas Sosial, BNN Provinsi dan yang lainnya. Disebut-sebut uang yang mesti keluar untuk biaya cuma-cuma ini bisa mencapai lebih dari 20 persen nilai total.

Selain permainan dan kongkalingkong dalam pengucuran dana rehabilitasi, jumlah pasien rehabilitasi yang sesungguhnya justru sangat kecil. Sedangkan jumlahnya yang katanya mencapai 2400 orang, itu adalah angka total setelah ditambah dengan sejumlah nama fiktif dan nama-nama eksodus yang saat dilakukan verifikasi mereka “meminjam” warga binaan dari beberapa Lapas dan Rutan.

Atas dugaan terjadinya penyimpangan pada program rehabilitasi BNN yang diduga merugikan keuangan negara hingga milyaran rupiah ini Sumsel News Online mencoba mencari informasi langsung ke BNN Sumsel namun tak satupun pihak yang bersedia memberikan penjelasan. Demikian juga dengan Biro Kesra Pemprov Sumsel yang disebut-sebut ikut kebagian fee dari rekomendasi yang ia keluarkan, juga tak bersedia dikonfirmasi.

Semoga pihak penegak hukum dalam hal ini KPK tidak tinggal diam membiarkan uang rakyat dibantai habis.

PROYEK LRT TELAN KORBAN

Pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) di kota Palembang yang saat ini sedang dikebut akhirnya memakan korban jiwa. Salah seorang pekerja terjatuh ke sungai Musi dan hingga berita ini ditulis, korban masih belum diketemukan.

Dari sekian titik pembangunan jalur LRT, pembangunan diareal sungai Musi, tepatnya sekitar jembatan Ampera merupakan daerah yang paling sulit, berbahaya dan beresiko tinggi terjadinya gagal proyek. Pasalnya disini jalur LRT mesti dibangun langsung diatas Sungai Musi, berupa jembatan khusus yang pengerjaannya tidaklah mudah. Daerah sekitar jembatan Ampera dikenal berarus deras dan sangat dalam. Pekerjaan pemancangan tiang Pancang yang saat ini sedang dikerjakan pun termasuk pekerjaan yang berat. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan kerja yang merenggut nyawa.

Menurut beberapa sumber, kecelakaan tersebut lebih disebabkan karena pekerja tidak dilengkapi dengan peralatan pengaman sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan.

“Pekerja tidak memakai baju pelampung, serta disekitar areal kerja juga tidak disiapkan peralatan penyelamatan seperti perahu karet dan alat-alat menyelam untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan seperti terjatuh ke laut”, ujar seorang sumber di sekitar lokasi pekerjaan.

Ketika Sumsel News Online bermaksud mencari tahu kejelasan tentang kejadian kecelakaan kerja tersebut, tak satupun pihak yang bersedia bicara kepada wartawan. PT. Waskita Karya sebagai Main Contractor Proyek LRT pun memilih bungkam.

Sementara itu salah seorang karyawan dari perusahaan subkon yang mengerjakan pemancangan tiang, mengaku kaget jika berita tentang kecelakaan itu sudah sampai ke telinga wartawan.

“Kami masih melakukan pencarian korban dengan dibantu pawang dari Kramasan”, ujar karyawan yang tak bersedia disebut namanya itu. Namun ia tidak mau menjelaskan siapa nama dan asal korban serta kronologis kejadian kecelakaan tersebut.

Nampaknya pihak kontraktor maupun pihak subkontraktor maupun pemilik kapal sewaan berusaha menutup-nutupi adanya peristiwa tersebut. Apalagi kecelakaan tersebut juga disebabkan karena tidak ada peralatan keselamatan kerja dalam pekerjaan di permukaan sungai musi tersebut.

“Jika diusut pasti akan terungkap siapa yang mesti bertanggungjawab, tapi ini sengaja ditutupi”, ujar sumber tadi.

MODUS BARU KORUPSI PARA PEJABAT DI KABUPATEN OKI

Berlaku sejak tahun anggaran 2016 ini sistem per-korupsi-an yang berlaku di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dilakukan perubahan. Para kontraktor pemenang proyek terlebih dahulu wajib membayar setoran di muka, sebelum pekerjaan dimulai. Dan jumlah setorannya pun sudah dipatok 20 persen dari nilai proyek.

Padahal pada tahun-tahun lalu, pembayaran setoran uang jatah proyek dari kontraktor untuk Bupati yang dibayarkan melalui Kepala SKPD baru dibayarkan setelah pekerjaan tuntas, atau setidaknya setelah kontraktor menerima pembayaran per-termin. Kini kontraktor harus terlebih dahulu menyetor sebelum ia menerima uang muka bahkan ada yang sebelum tanda tangan kontrak. Hal ini berlaku di setiap SKPD di lingkungan Pemkab OKI.

Bagi kontraktor yang tidak sanggup membayar setoran 20 persen dimuka jangan harap akan kebagian paket proyek.
Kondisi pemberlakuan modus korupsi seperti ini jelas semakin menjadikan posisi kabupaten OKI sebagai kabupaten terdepan dalam bidang Korupsi di Sumatera Selatan.

Menurut seorang kontraktor yang menyampaikan masalah ini kepada Sumsel News Online, ia diminta menyetor senilai 20 persen dari nilai kontrak proyek jika ia ingin mendapatkan pekerjaan di pemkab OKI. Ia terpaksa cari pinjaman untuk menutup setoran tersebut.

“Tahun lalu masih bisa setor setelah proyek berjalan, tapi tahun ini tak bisa lagi, mesti cash langsung terlebih dahulu, baru kerja”, ujar sang Kontraktor yang tak bersedia ditulis namanya ini.

Ia menduga, aturan baru ini diterapkan semenjak adanya MoU antara SKPD-SKPD lingkungan Pemkab OKI dengan Kejaksaan Negeri. “Uang 20 persen itu katanya akan langsung dibagi-bagi sehingga ketika proyek berjalan tidak akan ada lagi pihak yang mengganggu mengusiknya”, tambahnya.

Istilah uang setoran proyek memang bukanlah hal yang baru berlaku di kabupaten ini, bahkan di Sumsel umumnya terjadi yang demikian. Keberanian para Kepala SKPD mematok setoran 20 persen didasari oleh nilai proyek yang angkanya sudah digelembungkan terlebih dahulu saat penganggaran.

“Walau kontraktor mesti setor 20 persen tapi dijamin kontraktor itu masih akan untung, tidak akan rugi”, ujar seorang staf di kantor Disnakertrans saat dipancing-pancing oleh wartawan. “Uang 20 persen merupakan uang jatah Bupati yang sengaja disisipkan dalam nilai proyek, jadi bukan ngambil uang proyek”, tambahnya lagi.

Perang Terhadap Korupsi Hanya Jadi Slogan Belaka
Perubahan sistem setoran baru menjadi pembayaran dimuka pada setiap paket proyek adalah jelas dan nyata jika praktek korupsi di kabupaten ini tiap tahun bukan menurun, melainkan semakin meningkat, semakin canggih, semakin terstruktur dan masip. Pejabat pemerintah daerah yang semestinya berdiri paling depan dalam perang terhadap korupsi justru ia paling duluan melakukan dan mengembangkan korupsi. Oleh karena itu Perang Terhadap Korupsi hanyalah jadi slogan belaka. Korupsi semakin merajalela.

Kejaksaan Negeri yang semestinya menjadi pilar utama pemberantasan korupsi justru tidak berdaya setelah diikat oleh jerat MoU. Para koruptor akan semakin leluasa mengeruk uang rakyat. Bahkan info terakhir yang beredar dipedesaan, para kepala desa pun terpaksa harus menyisihkan sebagian uang dari Dana Desa yang diterima setahun sekali, untuk setoran tak resmi kepada pejabat di Pemkab OKI. Konon dari uang setoran itulah disisihkan juga jatah pengamanan agar tak tersandung kasus korupsi kelak.
Ironis sekali.

DISPENDA BANGUN 25 WC

Pembangunan Gedung bekas Bioskop SAGA menjadi gedung yang refresentatif dan mewah memang membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang dan lama. Jika kita melihat gedung tua tersebut kini telah berubah menjadi Gedung perkantoran yang bonafide dan cantik, tidaklah serta merta disulap dalam sekejap, melainkan cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang saat ini menjadikan gedung tua eks bioskop itu menjadi kantor pusatnya. Dispenda Kota sudah beberapa kali melakukan tahapan pembangunan hingga akhirnya gedung itu berubah menjadi gedung megah yang nyaman dam cantik.

Gedung tua bekas bioskop ini beberapa kali dipugar dan direnovasi hingga tampil seperti sekarang ini dan hal itu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Dana yang dianggarkan untuk itu tidak lah sedikit, puluhan milyar dan itupun dilakukan bertahap.

Tahap terakhir yang dilakukan untuk membangun gedung bekas bioskop itu adalah pembangunan WC dan kamar mandi yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung ada 25 unit. Semuanya dibuat secara ekslusif dan mewah.

“Terutama WC di ruangan Sekretaris Dinas, itu sangat bagus dengan bahan yang berkualitas”,ujar seorang sumber kepada Sumsel News Online.

Dari tiga lantai gedung yang dulunya hanya terdapat deretan WC laki-laki dan WC perempuan di setiap lantai, kini telah disulap menjadi 25 wc yang lux dan sehat.
“Sayangnya, menurut sumber tadi, material pengganti kusen dan pintu kamar mandi yang baru menggunakan bahan fiber. Sedangkan kayu-kayu kusen dan pintu yang lama yang menggunakan kayu berkelas dan kondisinya masih sangat bagus, justru dibuang. Dan kontraktor yang beruntung karena semua kayu kusen dan pintu diambilnya”.

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, kayu-kayu dan material bongkaran itu harus dikembalikan ke aset daerah, tidak boleh dikasihkan kepada orang lain, dijual atau dibuang. “Itu kan aset pemerintah, ya harus dikembalikan ke pemerintah”, tambah sumber lagi.

Hasil investigasi wartawan mendapatkan indikasi adanya penyimpangan dan nilai pekerjaan yang terlalu jauh diatas harga pasaran. Pembangunan 25 Wc ini diduga menghabiskan dana yang terlalu besar. Saat wartawan mencoba mencari tahu berapa nilai pekerjaan WC tersebut, tak satupun yang buka suara.

Wartawan mendapatkan informasi jika pekerjaan proyek tahun 2014 itu dikerjakan oleh pihak lain sebagai subkon dengan upah borongan total mencapai harga 60 juta rupiah saja, tidak termasuk bahan. Karena pekerjaan dengan upah borongan yang murah itulah kita binya menyaksikan sendiri hasil pekerjaan proyek itu saat ini yang sudah mulai rusak kembali.

Kepala Dispenda yang dicoba untuk dikonfirmasi masih belum berhasil ditemui.

ROMI HERTON MASIH KENDALIKAN PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG DARI PENJARA SUKAMISKIN ?

Jika selama ini kerap kita dengar berita adanya Bandar Narkoba yang mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara, namun ini justru berbeda, Romi Herton mantan Walikota Palembang yang kini meringkuk di LP Sukamiskin Bandung karena kasus suap hakim MA ternyata masih juga bisa mengendalikan kekuasaannya dari dalam penjara. Padahal kini ia sudah bukan lagi Walikota karena sudah resmi dipecat dan digantikan oleh wakilnya, Harnojoyo, yang resmi dilantik jadi Walikota Palembang beberapa bulan lalu.

Sudah menjadi rahasia umum, khususnya dikalangan pejabat dan para politisi di Palembang, mengetahui peran Romi Herton yang masih sangat dominan kendati ia sudah jadi pesakitan di penjara kasus korupsi KPK. Romi seakan sepenuhnya memegang kendali pemerintahan dari jarak jauh, sedangkan Harnojoyo jadi boneka yang bertindak sebagai eksekutor saja.

Dalam menentukan siapa saja pejabat yang didudukan memimpin SKPD nampaknya Harnojoyo tak punya kewenangan sama sekali. Hampir semuanya wajah lama, pejabat andalan Romi Herton yang tidak tersentuh oleh Harnojoyo. Bahkan Walikota Harnojoyo terkesan berjalan sendiri karena tim yang ia pimpin adalah Tim milik Romi Herton.

Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya, beberapa kali Harnojoyo bermaksud melakukan penggantian para kepala SKPD namun selalu batal karena adanya tekanan dari Romi Herton.

“Asal ada isu bakal ada pergantian maka para kepala SKPD langsung berbondong-bondong berangkat ke Bandung menemui Romi Herton di LP Sukamiskin untuk melaporkan dan meminta perlindungan”, ujar ZA (45) seorang PNS di lingkungan pemkot Palembang kepada Sumsel News Online.

Hasilnya memang manjur, Romi langsung menegur Harnojoyo dan pergantian pun batal, tambahnya.
Dalam hal penempatan pejabat dan kebijakan-kebijakan strategis nampak sekali Harnojoyo tidak berkutik dan semua tunduk dan patuh pada kendali Romi Herton, walau ia sudah bukan apa-apa lagi.

Memang Romi bukan Walikota lagi, tapi sesungguhnya di tangan Romi-lah kendali pemerintahan kota Palembang saat ini berada.

“Lihat saja, di rumah Romi Herton saat ini masih dijaga oleh puluhan polisi Pamong praja setiap hari, baik yang berseragam ataupun pakaian preman”, ujar sumber lagi.

Sanjo Ke Penjara
Ada budaya baru yang kini lagi ramai terjadi di kalangan pejabat pemerintah kota Palembang, yaitu setiap hari jumat para pejabat ramai-ramai sanjo, menjenguk Romi Herton di LP Sukamiskin Bandung. Bahkan salah seorang sumber menyebutkan jika penerbangan setiap jumat pagi pesawat Express Air tujuan Bandung selalu penuh oleh penumpang para pejabat Pemkot Palembang yang bermaksud mengunjungi Romi Herton di Bandung.

“Tujuannya macam-macam, ada yang sekedar laporan, minta petunjuk atau mengantarkan setoran”, ujar sumber tersebut menambahkan.

Akibat sibuknya para pejabat Pemkot yang menengok Romi Herton di setiap akhir pekan maka akibatnya akan sangat sulit bagi masyarakat yang ingin berjumpa dengan pejabat pemkot diakhir pekan.

“Sejak hari Jumat nyaris tak satu pun pejabat pemkot yang masih masuk kantor, termasuk Harnojoyo sendiri”, tambahnya.

Keadaan seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat. Semenjak Romi berkuasa dan jabatan walikota berpindah ke tangan Harnojoyo hingga hari ini, masyarakat tak bisa melihat hasil kinerja pemerintahan yang berarti yang telah mereka buat. Tak ada ide-ide cemerlang yang mereka buat. Tak ada terobosan pembangunan yang diluncurkan. Tak sesuatu yang membanggakan sama sekali dari satu periode jabatan yang tak lama akan berakhir ini.

Harnojoyo harus segera bangkit dan punya nyali untuk melakukan pembenahan dan gebrakan. lepaskan ikatan kendali Romi Herton agar ia bisa mandiri. Rombak para pejabat yang tidak profesional. Serahkan jabatan kepada mereka yang mampu, yang pandai dan profesional. Bikin terobosan besar yang dinantikan rakyat.

Jika itu yang dilakukan Harnojoyo, bolehlah ia bermimpi meraih jabatan Walikota sekali lagi. Tapi jika tidak, jika Harnojoyo tetap hanya jadi seorang bonekanya Romi Herton, maka jangan harap akan ada rakyat yang memilihnya nanti. Bersiaplah untuk diludahi. Semoga itu tak terjadi.

DISPENDA KOTA PALEMBANG TIDAK TEGAS DALAM MEMUNGUT SETORAN PARKIR

Pendapatan daerah kota Palembang tahun 2016 ini ditarget 12 Milyar lebih, padahal tahun lalu yang cuma ditarget separuhnya saja ternyata tidak mampu mengejar target. Maka diyakini target yang dipatok DPRD Kota Palembang ini hanya akan jadi mimpi, alias tidak akan pernah terwujud.

Pengelolaan retribusi parkir selama ini dikenal dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, padahal sesungguhnya ada instansi lain yang juga ikut menerima uang setoran parkir secara langsung yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. Bahkan diduga dana yang dikelola dari parkir oleh Dispenda jauh lebih besar nilainya dibanding Dishub.

Dishub hanya mengelola parkir disepanjang bahu jalan dan pinggir-pinggir ruko yang harganya relatif kecil sedangkan Dispenda mengelola tempat-tempat parkir diareal gedung-gedung pusat perbelanjaan, toko-toko dan kawasan tertentu yang tarifnya lebih mahal dan pendapatannya lebih banyak.

Sistem pengelolaan parkir di mall selama ini memang melibatkan swasta dengan sistem pembagian yang lebih menguntungkan swasta yaitu sistem 70:30, sedangkan sistem pembagian uang parkir dishub memakai sistem 60:40. Akibatnya kini banyak areal parkir yang memilih berurusan dengan dispenda dari pada dengan dishub. Dispenda memberi keuntungan lebih besar bagi mereka.

Kawasan jalan Veteran yang disana banyak berdiri ruko penjual mobil bekas pun memilih setor parkir bulanan langsung dengan Dispenda. Mungkin harga bisa lebih murah dan lebih bisa diatur.

Pengawasan penerimaan keuangan parkir yang dikelola Dispenda pun nampaknya kurang begitu jelas. Dispenda hanya menerima setoran sesuai yang diserahkan swasta, bahkan diduga masih banyak kebocoran, sehingga nilai rupiah yang masuk tidak mulus dan banyak penyimpangan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang duduk persoalan ini Sumsel News Online mencoba mengkonfirmasi pihak Dispenda dan Dishub Kota Palembang. Namun hingga berita ini naik, kedua kepala SKPD tersebut belum berhasil di konfirmasi.

Sementara Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Palembang. Edy, tidak membantah adanya kemungkinan hal tersebut.

Tahun 2016 PPDB Tingkat SMA/SMK Secara Online Penuh

 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Palembang mulai tahun 2016 ini akan memberlakukan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK secara online penuh dengan menggandeng PT. Telkom yang akan ditunjuk sebagai pelaksana aplikasi online tersebut.

Hal tersebut sebagaimana yang menjadi kesepakatan bersama dalam Diskusi Tentang PPDB 2016 yang digelar Disdikpora Kota Palembang di Ruang Rapat SMKN 6 Palembang, jumat (19/2) lalu.

Menurut Kepala Disdikpora Kota Palembang, Drs. Julinto, MM, pihaknya sudah lama menginginkan pelaksanaan seleksi masuk SMA dan SMK di Palembang secara online sepenuhnya. Bahkan, menurut Julinto, untuk PPDB 2016 ini akan dilaksanakan secara ketat sehingga tidak ada lagi isu-isu jual beli bangku dan  sistem titipan.

“Kita akan menyiapkan payung hukumnya berupa Perwali yang didalamnya akan mengatur seluruh juknis PPDB hingga sanksi bagi yang melanggar”, ujarnya.

Daya tampung sekolah juga akan diatur dalam Perwali tersebut, sehingga setiap sekolah hanya akan menerima siswa sesuai daya tampung yang telah ditentukan.

“Misalkan Sekolah yang daya tampungnya hanya 6 kelas, tidak boleh lagi menerima siswa barunya sehingga lebih dari enam kelas. Tidak ada lagi siapapun yang bisa menitipkan anak agar diterima masuk sekolah, melainkan semua harus melalui test yang dijamin objektivitasnya”, tambah Julinto.

Seperti diketahui, menjelang tahun ajaran baru setiap tahunnya selalu saja dibuat heboh dalam permasalahan penerimaan siswa baru, khususnya di sekolah-sekolah unggulan yang pavorit. Bahkan tahun lalu beberapa sekolah dan kantor Disdikpora tidak luput dari aksi unjuk rasa sejumlah LSM yang dilatar belakangi penerimaan siswa baru yang katanya kotor dan tidak transparan, dan maraknya aksi ” jual beli bangku “.

Oleh karena itu mulai tahun ini Disdikpora bertekad untuk menerapkan aturan yang tegas, sehingga tidak ada lagi siapapun yang bisa bermain dalam proses PPDB di tingkat SMA dan SMK.

Berdasarkan pantauan Sumsel News Online pada PPDB tahun lalu, sejumlah pengurus LSM, beberapa Anggota DPRD, beberapa pejabat dan orang berpengaruh di Kota Palembang ikut berkontribusi dalam runyamnya proses PPDB terutama di sekolah-sekolah unggulan.

Bahkan hampir setiap hari ruangan Kepala Dinas selalu dipenuhi tamu dengan tujuan sama yaitu menitipkan anaknya agar diterima di SMA unggulan. Mereka umumnya para pengurus LSM, ada wartawan, kolega pejabat dan yang lainnya. Sedangkan mereka yang duduk di DPRD dan pejabat yang sedang berkuasa biasanya cukup menitipkan anaknya ke Kepala Dinas melalui telepon saja.

Di tingkat sekolah pun tidak kalah sibuknya. Kepala sekolah adalah orang yang setiap hari dicari para tamu yang bertujuan minta prioritas agar anaknya diterima. Mereka yang datang menemui kepala sekolah biasanya LSM, ada yang mengaku Wartawan, pejabat, anggota DPRD dan orang-orang yang mengaku Tim Sukses Walikota.

Ketika hasil PPDB 2015 lalu diumumkan, reaksi heboh luar biasa terjadi. Mereka yang anak titipan dinyatakan tidak masuk langsung kasak-kusuk dan mencari-cari cara untuk bisa menjejalkan anaknya agar tetap masuk. Kepala Dinas dan Kepala Sekolah diuber untuk menanyakan mengapa anak titipannya tidak masuk.

Sebagian ada yang berhasil karena pihak sekolah menyerah dengan cara menambah daya tampung agar bisa memasukan anak-anak titipan. Sekolah yang komitmen awalnya hanya akan menerima 6 kelas bisa jadi terima 7 kelas atau lebih. Ini terjadi hampir di semua sekolah unggulan yang ada di kota Palembang.

Akibat adanya penambahan daya tampung siswa di sekolah unggulan dan sekolah negeri lainnya, mengakibatkan sekolah-sekolah swasta yang selama ini menunggu sisa siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, jadi kekurangan siswa. Sekolah swasta yang biasanya mendapatkan 100 siswa, akhirnya cuma 50 siswa saja. Bahkan tak sedikit sekolah swasta yang tidak kebagian siswa dan terancam bubar.

Oleh karena kenyataan itulah maka tahun 2016 ini pihak Disdikpora Palembang sudah bertekad bulat menerapkan aturan yang ketat, tidak ada lagi yang bisa nitip.

“Walaupun anak Gubernur jika ia tidak lulus seleksi online ini maka tetap tidak bisa diterima. Dan walau anak tukang becak sekalipun jika ia lulus maka ia berhak masuk dan diterima”, ujar Julinto. Jadi saya mengingatkan kepada semua LSM dan para Anggota Dewan untuk tidak lagi berusaha menitipkan anaknya, karena kalau tidak lulus seleksi, tetap tidak akan diterima.

Julinto menyadari, keputusan tegas ini pasti akan membawa resiko yang berat baginya. Akan banyak LSM yang akan mencari-cari alasan untuk menekan. Begitupun para anggota DPRD. Namun pihak Disdikpora telah menyiapkan langkah antisipasi dengan penyiapan payung hukum Perwali yang lebih tegas dan melakukan kerjasama dan minta dukungan dari aparat Kepolisian. Kejaksaan dan TNI.

“Tolong Kepolisian dan Kejaksaan dapat mem-back up PPDB 2016 ini agar semua pihak merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya”, tambah Kepala Dinas tersebut.

Namun kendati demikian, proses seleksi penerimaan siswa baru dengan sistem PMPA 10 persen bagi anak berprestasi tetap berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Diskusi yang digelar usai Sholat Jumat ini sengaja mengundang para Kepala Sekolah SMPN, SMA dan SMK Unggulan, Para Ketua Komite Sekolah, para aktivis LSM,  Tokoh pemerhati pendidikan, Wartawan, Polresta, Kodim, dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang.

“Sayangnya tak satupun anggota DPRD yang hadir”, ujar Drs. Surmana, salah seorang Panitia pelaksana Diskusi yang mengaku heran.

Nah, sebagai warga yang peduli dengan kemajuan pendidikan, semestinya kita bisa mendukung semangat dan tekad dari Disdikpora Kota Palembang dalam membenahi PPDB tahun 2016 ini.

Ayo kita dukung.

PELAYANAN DIKANTOR CAMAT KERTAPATI PAYAH

INFO UNTUK OMBUSMAN INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan pihak kantor kecamatan Kertapati Palembang saat ini terbilang payah. Bukan saja karena kondisi tempat yang alakadarnya dan bersifat sementara menunggu selesainya pembangunan, tetapi proses pelayanan dan kecakapan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pun sangat jauh dari standar.

Misalnya pada pengurusan dokumen kependudukan seperti pengurusan pembuatan e-KTP, pembuatan KK hingga pindahan. Semuanya berlangsung lambat dan bertele-tele dan kurang profesional.

Hal tersebut sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh beberapa orang warga yang ditemui Sumsel Online di kantor camat saat mereka mengurus kepindahan alamat dari kelurahan atau kecamatan lain ke kecamatan kertapati.

Sukirman (50) salah seorang warga yang mengaku mengurus pindahan dirinya sekeluarga dari keurahan 8 Ilir kecamatan IT.II ke kelurahan karyajaya kecamatan kertapati.

Menurut Sukirman, ia sudah melengkapi dokumen kepindahannya mulai dari RT di Seduduk Putih, lalu meminta surat dari Kelurahan 8 Ilir dan camat IT II di Lemabang. Semua dokumen tersebut beserta KK lama telah ia serahkan ke petugas di kantor camat kertapati.

” Hari Selasa saya mengantarkan surat dan janjinya hari Jumat bisa selesai, tapi nyatanya hari jumat masih belum selesai dengan alasan masih ada persyaratan dari kelurahan asal yang belum lengkap”, ujar Sukirman dengan nada kesal.

Hal senada juga dialami oleh Alip Mulyadi (40) warga asal kelurahan Kemas Rindho kertapati yang mengurus kepindahannya ke kelurahan Karyajaya di kecamatan kertapati.

Menurut Alip, ia sudah melengkapi semua persyaratan dari kelurahan dan semuanya sudah diserahkan ke petugas di kantor camat kertapati, namun hingga jumat ini masih belum kelar juga.

“Kurang apalagi, semua persyaratan sudah dilengkapi”, ujar Alip yang mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang sangat buruk ini.

Salah seorang warga lainnya yang tidak bersedia ditulis namanya, kepada Sumsel News Online juga mengaku mengeluh dan kecewa berat atas pelayanan yang diberikan kantor Camat di daerah paling ujung ini.

Warga tersebut mengaku sedang mengurus kepindahannya dari kelurahan Sialang Kecamatan Sako ke kelurahan Karyajaya kecamatan kertapati. Menurut warga tadi, Surat pindah yang dibuat kelurahan Sialang telah resmi ditanda tangani Lurah Sialang Fahrul Arifin. Selain itu juga sudah ditandatangani oleh camat Sako.

“Kata petugas di kecamatan Sako, semuanya sudah cukup dan urusan di kecamatan Sako sudah selesai dan selanjutnya tinggal proses di kecamatan tujuan saja, dalam hal ini kecamatan Kertapati”, ujar sumber.

Namun, tambahnya, di kantor kecamatan kertapati prosesnya jadi sulit dan bertele-tele. “Padahal KK aslinya saya lampirkan”.
Hingga jumat ini proses administrasi kepindahan di kecamatan ini masih belum juga kelar, dan KK baru belum bisa keluar juga.

DIHAMBAT
Dirasakan sangat aneh jika pengurusan kepindahan saat ini yang semuanya telah menggunakan sistem online, tapi berlangsung sangat lama dan bertele-tele. Seharusnya cukup membuka datanya sesuai Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lalu dilakukan entry data dalam beberapa menit saja dan KK baru harus sudah bisa dicetak dan diserahkan kepada warga. Namun kenyataanya, proses online disini masih seperti proses konvensional saja. Memakan waktu lama dan ujung-ujungnya duit-duit juga.

Beberapa warga bahkan menduga semua keterlambatan dan proses yang bertele-tele ini tidak terlepas dari campurtangan pihak lain yang sengaja menghambat penyelesaiannya.

Menurut warga, beberapa hari lagi di lingkungan RT.28 RW.10 Kelurahan Karyajaya, daerah tujuan kepindahan beberapa warga ini akan diselenggarakan pemilihan ketua RT. Dan diantara beberapa warga yang mengurus kepindahan ini dikbarkan akan masuk dalam bursa pemilihan dan menjadi bakal calon yang paling kuat. Namun Ketua RT yang lama masih berencana akan mencalonkan lagi.

“Ini diduga ditujukan untuk menjegal dan menghambat agar warga tersebut tidak memiliki hak dipilih maupun memilih”, ungkap sumber tersebut.

Jika hal ini terbukti maka sangat disayangkan sekali pemerintahan yang seharusnya mendukung demokrasi yang baik di wilayah terkecil RT, namun malah merusaknya dengan permainan politik murahan, ujar sumber lagi.

Semoga saja, hal ini tidak terjadi dan pelayanan publik di kantor camat kertapati bisa segera diperbaiki, dan tentunya KK dan KTP warga baru ini bisa segera selesai dan mereka terima. Sedangkan urusan duit yang katanya gratis ini tak perlu khawatir.
“Kami mampu bayar, tinggal bilang saja mintanya berapa, bukan berbelit-belit dan menghambat!”.