PT. Bumi Alam Sutra Bangun Rumah Untuk Rakyat Miskin

900 Unit Rumah Terjual Dalam 1 Minggu

Tanpa Uang Muka, Syarat Cukup KTP

 Terobosan yang cukup berani dan mungkin jadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dilakukan oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan PT. Bumi Alam Sutra (PT.BAS) di Palembang yang berani membangun ribuan unit rumah tipe 30 khusus bagi rakyat miskin dengan sistem kredit langsung ke pengembang tanpa uang muka dengan syarat hanya selembar photo copy KTP. Terobosan ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk nyata kepedulian dan kecintaan terhadap rakyat miskin yang hingga saat ini banyak yang belum memiliki rumah yang layak huni.

Direktur Utama PT.BAS, Harianto, ST, saat dihubungi Warta Ogan di kantornya di jalan Pangeran Ayin No.148 Kelurahan Sako Baru, kecamatan Sako Palembang beberapa waktu lalu menjelaskan jika dirinya bersama Novan Jhoni selaku Komisaris PT.BAS merasa prihatin dengan kondisi rakyat miskin di lingkungannya yang sulit memiliki rumah.

“Bagi mereka untuk bisa memiliki rumah sendiri yang layak huni selama ini baru hanya sekedar mimpi. Banyak pengembang yang menawarkan kredit rumah namun mereka terbentur dengan keharusan menyetor Uang Muka dan mesti berurusan dengan bank dengan sederet persyaratan yang mesti dipenuhi’, ujar Harianto.

Padahal pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat sudah menggembor-gemborkan akan membangun sejuta rumah bagi rakyat miskin dengan dana APBN hingga trilyunan rupiah. “Namun tetap saja perbankan menerapkan aturan yang berat dan tak mungkin terpenuhi bagi rakyat miskin untuk mendapatkan kredit rumah yang mudah, murah, terjangkau dan layak huni”, tambah Harianto lagi.

Karena kondisi yang demikian, PT.BAS berinisiatif untuk membuat terobosan membangun rumah untuk rakyat miskin yang tidak membebani rakyat serta prosedur untuk memperokeh kreditnya mudah. Diatas lahan sekitar 20 hektar yang sudah siap, PT.BAS berencana membangun 2500 unit rumah tipe 30 dengan satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, ruang makan, kamar mandi / wc, lantai keramik 40x40cm dan fasilitas listrik serta tersedia sarana PDAM yang dibangun khusus.

Saat ini baru sekitar 900 unit yang selesai dibangun dan semuanya habis terjual dalam waktu satu minggu saja.

“Saat kami buka penjualan tempo hari, kantor kami penuh sesak dan jalanan menjadi macet karena ratusan becak dan motor ojek berdesakan ingin mendaftarkan diri untuk memiliki rumah yang dicicil Rp.500.000,- perbulan tanpa DP dan biaya apapun”, Harianto menjelaskan.

Menurut Harianto, pihaknya selaku pengembang perumahan untuk rakyat miskin juga mengaku kecewa dengan sistem dan janji dari pemerintah melalui Kemenpera yang menjanjikan akan mengucurkan dana bagi pembangunan rumah untuk rakyat miskin melalui REI dan Perbankan yang hingga kini belum jelas mekanisme pengucurannya. Harianto berpendapat tetap saja program Kemenpera itu tidak akan berhasil tepat sasaran jika rakyat miskin diharuskan berurusan dengan Bank untuk mengajukan kredit. “Untuk datang ke Bank saja orang miskin ini sudah takut duluan”, ujarnya.

Namun seharusnya, pihak pengembang sendiri yang membangun dengan tidak semata-mata berorientasi mengejar keuntungan.

Yang dilakukan PT.BAS, menurut Harianto, adalah dengan cara menanggung sendiri dana lalu mengkreditkannya kepada rakyat miskin. “Jadi mereka cukup berurusan dengan perusahaan yang menjamin kredit mereka”, tambahnya.

Apa yang dilakukan PT.BAS hendaknya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan pengembang lainnya di Indonesia. Rakyat miskin yang berniat memiliki rumah sendiri tidak perlu diragukan kemampuan dan keseriusannya membayar kreditnya dengan diterapkannya sederet persyaratkan yang membebani mereka. Jika memang benar-benar serius dan peduli kepada nasib sesama anak bangsa yang masih tertinggal kesejahteraannya, tentu saja semua bisa dilakukan dengan mudah, ya seperti yang telah dilakukan harianto dan kawan-kawan dari PT.BAS di Palembang. (Dang / Yan Taufik Rahman)

Jalan Raya di Sumsel Takut Air

Tiap Tahun Dianggarkan Perbaikan, Tetap Saja Jalan Rusak

 Tibanya musim hujan dan air laut pasang yang menjadi penyebab banjir besar di hampir terjadi diseluruh wilayah Sumsel juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan di mana-mana. Benarkan Jalan di Sumsel Takut oleh Air?

 Membandingkan kualitas jalan yang ada di wilayah Sumsel dengan kualitas jalan yang ada di provinsi lain memang sangat mudah, dan jawabannya mudah pula ditebak : Jalan di Sumsel kualitasnya jauh lebih buruk dari kulitas jalan di provinsi lain! Inilah ironi nyata yang tak terbantahkan lagi adanya.

Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/kota di wilayah Sumsel yang setiap tahun dibangun dan dibiayai dengan ratusan milyar uang rakyat sepertinya tidak pernah ada habisnya dari masalah kerusakan. Selalu saja alasan beban kendaraan yang sangat padat dan berat dijadikan dalih sebagai penyebab kerusakan-lerusakan tersebut. Padahal akar masalah yang sebenarnya bukanlah itu penyebabnya.

Menurut Sudarso, aktivis LSM Anti Korupsi di Palembang, cepatnya kerusakan jalan aspal yang ada di Sumsel adalah disebabkan kualitas komposisi campuran aspal Hotmix yang sangat rendah dan pekerjaan pembangunan atau perbaikan yang dilakukan kontraktor jalan yang asal-asalan.

“Hampir setiap AMP yang memproduksi aspal hotmix yang ada di Sumsel mempergunakan Minyak mentah sebagai bahan campurannya sehingga campuran menjadi kurang kuat mengikat dam akhirnya hotmix menjadi getas, mudah retak”, ujarnya.

Selain itu, menurut Sudarso, dengan campuran minyak mentah yang berwarna hitam pekat mengakibatkan jumlah aspal dalam campuran dikurangi. “Aspalnya jadi sedikit, yang banyaknya minyak mentah yang kental”, tambahnya.

Kalau secara sepintas kita mengamati, kondisi jalan hasil pekerjaan mereka seperti bagus dan mulus. Warnanya hitam mengkilap, padahal sesungguhnya tidak bagus, mudah retak dan cepat terjadi deportasi ketika tergenang air.

Masih menurut Sudarso, razia yang pernah dilakukan oleh Polda Sumsel ke beberapa AMP berhasil menemukan beberapa perusahaan yang menggunakan minyak mentah sebagai bahan campuran aspal hotmix yang mereka produksi.

Ada hal lain yang juga menjadi penyebab cepat rusaknya jalan aspal di Sumsel adalah pengangkutan aspal hotmix dari lokasi AMP ke lokasi pembangunan jalan terlalu jauh dan lama sehingga aspal hotmix yang dibawa keburu dingin dan kurang kuat mengikat.

“Bahkan ada yang tetap memaksakan mengaspal jalan walau kondisi hujan”, tambah Sudarso.

Ketika musim hujan dan banjir seperti saat ini kerusakan jalan yang merata terjadi di mana-mana di provinsi ini, adalah bukanlah sesuatu uang aneh. Hujan bukanlah penyebab utama kerusakan jalan itu, melainkan kualitas jalan itu sendiri yang disebabkan ulah kontraktor pelaksana pembangunan jalan yang mengakali mencari keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, tak peduli rakyat akan merasakan kesengsaraanya. (Dang / Yan Taufik Rahman)

Kegiatan Pembabatan Hutan Terus Berlangsung

Bisnis Mendiang Paulus Ten Dilanjutkan Istrinya

 Siapa bilang jika kayu di Sumsel sudah habis ? Buktinya hingga kini kegiatan illegal logging masih marak terjadi. Bukanlah kayu-kayu dari kebun rakyat, tapi kayu-kayu dari hutan lindung yang semestinya dijaga justru kian merajalela dijarah. Siapa yang bertanggung jawab?

 Salah nama pengusaha kayu Sumsel yang masih tetap eksis memasok pasar kayu ibukota diantaranya Paulus Ten,  pemilik CV.Tulus Puera yang mengaku mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu Hutan (IPKH) di wilayah Musibanyuasin, Banyuasin dan Muaraenim. Kendati Paulus Ten sendiri saat ini sudah meninggal dunia, kegiatan usahanya masih dilanjutkan oleh isterinya.

Beberapa sawmil tempat mengolah kayu-kayu gelondongan menjadi kayu masak miliknya masih terrus beroperasi. Sawmil yang terletak di tepi sungai air sugihan menjadi satu-satunya sawmil terbesar di daerah itu  yang mampu mengolah kayu puluhan hingga ratusan kubik perhari. Juga sawmil yang terletak di perbatasan Muara enim dan di wilayah Muba, masih tetap beroprasi dengan nyaman.

Lancar dan mulusnya usaha keluarga Paulus Ten berbisnis kayu yang bersumber dari illegal logging ini diduga karena kemampuan Janda cantik Paulus ini melakukan loby-loby dengan pihak-pihak berwenang.

“Sebenarnya usaha kayu jaman sekarang dibanding tahun-tahun lalu justru lebih enak. Jarang ada razia ke sawmil-sawmil seperti jaman dulu. Mungkin karena dianggap jaman sekarang kayunya sudah habis, padahal sesungguhnya kayu itu masih banyak dan mereka terus merambah hingga ke hutan lindung”, ungkap seorang pengusaha kayu yang tak mau disebut namanya.

Sumber juga menyebutkan jika saat ini usaha kayu seperti usaha milik Lamtong dan Nyonya Paulus bukan semakin mundur, tapi justru semakin maju dan sukses.

“Mereka semakin tenang berusaha, tak banyak lagi pungutan-pungutan atau wartawan yang datang minta jatah”, tambah sumber tadi.

Kegiatan bisnis Janda Paulus memang tampak lebih santai ketimbang beberapa tahun lalu. Nyonya Paulus cukup mengendalikannya melalui HP dari rumahnya di simpang lampu merah Sekip Ujung. Sesekali ia juga mesti berangkat ke Jakarta untuk urusan bisnis atau melobi pihak-pihak berwenang.

“Mereka biasa bertemuan di Jakarta walaupun dengan pejabat yang sama-sama dari Palembang karena di Jakarta lebih aman”, ungkap sumber tadi.

Jadi kita ada pihak yang mengira kegiatan pembabatan hutan di sumsel sudah selesai karena kayunya sudah habis, adalah keliru. Yang sebenarnya adalah kegiatan pembabatan hutan kini semakin merajalela, besar-besaran dan semakin bebas menghabiskan kayu-kayu besar di aeral hutan lindung. (Yan Taufik)

SMA NEGERI 1 PALEMBANG TERIMA SISWA BARU

 Menjelang tahun ajaran baru 2013-2014 ini SMA 1 Palembang telah memulai kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Bahkan hingga saat ini telah tercatat ratusan siswa dari berbagai SMP dan MTs telah mendaftarkan diri sejak dibukanya pendaftaran 18 Februari hingga 22 Februari lalu.

Menurut salah seorang panitia PSB SMA 1 Palembang kepada Warta Ogan, pihaknya telah menetapkan batas minimal rata-rata nilai lima pelajaran wajib adalah 7,5. “Bagi yang memenuhi batas minimal tersebut bisa ikut mendaftar yang selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi dan jika lulus baru bisa mengikuti seleksi tertulis dan tahapan seleksi lainnya.

“Pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan mendapat Nomor peserta yang dibagikan tanggal 23 dan seleksi tertulis dilangsungkan tanggal 24”, tambahnya.

Sekolah Unggulan

Terkait adanya prokontra tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran sekolah berstatus  RSBI, bagi SMA 1 Palembang hal itu bukanlah masalah dan sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini disebabkan karena SMA 1 Palembang sejak dulu bukanlah sekolah RSBI. Status SMA 1 Palembang adalah sekolah negeri unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang.

“RSBI itu kan program pemerintah pusat, sedanglan SMA 1 adalah sekolah unggulan, bukan RSBI”, ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang, Drs.Reza Fahlevi, MM, saat dimintai komentarnya terkait status SMA 1 Palembang beberapa waktu lalu.

Karena berstatus sekolah unggulan maka pihak sekolah sebagai pelaksana amanat orang tua wali siswa diperbolehkan memungut iuran untuk menunjang kegiatan sekolah. “Itu pun atas permintaan Komite Sekolah”, tambah Reza.

Mengenai kegiatan PSB yang telah dimulai di SMA 1 Palembang sejak jauh hari, Reza mempersilahkan saja kegiatan PSB dilakukan sesuai jadwal yang mereka rencanakan, hanya saja Reza mengingatkan jika PSB yang dilaksanakan benar-benar menjaga objektivitasnya, benar-benar murni, jujur dan adil. (Dang/ Yan T)

Berpotensi Jadi Modal Politik

Dana Hibah Untuk LSM Diduga Bermasalah

Jumlah LSM Jadi Membengkak

 Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sumsel dalam dua tahun anggaran terakhir telah menikmati kucuran dana yang bersumber dari APBD yang dikemas dalam bentuk dana hibah. Total dana yang mencapai puluhan milyar itu dibagi-bagikan kepada sekitar 300 LSM yang terdaftar di badan Kesbang yang masing-masing LSM mendapatkan bagian hingga puluhan juta rupiah.

Yang menjadi acuan pengucuran dana puluhan milyar kepada LSM ini adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Akibat mudahnya bagi LSM mendapatkan uang puluhan juta rupiah dengan bermodalkan Proposal seadanya itu akhirnya untuk tahun anggaran 2013 ini jumlah LSM yang mengajukan bantuan dana hibah semakin membengkak. Bahkan menurut sumber yang dekat dengan pihak kesbang mengaku jika jumlahnya bisa mencapai 500 LSM.

Menurut keterangan seorang pengurus LSM yang tak bersedia ditulis namanya, untuk mendapatkan dana hibah dari Pemda harus punya LSM yang telah terdaftar di Kesbang. “Setelah itu kita mengajukan proposal untuk kegiatan LSM. Kegiatannya apa saja yang penting ada rincian anggaran dan jumlahnya berapa. Jika kita mengajukan seratus juta, maka kita akan dibantu sekitar 30 persen saja atau sekitar 30 jutaan”, katanya.

Beberapa LSM yang tahun lalu mendapatkan bantuan sekitar 30 jutaan, masih menurut sumber tadi, tahun ini mereka mengajukan anggaran jauh lebih besar lagi, agar dana yang cair nanti lebih besar pula.

“Tahun ini mungkin akan banyak LSM yang kebagian hingga ratusan juta, dan itu pun ditentukan oleh kedekatan LSM tersebut dengan orang-orang di Kesbang, karena merekalah yang mengatur-ngaturnya”, tambah sumber lagi.

Jika prposal disetujui maka selanjutnya pengurus LSM akan diminta oleh Keuangan pemda untuk menyerahkan rekening bank atas nama LSM dan NPWP nya.

“Kegiatannya sih bisa sekedar seminar, khitanan masal, bantuan bibit, atau apa saja yang penting jumlahnya ada. Dan kalau masalah pertanggungjawabannya tidak sulit, yang penting dilaksanakan, jangan fiktif”, tambahnya.

Menurut salah seorang pengurus LSM yang tahun lalu mendapat dana sekitar 60 juta, saat itu ia mengajukan sekitar 200 jutaan tapi Cuma dibantu sekitar 60 juta saja. Ia menggunakan uang itu untuk acara seminar sekitar 15 juta saja dan sisanya bisa untuk uang muka kredit mobil. “Mudah-midahan tahun ini jumlahnya lebih besar lagi”, ungkapnya.

Jumlah LSM yang mengajukan dana hibah tahun ini semakin banyak. Menurut seorang sumber yang layak dipercaya menyebutkan jika saat ini ada beberapa LSM yang sesungguhnya milik orang satu. “LSM yang satu dia sebagai ketuanya, di LSM lainnya ia sebagai bendahara sedangkan ketuanya masih orang dekatnya. Ada yang sampai dalam satu keluarga 3 LSM. Juga para pegawai Kesbang banyak yang ikut-ikutan bermain dengan membuat LSM dengan pengurusnya dari keluarga mereka sendiri”, tambah sumber tersebut.

Berpotensi Jadi Modal Politik Pilgub 2013

Pengucuran dana hibah dari APBD untuk ratusan LSM di Sumsel berbarengan dengan semakin dekatnya Pilgub Sumsel 2013 berpotensi menjadi modal politik bagi Pilgub 2013 yang menguntungkan calon Incumben Alex Noerdin. Dengan adanya kucuran dana APBD yang dibagikan pada LSM ini dipastikan akan menjadi alat untuk mengikat LSM sehingga tertidur pulas atau turut mendukung.

Pengamat politik di Palembang, Zulkifli, berpendapat jika pengucuran dana APBD hingga puluhan milyar kepada LSM memang sangat erat lkaitannya dengan keperluan dukungan suara bagi Pilgub mendatang. Padahal pengucuran dana seperti ini sangat berpotensi terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Sedangkan manfaat nyata dari pengucuran dana yang tak sedikit ini sangat tidak jelas.

“Ini berbahaya, LSM yang semestinya proaktif mencegah korupsi justru bisa ikut terjebak dalam pusaran korupsi juga”, jelas Zul.

Dana Hibah Bisa Jadi Korupsi

Pengucuran dana hibah yang sangat mudah kepada LSM diduga akan menjadikan kasus korupsi di daerah ini semakin melebar. Dari beberapa kegiatan LSM penerima hibah yang seharusnya mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, malahan telah menempatkan kegiatan tersebut tak ubahnya proyek yang mengambil keuntungan adalah sesuatu yang sah. Padahal dana hibah adalah sekedar bantuan yang tidak melebihi 30 persen dari total anggaran yang diajukan LSM ke pemda.

“Kenyataannya justru LSM hanya melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan jumlah dana yang ia terima, itupun diakali lagi agar masih didapati sisanya”.

Jika LSM mengajukan proposal kegiatan senilai Rp.100 juta itu berarti LSM tersebut tetap harus menyelenggarakan kegiatan senilai 100 juta. Jika pemda membantu 30 juta berarti yang 70 persennya harus disediakan dari dana Kas LSM sendiri atau usaha-usaha lain. “Bukan merubah kegiatan disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dikurangi keuntungan”, ujar sumber.

Sebaiknya Distop.

Terkait pengucuran dana hibah bagi LSM yang berpotensi bermasalah, Sukirman, salah seorang pengurus LSM yang sejak awal tidak tertarik dengan bag-bagi dana hibah, mengatakan sudah seharusnya pihak DPRD Sumsel menyetop kegiatan pengucuran dana hibah seperti ini agar uang rakyat bisa terselamatkan. Kepada pihak penyidik dari Polda Sumsel maupun Kejaksaan Tinggi Sumsel juga diharapkan lebih proaktif mengusut dugaan penyimpangan dalam pengucuran dana hibah bagi LSM. “Lihat saja, manfaat dari dana hibah puluhan milyar itu sangat tidak jelas. Jika ini diusut maka akan banyak orang LSM yang terkurung”, tambahnya. (Yan Taufik)

About these ads

Satu Tanggapan

  1. Admin di kabarkan berita terkini tetang rumah murah tersebut soalnya sampai sekarang perumahan tersebut ngak jelas kabar nya apakah PT.Bumi Alam Sutra selaku Developer dapat di percaya. terima kasih bila di respon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 744 pengikut lainnya.