SETAHUN SUDAH ALEX NOERDIN MEMIMPIN SUMSEL

Setahun sudah H.Alex Noerdin memimpin Sumatera Selatan. Namun entah sudah berapa banyak yang sudah ia perbuat untuk kepentingan rakyatnya.
Beberapa janji yang ia jadikan alat kampanyenya dulu yaitu Sekolah gratis an Berobat Gratis memang sudah ia luncurkan. Ia memang mampu mewujudkan janjinya itu.
Namun dalam pelaksanaannya dilapangan kerapkali ditemui permasalahan yang cukup rumit, sehingga apa yang dikatakan gratis kenyataannya baru sebatas wacana saja.
Pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2009/2010 ini sangat jelas berbagai macam pungutan masih saja terjadi, bahkan jumlahnya jauh lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Sekolah-sekolah berupaya mensiasati program sekolah gratis dengan memungut uang tidak resmi dengan dalih uang suka rela atau bantuan orang tua melalui komite sekolah.
Untuk masuk ke sekolah negeri, yang katanya gratis, ternyata tak sedikit orang tua yang mesti mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Dengan dalih uang bangku, pihak sekolah dengan semena-mena menetapkan harga bagi siswa yang masuk dengan jalur belakang.
Sedangkan bagi siswa yang murni lulus dalam tes pun tak luput dari pungutan-pungutan yang jumlahnya tak kalah banyak. Namun orang tua murid sama sekali tak bisa berkutik, mereka takut anaknya yang sudah masuk jadi tersingkir akibat banyak protes dari orang tuanya.
Terjadinya pungli ini hampir 100 persen terjadi disekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SLTA. Padahal kita sering melihat banyak sekali spanduk yang dipasang digedung sekolah yang menyatakan jika sekolah tersebut memberlakukan sekolah gratis.
Selain pungutan-pungutan liar, orang tua siswa juga dibebankan pada biaya pembelian buku-buku pelajaran sekolah yang harganya hingga ratusan ribu rupiah. Padahal pihak Depdiknas sudah bersusah payah membeli izin penerbitan yang sengaja khusus disiapkan bagi sekolah gratis melalui program BSE. Sayang buku ini justru tidak dijadikan pegangan utama anaki sekolah, melainkan hanya jadi buku pendamping yang sesekali dipakai jika dibutuhkan.
Di Kota Palembang yang menjadi ibukota Sumsel program sekolah gratis nyaris benar-benar macet. Penyebab utamanya adalah pihak sekolah, yakni Kepala Sekolah dan Guru-guru, belum rela membiarkan anak-anak didiknya terlepas dari pungutan. Bahkan sekolah-sekolah disini berlomba-lomba meningkatkan status sekolahnya menjadi Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berstandar Internasional yang menjadi pengecualian sekolah gratis. Alhasil dari 26 SMA yang ada di Palembang, hanya ada 7 sekolah saja yang dinyatakan harus gratis. 19 sekolah lainnya diperbolehkan memungut iuran kepada siswa.
Salah satu sekolah yang kondisinya agak memprihatinkan adalah SMA 20 Gandus. Sekolah ini terletak cukup jauh dari kota dan termasuk sekolah yang wajib memberlakukan sekolah gratis. Dalam penerimaan siswa baru kemarin, sekolah ini dijadikan batu loncatan bagi para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri lainnya. Mereka biasanya hanya bertahan 1 smester saja di sekolah ini, selanjutnya mereka akan kembali pindah ke sekolah pilihannya yang lebih baik dan lebih dekat.
Untuk bisa diterima di SMA 20 pun tak cuma-cuma, terutama bagi siswa “buangan” sekolah lain. Bisa diatas 2 hingga 5 juta lebih uang yang harus dikeluarkan orang tua. Namun itu tak dianggap soal bagi orang tua yang mampu. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Inilah yang menjadi persoalan. Ternyata pendidikan gratis tak mampu memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk sekolah. Orang yang mampu jelas memiliki kesempatan yang lebih baik.
Dibidang pelayanan kesehatan dengan program berobat gratis pun nasibnya tak jauh berbeda dengan sekolah gratis. Pungutan masih saja terjadi. Dan tak jarang kisah orang miskin yang ditolak rumah sakit terdengar setiap hari. Alasan rumah sakit tak mampu lagi menampung, biasa dijadikan obat yang tepat bagi pihak rumah sakit untuk menolak pasien gratisan.
Bagi warga di daerah berobat gratis lebih rumit lagi. Puskesmas yang ada umumnya sekedar memberi pelayanan alakadarnya. Para petugas medis dan dokter nampak kurang serius ketika dihadapkan dengan pasien dari keluarga miskin. Mahalnya harga obat juga menjadi alasan mereka untuk tetap memungut pasien.
Nah, jika begini bagaimana dengan program Alex yang sesungguhnya? jawabannya karena jajaran Alex dibawahnya tidak memiliki visi dan keinginan yang sama dengan Gubernur. Para kepala Sekolah dan guru masih tak rela anak didiknya digratiskan. Para dokter dan para medis masih belum mau mengurusi orang miskin yang sakin dan tak mau bayar. (Taswin/Kirman)