WASPADAI GERAKAN ALDY FRUSTASI!!!

Perjalanan dari MUBA menuju PILGUB SUMSEL bagi sang ALEX NURDIN PANDJI merupakan perjalanan yang berkelok. Perjalanan dimulai dari PILKADA MUBA dimana sang ALEX ingin menjadi BUPATI untuk yang kedua kali.

Saat itu sudah sang ALEX berpikir sudah tidak mungkin baginya untuk ikut pada proses PILGUB SUMSEL, karena selain PERATURAN NEGARA MENGHARUSKAN BUPATI MUNDUR BILA INGIN IKUT PROSES DI PILGUB, sang ALEX pun sudah BERSUMPAH didepan anaknya yang tercinta DODI REZA dan disaksikan oleh TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI untuk tidak ambil bagian di PILGUB SUMSEL nanti.

Tidak lama dari SUMPAH itu diikrarkan TUHAN YANG MAHA KUASA ingin menguji KOMITMEN dan KEJUJURAN sang ALEX dengan merubah PERATURAN NEGARA melalui DPR RI dan di syahkan oleh Presiden RI bahwa seorang BUPATI tidak perlu lagi MUNDUR dari jabatannya bila ingin ikut PILGUB.

Situasi itu memang diberikan cukup panjang oleh TUHAN, mulai dari April 2007 sampai Mei 2008. Waktu yang panjang itu digunakan oleh Syaiton baik yang berwujud manusia maupun yang tidak berwujud, antara MENGINGKARI JANJI atau JUJUR dihadapan TUHAN karena sudah mengucap SUMPAH. Ternyata sang ALEX adalah manusia biasa yang menjadikan kedustaan dan kebohongan adalah hal biasa. Sang ALEX akhirnya memilih untuk MAJU pada PILGUB SUMSEL, sang ALEX BERANI MENGINGKARI JANJI di depan anaknya dan disaksikan TUHAN YANG MAHA TAHU. Sang ALEX putuskan dengan bergandeng tangan bersama EDDY YUSUF maju diproses PILGUB. SUMPAH sudah dilanggar dengan mudahnya oleh sang ALEX, sadar atau tidak sadar sang ALEX harus tahu LAKNAT TUHAN akan datang kepada orang yang melanggar SUMPAH nya, tidak terkecuali sang ALEX NURDIN bin NURDIN PANJDI.

Drama berikutnya terjadi, pada bulan Mei 2008 lalu TUHAN coba mengingatkan sang ALEX dengan kembali merubah PERATURAN NEGARA bahwa seorang BUPATI YANG INGIN IKUT PILGUB HARUS MUNDUR DULU DARI JABATANNYA SEBELUM IKUT PROSES PILGUB. Sang ALEX punya karakter SOMBONG, AROGAN dan GENGSI TINGGI sehingga PERINGATAN TUHAN tidak dilihatnya. Akhirnya dengan apapun alasannya sang ALEX tetap maju ikut proses PILGUB, sekalipun telah BERSUMPAH.

Karena peraturan yang berlaku, maka pada akhir JULI 2008 LEPASLAH JABATAN sang ALEX dari BUPATI MUBA, yang baru memimpin kurang lebih 1 tahun, artinya 4 tahun dibuangnya DEMI MELANGGAR SUMPAH.

Kemudian TUHAN kembali menunjukkan TANDA MURKANYA kepada seorang manusia yang dengan seenaknya MELANGGAR SUMPAH ATAU JANJI. Setelah sang ALEX MUNDUR dari JABATANNYA dan hanya berjarak 10 hari, TUHAN mengembalikan PERATURAN NEGARA melalui MAHKAMAH KONSTITUSI (bpk. Jimly Assidiqi) bahwa BAGI BUPATI YANG IKUT PILGUB TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA.
Walau peraturan telah berubah, namun sang ALEX sudah TERPISAH dari KURSI BUPATI MUBA nya. SUMPAH JANJI sudah DILANGGAR, KURSI BUPATI pun SUDAH LEPAS.

Inilah JANJI TUHAN akan MEMBERIKAN HUKUMAN BAGI MANUSIA YANG MELANGGAR SUMPAH DAN BERJANJI PALSU, BAIK SECARA LANGSUNG DI DUNIA MAUPUN KELAK DI ALAM SANA.

Tentu sesi berikutnya belum bisa kita TULIS, karena PILGUB SUMSEL baru terjadi pada tanggal 4 September 2008. Kalau TUHAN YANG KUASA masih sayang kepada sang ALEX maka TUHAN akan menyadarkan sang ALEX bahwa BERSUMPAH dan BERJANJI itu BUKANLAH HAL yang biasa. Ada TANGGUNG JAWAB terhadap MANUSIA dan kepada TUHAN, maka sang ALEX akan DIKALAHKAN oleh TUHAN pada PILGUB SUMSEL nanti. Karena sejak awal pencalonan sampai saat ini hanya JANJI-JANJI dan SUMPAH yang dia berikan kepada RAKYAT, dimana SUMPAH dan JANJI itu dengan MUDAH nya dia INGKARI. Auzubillah summa auzubillah.

Marilah kita bersama melihat bagaimana DRAMA TUHAN buat sang ALEX ini berakhir. Yang jelas kalau kita masyarakat SUMSEL harus bisa merenungkan dan menyimpulkan dari apa yang terjadi. Sehingga kita akan bersama-sama pada tanggal 4 September nanti melangkah secara IKHLAS (karena memilih PEMIMPIN adalah ibadah) untuk memilih SEORANG PEMIMPIN YANG BENAR DAN TEPAT bagi RAKYAT SUMSEL ini. Semoga SUMSEL terus maju dan berkembang. Amin.

Salam buat semua, jaga persatuan dan silaturrahmi, Selamat memilih.

MISAL HARGA SEPATU 100RB
HARGA 2 SETEL BAJU SERAGAM 50 RIBU
BUKU TULIS,BUKU PELAJARAN,TAS,TOPI DLL ANGGAP 300 RB

MAKA KESELURUHAN DANA UNTUK ITU SAJA 945 MILYAR

BEROBAT GERATIS 7.200.000 JIWA MASYARAKAT SUMSEL (UNTUK BEROBAT SAKIT KEPALA,PILEK,KENCING MANIS,TUMOR OTAK,PANU,KADAS,MELAHIRKAN DLL)ANGGAP 1 TRILYUN…

JADI TOTAL UNTUK SEKOLAH BEROBAT GRATIS 1,95 TRILYUN

MAKA SISA APBD SUMSEL 155 MILYAR?DARI 2,1 TRILYUN.

PERTANYAAN????

UNTUK APA DUIT 155 MILYAR TERSEBUT?

UNTUK PERBAIKAN JALAN,IRIGASI,SUBSIDI PETRTANIAN,PEMBANGUNAN MASJID,PERBAIKAN SEKOLAH2, PERBAIKAN JEMBATAN, GAJI GURU HONOR DLL.

APA CUKUP DUIT 155 MILYAR TERSEBUT?

JELAS INI CUMA OMONG KOSONG,GA BAKALAN MUNGKIN SELURUH APBD CUMA UNTUK SEKOLAH BEROBAT GRATIS.

HARUS NYA MASYARAKAT SUMSEL BERFIKIR,SUDAH JELAS KITA SEMUA DI BOHONGIN,DI BODOHI SEORANG ALEX NOERDIN HANYA DEMI SEBUAH KEKUASAAN

UNTUK APA KITA PILIH ORANG SEPERTI INI

SEMOGA MASYRAKAT SUMSEL SADAR,TERBANGUN DARI SEBUAH MIMPI SEKOLAH BEROBAT GRATIS.

Terungkap, Syahrial Jegal Pencalonan Alex Noerdin
Palembang, BP

Tindakan menghalalkan segala cara untuk menjegal pencalonan kepala daerah terungkap. Saat masih menjabat Gubernur, Syahrial Oesman menggunakan jejaring lembaga kedinasan dengan menerbitkan surat tugas meneliti keabsahan ijzah cagub.

Pemufakatan jahat untuk menjegal pencalonan Alex Noerdin dilakukan Syahrial Oesman. Kali ini, Alex Noerdin berusaha dihambat pencalonannya melalui ijazah yang dikatakan memiliki perbedaan data.

Pemprov Sumsel yang kala itu masih dipimpin Gubernur Syahrial Oesman, tanpa sepengetahuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel membuat surat tugas Nomor : 028/2008 yang menunjuk 17 orang untuk melaksanakan tugas meneliti keabsahan ijazah para calon gubernur.

Surat tersebut dikeluarkan di Palembang pada 17 Juni 2008 lalu atas nama Gubernur Sumsel yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Musyrif Suwardi. Dalam surat ditunjuk sebagai koordinator Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumsel, Dwi Priyono.

Padahal, tidak ada satu mata pasal pun dalam UU Penyelenggara Pemilu atau UU 12/2008 tentang Pemda yang menjadi dasar hukum dibentuknya tim ini.

Kepala Dinas Diknas Sumsel Dwi Priyono yang dihubungi soal terbitnya surat tugas ini, enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, tim 17 terbentuk atas permintaan KPU Sumsel.

Dwi mengaku ditunjuk sebagai koordinator karena sesuai dengan posisinya sebagai Kadinas Diknas Sumsel saat ini. “Kita kan diminta oleh KPU untuk memberikan masukan mengenai keabsahan ijazah, jadi ya kita bantu,” kata Dwi kepada BeritaPagi, Senin (30/6).

Ketika Pernyataan Dwi dikonfrontir dengan Ketua KPU Sumsel Syafitri Irwan, KPU Sumsel ternyata tidak pernah meminta dibentuk sebuah tim apapun kepada Pemprov Sumsel.

“Saya sama sekali tidak tahu dengan surat itu. KPU Sumsel tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Sumsel untuk membentuk tim khusus dalam hal meneliti ijazah calon gubernur,” kata Syafitri Irwan.

Kalau ke Dinas Diknas Sumsel, diakui Irwan, KPU Sumsel memang pernah meminta perwakilan. Itu pun hanya tiga orang dan digabung dengan perwakilan dari instansi lain, seperti kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama, dan Dewan Pendidikan.

“Mereka kemudian dimasukkan ke dalam tim pokja sendiri. Tim ini sudah terbentuk sejak tahap pendaftaran dibuka dan sudah bekerja. Bahkan, sampai sekarang pun masih bekerja,” jelas Irwan.

Irwan menegaskan, tim pokja yang dibentuk KPU Sumsel sudah terisi penuh dan tidak mungkin ditambah lagi. Tim ini punya wewenang dan otoritas sendiri yang tidak bisa dipengaruhi pihak mana pun.

“Silakan saja kalau ada tim lain memberikan masukan. Kita akan menerima selagi sifatnya hanya masukan. Tetapi kalau ada indikasi lain, kami menolak. Pastinya KPU Sumsel tidak tahu menahu dengan tim yang dibentuk melalui surat tugas yang dikeluarkan Pemprov Sumsel,” ujar Irwan.

Dugaan adanya intrik jahat kembali tercium ketika Kasi Dikmenti Sumsel Dwi Nopriyanto yang namanya tercantum dalam tim 17, saat dihubungi via ponselnya, semalam, mengaku belum mengetahui soal pembentukan tim tersebut.

“Saya belum tahu kalau nama saya tercantum dalam surat tugas itu. Saya juga tahu ada surat tugas itu dari mbak. Atau memang suratnya belum sampai ke saya. Tapi kan katanya ditandatangani tanggal 17 Juni, kok sampai sekarang belum diterima?” tanya dia.

Dwi Nopriyanto bahkan menanyakan apakah seluruh Kasi bidang pendidikan nama-namanya tercantum dalam surat tugas itu. Lebih lanjut Dwi menambahkan, sejak diselenggarakannya pemilukada di sejumlah kabupaten kota seperti Prabumulih, Palembang dan Muaraenim, ia belum pernah diminta menjadi anggota tim peneliti keabsahan ijazah calon kepala daerah. Malah menurut dia, surat penugasan itu baru ada sekarang.

Dikeluarkannya surat tugas ini membuat berang pihak legislatif. Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad menyatakan, penugasan kepada tim itu untuk meneliti ijazah calon gubernur, tidak mempunyai dasar hukum, Dengan demikian tidak sah untuk dilaksanakan.

Zamzami menegaskan, yang berhak melakukan verifikasi seperti itu adalah KPUD. “Bukan dengan membentuk tim seperti ini. Kalau ini sudah tidak obyektif lagi,” ujar dia.

Menurut Zamzami, kondisi seperti ini sudah bersifat eksternal dan bisa dibelokkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dijelaskannya, secara hukum KPUD mempunyai tugas sebagai lembaga yang berwenang meneliti persyaratan calon gubernur yang mendaftar. Untuk keabsahan ijazah, KPUD bisa meminta bantuan instansi terkait, misalnya Dinas Diknas.

Terkait pembentukan tim beranggota 17 orang yang dibentuk Pemprov Sumsel dua hari menjelang pengunduran diri Syahrial Oesman sebagai Gubernur Sumsel tersebut, DPRD segera memanggil Sekda Sumsel Musyrif Suwardi untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukumnya. Apalagi bila mengingat pembentukan tim tersebut dilakukan sebelum memasuki tahapan verifikasi Pemilukada Sumsel.

KPU Seharusnya Tidak Terjebak

PERNYATAAN anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Helmi Ibrahim di media massa bahwa ada perbedaan data dalam ijazah pasangan calon kepala daerah dinilai terlalu prematur dan ceroboh. Sebab, KPU Sumsel belum melakukan verifikasi faktual dan melakukan penelitian ke sekolah di mana ijazah para calon kepala daerah itu dikeluarkan.

Menurut Ketua Tim Advokasi Pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf, Anita Sigit SH, seharusnya anggota KPU Sumsel tidak membuat pernyataan yang membingungkan publik. Apalagi, pernyataan itu mengatasnamakan institusi KPU Sumsel.

Kata Anita, seharusnya saat ini KPU Sumsel fokus kepada substansi setiap persyaratan calon kepala daerah yang akan diverifikasi. Dengan demikian, KPU tidak terjebak pada persoalan yang sesungguhnya bukan substansi yang harus diperiksa.

Dicontohkan Anita, jika terjadi perbedaan penulisan nama calon kepala daerah di ijazah yang bersangkutan, substansi yang harus dikejar KPU Sumsel adalah apakah ijazah ini milik satu orang atau tidak.

“Misalnya ada orang namanya Supomo ditulis Soepomo, yang harusnya dikejar, ini satu orang atau bukan. Dan KPU Sumsel berdasarkan jadwal dan tahapan penyelenggara masih berada dalam tahap ini,” kata Anita kepada wartawan di Palembang.

Selain itu, Anita menegaskan, periksa saja ke sekolah yang mengeluarkan ijazah untuk mengecek kesahihan ijazah calon kepala daerah.

“Jadi, bagaimana bisa mengatakan ada perbedaan data jika proses verifikasi belum selesai, cek dulu seluruhnya,” tegas Anita.

Anita menambahkan, lebih baik KPU memeriksa tiap substansi syarat pencalonan calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada dugaan atau mereka-reka ada perbedaan data.

Helmi Ibrahim yang ditemui di KPU Sumsel, Senin (30/6), mengaku ada perbedaan data pasangan calon gubernur tidak mengindikasikan ijazah tersebut asli tapi palsu (aspal). Kejanggalan hanya sebatas temuan dari data yang masuk dan belum dirapatplenokan.

“Bukan kejanggalan, tetapi dari data ada temuan-temuan. Itu semua sama sekali belum bisa diarahkan ke indikasi ijazah tersebut aspal,” kata Helmi Ibrahim.

Menyangkut temuan ada perbedaan dalam penulisan nama di ijazah, menurut Helmi juga bukan masalah yang subtansial. Hal itu bisa saja terjadi karena ada perbedaan antara penulisan nama di ijazah dan di akta kelahiran. Bisa juga karena mengikuti perkembangan dalam penulisan kaidah bahasa, seperti penulisan kata Noerdin menjadi Nurdin.

“Kalau ada pihak yang menguatkan, seperti sekolah, temuan tersebut bisa tidak berarti. Bisa jadi bukan subtansial. Yang penting calon memang belajar di sekolah tersebut dan lulus,” tegas Helmi.

Pengungkapan temuan dalam verifikasi ijazah ke masyarakat umum, menurut Helmi sama sekali bukan bermaksud pendiskriditan salah satu calon. Semua hanya sebatas temuan dan belum mengartikan apa-apa, karena belum dirapatplenokan.

“Bukan penjatuhan karakter. Semua pihak saya harapkan dapat memahami,” ungkap Helmi.

Helmi menjelaskan, KPU Sumsel akan melakukan verifikasi terhadap ijazah pasangan calon gubernur dan wakil mulai Selasa (1/7). Verifikasi dilakukan dengan mengklarifikasi ijazah pasangan calon ke lembaga pendidikan yang ditempuh atau melaui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas.

“Besok (hari ini- red) saya akan berangkat ke Jakarta melakukan verifikasi. Ada juga tim khusus yang menyebar ke sekolah-sekolah asal calon. Insya Allah, lusa (Rabu 2/7) verfikasi sudah selesai dan segera diplenokan,” papar Helmi.

Jangan Asal Ceplos

Atas persoalan ini, Ketua DPRD Sumsel Zamzami Ahmad meminta anggota KPU Sumsel tidak asal bicara. Terlebih jika persoalan yang dapat memicu situasi politik kian memanas.

“Jadi kalau bicara tentang suatu yang menyangkut lembaga KPUD harus dilakukan dengan hati-hati tapi kalau atas nama pribadi itu berbeda. Seharusnya yang ngomong itu ketua KPUD, harus obyektif ditunjang data dan fakta,” kata Zamzami.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel Bihaqqi Soefyan. Menurut politisi Partai Demokrat ini, tim verifikasi peneliti ijazah atau kelengkapan calon gubernur harus dilakukan oleh KPUD dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Adanya tim verifikasi ijazah calon gubernur bentukan Pemprov Sumsel ini memunculkan komentar banyak pihak. Sebagian besar mengingatkan bahwa tugas ini bukan merupakan wewenang pemprov. Pengamat Pendidikan yang juga Dosen Pascasarjana IAIN Raden Fatah Dr Abdullah Idi MEd, penelitian keabsahan ijazah calon pemilukada harus dilakukan pihak yang independen.

“Pemeriksaan ijazah itu, harus melalui prosedur dan benar, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan itupun pembuktian kebenarannya, membutuhkan waktu yang relatif lama. Sementara KPU juga tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa hal tersebut,” ujarnya.

Sementara Sosiolog IAIN Raden Fatah Drs Wijaya MSi mengatakan, diperlukan pembuktian secara faktual atas isu ijazah palsu. “Kalau terdapat indikasi ijazah yang meragukan, maka dengan kata lain mereka juga meragukan KPU yang melaksanakan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Kita harus melihat, ke arah mana indikasi permasalahan ini, jangan sampai permasalahan ini hanya ditunggangi kepentingan pihak tertentu, untuk menggagalkan pemilukada,” ujarnya. /ton/ron/yen/mir/hen/git

iceeepp na…..

ALEX ” SENYUMMU ADALAH TANGIS KU ”
” SENYUM MEMBAWA LUKA “