Eddy Yusuf Caleg DPR Partai Hanura Dari Dapil Sumsel I


Caleg Dapil Sumsel I Mohon Dukungan

Caleg Dapil Sumsel I Mohon Dukungan

Jelas sudah kemana langkah mantan Wakil Gubernur Sumsel, H. Eddy Yusuf SH pasca melepas jabatan yang diembannya selama 5 tahun mendampingi Gubernur Alex Noerdin. Ternyata Eddy Yusuf memilih tetap meneruskan pengabdiannya mengurusi rakyat menjadi Calon Anggota DPRRI yang akan ikut meramaikan perebutan kursi dari Daerah Pemilihan Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, kabupaten Muba, kabupaten Banyuasin, kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau. Dapil Sumsel I memang daerah yang cukup berat dan ketat persaingannya.

Eddy Yusuf memilih berjuang bersama Wiranto di Partai Hanura. Dalam daptar calon tetap anggota DPR RI yang dikeluarkan KPU, nama Eddy Yusuf berada pada posisi nomor urut 2 dibawah calon perempuan Hj. Tari Siwi Utami yang berdomisili di Jakarta Selatan.

Dari 7 nama yang diusung Partai Hanura di Dapil Sumsel I, hanya Eddy Yusuf yang benar-benar berdomisili di Kota Palembang Sumsel, sedangkan keenam caleg lainnya berdomisili di Jakarta semua, termasuk nomor urut buncit Ridwan Effendi yang mantan Walikota Lubuklinggau itu.

Kepada Sumselnews Online Eddy Yusuf mengatakan jika maksud dirinya mencalonkan diri menjadi anggota DPRRI adalah semata-mata karena keinginannya untuk tetap mengabdi bagi rakyat, apalagi secara fisik ia masih terbilang cukup gagah dan seperti masih muda saja.

“Alhamdulillah saya diminta pak Wiranto untuk bersama beliau memperjuangkan aspirasi rakyat. Insya Allah melalui lembaga DPR kita bisa berbuat lebih banyak lagi, khususnya untuk Sumsel ini’, ungkap mantan Wagub yang dikenal sangat ramah dan mudah bergaul ini.

Oleh karena rencananya tersebut, Eddy Yusuf dengan setulus hati menyampaikan permohonan doa restu kepada segenap warga Sumsel, sanak saudara, sahabat dan mengharap dukungan pada tanggal 9 April 2014 nanti untuk memilihnya di TPS.

“Jangan lupa saya Eddy Yusuf Caleg DPRRI dari Partai Hanura nomor urut 2 Dapil Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab.Muba, Kab. Banyuasin dan Kab.Musi Rawas”, ungkap Eddy menutup perbincangan dengan Sumselnews Online.

Alex Noerdin Buat Boyband Baru


_AND7922

Tak disangka jika Gubernur Sumsel Alex Noerdin bisa tampil dipanggung untuk bernyanyi bareng laksana kelompok Boyband yang belakangan marak. Bersama beberapa pejabat lain Alex Noerdin tampak asyik menyanyikan lagu batak berjudul Alusia. Suaranya cukup bagus dengan gaya seperti grup musik profesional saja.

Kemampuan grup penyanyi baru ini dia tunjukan saat berlangsung Jamuan Makan Malam di Griya Agung bersama Danjen Kopassus, Mayjen TNI Agus Sutomo beberapa hari lalu.

Dalam kelompok penyanyi ini tampak salah seorangnya adalah perempuan, ia adalah ibu Irene, Kepala Biro Humas dan Protokol pemprov Sumsel.

Pemungutan Suara Ulang Pilgub Sumsel 2013, Siapa Bertanggungjawab?


1.pemilu karikatur

Walau kini semua masalah teknis Pilgub Sumsel telah dinyatakan tuntas setelah pelantikan resmi Gubernur terpilih 8 November 2013 lalu, namun ternyata masalah pertanggungjawaban keuangan dan hukum sebenarnya tidak bisa begitu saja dianggap selesai. Uang rakyat hingga Rp.50 Milyar lebih yang digunakan untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU) harus diaudit secara cermat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Sumsel, serta dasar hukum pelaksanaan PSU, yakni Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) era Akil Mukhtar, yang didasarkan adanya dugaan penyelewengan dana hingga Rp.1,4 Trilyun oleh Gubenur Incumbent Alex Noerdin pada Pemungutan Suara pertama 6 Juni 2013 lalu. Siapakah yang mesti bertanggung jawab?

 Alangkah enaknya pihak penyelenggara Pilgub Sumsel 2103 lalu jika masalah pertanggungjawaban keuangan PSU 4 September 2013 lalu dianggap telah selesai begitu saja. Uang rakyat hingga Rp.50 Milyar  ludes dipakai untuk membiayai  kegiatan demokrasi yang dasar hukumnya sangat lemah. Pemungutan suara ulang (SU) di 4 kabupaten/kota plus 1 kecamatan di OKU Selatan dilaksanakan sebagai wujud kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel atas putusan sela MK yang dipimpin Akil Mukhtar saat itu.

Tanpa meminta pertimbangan hukum dari pihak lain, KPU langsung saja menggelar PSU yang menghabiskan dana hingga Rp.50 Milyar. Padahal putusan sela MK isinya menyebutkan telah terjadi dugaan penyelewengan dana hingga Rp.1,4 Trilyun oleh pihak calon incumbent Alex Noerdin, yang dijadikan alasan pertimbangan hukum untuk menggelar Pemungutan suara ulang.

Dengan dilaksanakannya PSU 4 September 2103 lalu, secara implisit KPU turut mengakui dan membenarkan tuduhan MK jika pada Pemilihan sebelumnya telah terjadi penyelewengan uang negara yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran berat Pemilu oleh calon inumbent Alex Noerdin. Padahal untuk jenis pelanggaran berat seperti itu seharusnya KPU menjatuhkan sanksi terberat berupa diskualifasi dari pencalonan.

Selain itu, dengan dilaksanakannya PSU  yang berarti KPU Sumsel ikut mengamini tuduhan MK kepada pihak Alex Noerdin atas dugaan penyelewengan uang negara untuk pemenangannya, sudah seharusnya ada langkah hukum dari KPU Sumsel yang meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuduhan MK tersebut, sebagai bukti dan keseriusan KPU menjadikan Pilgub Sumsel sebagai Pigub yang bersih dari penyelewengan atau Korupsi.

Tapi semua itu tak dilakukan KPU Sumsel. KPU hanya mentaati keputusan MK namun sepertinya tidak mengakui apa yang dituduhkannya. Ironi sekali.

Adakah Suap ke MK ?

Peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mukhtar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu banyak membuka rahasia kotor praktek-praktek suap kepada para hakim MK dengan pihak yang berperkara dalam sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan mutlak lembaga yang maha hebat tersebut. Beberapa perkara sengketa Pilkada diduga terjadi suap setelah KPK mengorek berbagai pengakuan dari Akil Mukhtar. Perkara sengketa Pilkada kota Palembang dan kabupaten Empat Lawang adalah salah satu yang diakui Akil yang akan segera menyeret Walikota Romi Herton dan Bupati Budi Antoni menyusul Akil Mukhtar ke tahanan KPK.

Lantas bagaimanakah dengan perkara sengketa Pilkada Sumel? Adakah suap yang terjadi disana?

Pada sengketa Pilkada Sumsel banyak pihak yang menduga jika pihak telah diuntungkan oleh putusan Akil Mukhtar adalah pihk yang paling berpeluang melakukan praktek suap ke MK. Pihak Herman Deru lah tentunya yang dimaksud. Namun mengenai hal ini belum ada fakta hukum yang mengarah kesana.

Semenjak menangkap Akil Mukhtar, KPK dibanjiri berbagai laporan suap terhadap MK dari berbagai daerah terkait sengketa Pilkada yang pernah ditangani. Keterkaitan sengketa Pilkada Palembang dan Empat Lawang dengan KPK juga disebabkan adanya laporan pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK. Sarimuda dan Joncik sama-sama mempermasalahkan putusan sengketa Pilkada di daerahnya,  yang  katanya telah dimenangkannya namun jadi berbalik kalah, gara-gara MK terima suap dari pihak musuhnya. Dengan berbagai data yang disampaikan pihak Sarimuda dan Joncik itulah KPK  menyerempet perkara Pilkada Palembang dan Empat lawang dengan terus berupaya mengorek pengakuan Akil Muhtar.

Pada Pilgub Sumsel nampaknya berbeda. Kendati “otak MK” Akil Mukhtar telah ditangkap KPK namun tidak serta merta putusan MK tentang perkara sengketa Pilkada Sumsel pun dipermasalahkan. Apalagi putusan akhir MK diputuskan oleh hakim MK tanpa Akil Muhtar, dan putusan akhirnya pun tak mengubah putusan KPU Sumsel yang telah memenangkan Alex Noerdin. Bagi Sumsel, peristiwa PSU tak mempengaruhi hasil Pilgub 6 Juni 2013 lalu.

Mungkin jika pada putusan akhir MK hanya menguntungkan Herman Deru, maka dipastikan kisah sengketa Pilkada Palembang dan Empat Lawang akan dialami pula oleh Sumsel.

Beberapa sumber yang memiliki akses dengan lingkungan KPK menyebutkan jika saja Akil Mukhtar dikorek juga tentang perkara sengketa Pilkada Sumsel maka dipastikan ia pun akan mengakui adanya suap. Namun karena dalam sengketa Pilkada Sumsel tak ada pihak yang melapor ke KPK maka KPK tidak mau mengkait-kaitkannya terlalu jauh.

“Terlalu banyak kasusnya jika KPK membuka ke masalah itu, KPK hanya menyerempet ke kasus sengketa Pilkada lain jika ada laporan pengaduan saja”, ujar sumber tadi.

Bagaimana Kelanjutan Dugaan Penyelewengan Dana Rp.1,4 Trilyun?

Ada atau tidaknya dugaan penyelewengan uang APBD untuk kepentingan pemenangan Alex Noerdin, saat ini sudah menjadi keharusan bagi penegak hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan pengusutan hingga tuntas. Hal itu disebabkan dugaan korupsi itu sudah dijadikan pertimbangan hukum oleh MK untuk membuat Keputusan Sela berupa pemilihan suara ulang di 4 kabupaten kota dan 1 kecamatan.

Namun adakah keberanian dari institusi penegak hukum kita untuk mengusut  dugaan kasus itu yang langsung menohok Alex Noerdin disana?

Dengan tidak adanya pihak yang menindaklanjuti tuduhan MK tentang adanya dugaan korupsi Rp.1,4 Trilyun oleh pihak Alex Noerdin berarti adanya dugaan korupsi tersebut tidak diakui kebenarannya. Dan, jika tidak diakui maka berarti keputusan sela MK dianggap kesalahan karena memutuskan dengan dasar pertimbangan yang salah. Sedangkan jika putusan MK dianggap sebagai keputusan salah maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan pada 4 September 2013 lalu pun bisa dianggap illegal.

Nah, jika PSU lalu dikatagorikan illegal maka semua bentuk pengeluaran keuangan negara untuk membiayai kegiatan tersebut pun menjadi tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan dengan mengembalikannya ke kas negara.

Uang Rp.50 Milyar bukanlah jumlah yang sedikit. KPU Sumsel mungkin akan berkilah jika mereka sudah bekerja sesuai hukum dan prsedur yang benar. KPU melaksanakan PSU adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada putusan MK. Tidak lebih.

Namun, KPU Sumsel saat itu tidak melakukan upaya-upaya pendalaman, uji materi dan meminta fatwa terkait putusan Sela MK tersebut sebelum memutuskan akan melaksanakan pemilihan suara ulang. KPU waktu itu bisa saja menolak putusan sela MK jika yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah dugaan korupsi untuk pemenangan Alex Noerdin senilai Rp.1,4 Trilun. KPU harus meminta MK saat itu untuk memutuskan materi sela selain dengan pertimbangan adanya dugaan korupsi Rp.1,4 Trilyun karena jika pertimbangannya berbunyi seperti itu  maka putusannya bukanlah pemungutan ulang, tapi diskualifikasi langsung terhadap Alex Noerdin.

Namun itu tak dilakukan KPU. KPU Sumsel malah langsung menerima dan melaksanakan putusannya kendati kegiatan itu harus menghabiskan uang rakyat hingga Rp.50 Milyar. Oleh karena itu KPU adalah pihak yang harus bertanggung jawab dan harus mengembalikan uang Rp.50 Milyar tersebut ke kas negara.

Rakyat Tambah Bosan Pemilu

Dengan pemilihan gubernur Sumsel yang sampai diulang berdampak semakin menurunnya partisipasi warga terhadap Pemilu di Sumsel. Apalagi sebentar lagi kita akan dihadapkan pada Pemilu Legislatif dan dilanjutkan dengan Pemilu Presiden. Kebosanan warga atas kegiatan persta demokrasi terus-menerus yang tidak juga menghasilkan pemimpin yang diharapkan akan menodai kesakralan demokrasi yang dengan susah payah telah kita jalankan bersama. Jumlah Golput dipastikan akan terus meningkat.

Apalagi jika kegiatan pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang pernah terjadi di Sumsel dijadikan tradisi putusan MK, maka dipastikan akan semakin membuat kebosanan yang sangat parah.

Bayangkan saja jika sampai terjadi PSU untuk Pemilu Legislatif kemudian ada juga PSU untuk Pemilu Presiden, maka apa jadinya demokrasi yang seperti ini. Semoga saja pemilihan suara ulang tidak dijadikan Trend di masa depan, dan MK harus tahu itu.

Semoga kita segera belajar untuk membenahi pelaksanaan sistem yang tidak sesuai etika dan nilai-nilai dalam masyarakat kita. Demokrasi jangan malah menimbulkan konflik demi konflik yang bermunculan dan membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa. (Tim)


Edisi Desember 2013

Edisi Desember 2013

WARGA PERTANYAKAN OBJEKTIVITAS PSB DI SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG


Menjelang berakhirnya tahun pelajaran yang akan berganti dengan tahun pelajaran baru, para orang  akan dipusingkan kembali dengan mencari sekolah yang terbaik bagi putera- puterinya. Pasalnya untuk mendapatkan sekolah dengan kualitas terbaik juga bukanlah persoalan mudah, apalagi jika nilai dan prestasi anak kita sekedar pas-pasan,

Hal seperti ini sebagaimana yang dirasakan oleh seorang wali murid yang mesti kecewa karena anaknya tidak bisa lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah swasta favorite SMA Kusuma bangsa. Dan satu hal yang lebih membuat ia kecewa adalah adanya dugaan penentuan kelulusan dalam seleksi tersebut ia nilai tidak objektif.

Menurut keterangan bapak yang tak bersedia ditulis namanya ini, pada seleksi ujian masuk gelombang II yang dilaksanakan pada hari minggu (24/2) lalu dan diumumkan pada hari rabu ini (27/2) diikuti 31 peserta dan yang dinyatakan lulus 13 orang saja.

“Salah satu peserta yang dinyatakan lulus justru sebenarnya tidak layak untuk lulus, namun karena yang bersangkutan adalah peserta titipan dari salah seorang anggota Tim Akreditasi SMA dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Palembang”, ungkap sumber tadi.

Dengan kondisi seperti ini, kami sebagai orang tua peserta menilai bahwa seleksi penerimaan siswa baru di SMA Kusuma Bangsa yang katanya sangat jujur dan objektif menjadi diragukan.

“Kalau masih menerapkan pengecualian bagi siswa titipan dari orang Diknas itu berarti sekolah tersebut masih sama saja dengan sekolah lain yang bisa lulus jika ada permainan atau beking kuat dibelakangnya”, tambahnya lagi. Kami tahu, peserta yang lulus karena titipan dari Tim akreditasi SMA Kota Palembang itu peserta dengan nomor test  0131, ujar sumber.

Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran informasi dari sumber diatas, pihak wartawan mencoba menghubungi pihak sekolah SMA Kusuma bangsa. Namun hingga tulisan ini dibuat Kepala Sekolah belum bisa ditemui. (Yan)


PT. Bumi Alam Sutra Bangun Rumah Untuk Rakyat Miskin

900 Unit Rumah Terjual Dalam 1 Minggu

Tanpa Uang Muka, Syarat Cukup KTP

 Terobosan yang cukup berani dan mungkin jadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dilakukan oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan PT. Bumi Alam Sutra (PT.BAS) di Palembang yang berani membangun ribuan unit rumah tipe 30 khusus bagi rakyat miskin dengan sistem kredit langsung ke pengembang tanpa uang muka dengan syarat hanya selembar photo copy KTP. Terobosan ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk nyata kepedulian dan kecintaan terhadap rakyat miskin yang hingga saat ini banyak yang belum memiliki rumah yang layak huni.

Direktur Utama PT.BAS, Harianto, ST, saat dihubungi Warta Ogan di kantornya di jalan Pangeran Ayin No.148 Kelurahan Sako Baru, kecamatan Sako Palembang beberapa waktu lalu menjelaskan jika dirinya bersama Novan Jhoni selaku Komisaris PT.BAS merasa prihatin dengan kondisi rakyat miskin di lingkungannya yang sulit memiliki rumah.

“Bagi mereka untuk bisa memiliki rumah sendiri yang layak huni selama ini baru hanya sekedar mimpi. Banyak pengembang yang menawarkan kredit rumah namun mereka terbentur dengan keharusan menyetor Uang Muka dan mesti berurusan dengan bank dengan sederet persyaratan yang mesti dipenuhi’, ujar Harianto.

Padahal pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat sudah menggembor-gemborkan akan membangun sejuta rumah bagi rakyat miskin dengan dana APBN hingga trilyunan rupiah. “Namun tetap saja perbankan menerapkan aturan yang berat dan tak mungkin terpenuhi bagi rakyat miskin untuk mendapatkan kredit rumah yang mudah, murah, terjangkau dan layak huni”, tambah Harianto lagi.

Karena kondisi yang demikian, PT.BAS berinisiatif untuk membuat terobosan membangun rumah untuk rakyat miskin yang tidak membebani rakyat serta prosedur untuk memperokeh kreditnya mudah. Diatas lahan sekitar 20 hektar yang sudah siap, PT.BAS berencana membangun 2500 unit rumah tipe 30 dengan satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, ruang makan, kamar mandi / wc, lantai keramik 40x40cm dan fasilitas listrik serta tersedia sarana PDAM yang dibangun khusus.

Saat ini baru sekitar 900 unit yang selesai dibangun dan semuanya habis terjual dalam waktu satu minggu saja.

“Saat kami buka penjualan tempo hari, kantor kami penuh sesak dan jalanan menjadi macet karena ratusan becak dan motor ojek berdesakan ingin mendaftarkan diri untuk memiliki rumah yang dicicil Rp.500.000,- perbulan tanpa DP dan biaya apapun”, Harianto menjelaskan.

Menurut Harianto, pihaknya selaku pengembang perumahan untuk rakyat miskin juga mengaku kecewa dengan sistem dan janji dari pemerintah melalui Kemenpera yang menjanjikan akan mengucurkan dana bagi pembangunan rumah untuk rakyat miskin melalui REI dan Perbankan yang hingga kini belum jelas mekanisme pengucurannya. Harianto berpendapat tetap saja program Kemenpera itu tidak akan berhasil tepat sasaran jika rakyat miskin diharuskan berurusan dengan Bank untuk mengajukan kredit. “Untuk datang ke Bank saja orang miskin ini sudah takut duluan”, ujarnya.

Namun seharusnya, pihak pengembang sendiri yang membangun dengan tidak semata-mata berorientasi mengejar keuntungan.

Yang dilakukan PT.BAS, menurut Harianto, adalah dengan cara menanggung sendiri dana lalu mengkreditkannya kepada rakyat miskin. “Jadi mereka cukup berurusan dengan perusahaan yang menjamin kredit mereka”, tambahnya.

Apa yang dilakukan PT.BAS hendaknya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan pengembang lainnya di Indonesia. Rakyat miskin yang berniat memiliki rumah sendiri tidak perlu diragukan kemampuan dan keseriusannya membayar kreditnya dengan diterapkannya sederet persyaratkan yang membebani mereka. Jika memang benar-benar serius dan peduli kepada nasib sesama anak bangsa yang masih tertinggal kesejahteraannya, tentu saja semua bisa dilakukan dengan mudah, ya seperti yang telah dilakukan harianto dan kawan-kawan dari PT.BAS di Palembang. (Dang / Yan Taufik Rahman)

Jalan Raya di Sumsel Takut Air

Tiap Tahun Dianggarkan Perbaikan, Tetap Saja Jalan Rusak

 Tibanya musim hujan dan air laut pasang yang menjadi penyebab banjir besar di hampir terjadi diseluruh wilayah Sumsel juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan di mana-mana. Benarkan Jalan di Sumsel Takut oleh Air?

 Membandingkan kualitas jalan yang ada di wilayah Sumsel dengan kualitas jalan yang ada di provinsi lain memang sangat mudah, dan jawabannya mudah pula ditebak : Jalan di Sumsel kualitasnya jauh lebih buruk dari kulitas jalan di provinsi lain! Inilah ironi nyata yang tak terbantahkan lagi adanya.

Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/kota di wilayah Sumsel yang setiap tahun dibangun dan dibiayai dengan ratusan milyar uang rakyat sepertinya tidak pernah ada habisnya dari masalah kerusakan. Selalu saja alasan beban kendaraan yang sangat padat dan berat dijadikan dalih sebagai penyebab kerusakan-lerusakan tersebut. Padahal akar masalah yang sebenarnya bukanlah itu penyebabnya.

Menurut Sudarso, aktivis LSM Anti Korupsi di Palembang, cepatnya kerusakan jalan aspal yang ada di Sumsel adalah disebabkan kualitas komposisi campuran aspal Hotmix yang sangat rendah dan pekerjaan pembangunan atau perbaikan yang dilakukan kontraktor jalan yang asal-asalan.

“Hampir setiap AMP yang memproduksi aspal hotmix yang ada di Sumsel mempergunakan Minyak mentah sebagai bahan campurannya sehingga campuran menjadi kurang kuat mengikat dam akhirnya hotmix menjadi getas, mudah retak”, ujarnya.

Selain itu, menurut Sudarso, dengan campuran minyak mentah yang berwarna hitam pekat mengakibatkan jumlah aspal dalam campuran dikurangi. “Aspalnya jadi sedikit, yang banyaknya minyak mentah yang kental”, tambahnya.

Kalau secara sepintas kita mengamati, kondisi jalan hasil pekerjaan mereka seperti bagus dan mulus. Warnanya hitam mengkilap, padahal sesungguhnya tidak bagus, mudah retak dan cepat terjadi deportasi ketika tergenang air.

Masih menurut Sudarso, razia yang pernah dilakukan oleh Polda Sumsel ke beberapa AMP berhasil menemukan beberapa perusahaan yang menggunakan minyak mentah sebagai bahan campuran aspal hotmix yang mereka produksi.

Ada hal lain yang juga menjadi penyebab cepat rusaknya jalan aspal di Sumsel adalah pengangkutan aspal hotmix dari lokasi AMP ke lokasi pembangunan jalan terlalu jauh dan lama sehingga aspal hotmix yang dibawa keburu dingin dan kurang kuat mengikat.

“Bahkan ada yang tetap memaksakan mengaspal jalan walau kondisi hujan”, tambah Sudarso.

Ketika musim hujan dan banjir seperti saat ini kerusakan jalan yang merata terjadi di mana-mana di provinsi ini, adalah bukanlah sesuatu uang aneh. Hujan bukanlah penyebab utama kerusakan jalan itu, melainkan kualitas jalan itu sendiri yang disebabkan ulah kontraktor pelaksana pembangunan jalan yang mengakali mencari keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, tak peduli rakyat akan merasakan kesengsaraanya. (Dang / Yan Taufik Rahman)

Kegiatan Pembabatan Hutan Terus Berlangsung

Bisnis Mendiang Paulus Ten Dilanjutkan Istrinya

 Siapa bilang jika kayu di Sumsel sudah habis ? Buktinya hingga kini kegiatan illegal logging masih marak terjadi. Bukanlah kayu-kayu dari kebun rakyat, tapi kayu-kayu dari hutan lindung yang semestinya dijaga justru kian merajalela dijarah. Siapa yang bertanggung jawab?

 Salah nama pengusaha kayu Sumsel yang masih tetap eksis memasok pasar kayu ibukota diantaranya Paulus Ten,  pemilik CV.Tulus Puera yang mengaku mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu Hutan (IPKH) di wilayah Musibanyuasin, Banyuasin dan Muaraenim. Kendati Paulus Ten sendiri saat ini sudah meninggal dunia, kegiatan usahanya masih dilanjutkan oleh isterinya.

Beberapa sawmil tempat mengolah kayu-kayu gelondongan menjadi kayu masak miliknya masih terrus beroperasi. Sawmil yang terletak di tepi sungai air sugihan menjadi satu-satunya sawmil terbesar di daerah itu  yang mampu mengolah kayu puluhan hingga ratusan kubik perhari. Juga sawmil yang terletak di perbatasan Muara enim dan di wilayah Muba, masih tetap beroprasi dengan nyaman.

Lancar dan mulusnya usaha keluarga Paulus Ten berbisnis kayu yang bersumber dari illegal logging ini diduga karena kemampuan Janda cantik Paulus ini melakukan loby-loby dengan pihak-pihak berwenang.

“Sebenarnya usaha kayu jaman sekarang dibanding tahun-tahun lalu justru lebih enak. Jarang ada razia ke sawmil-sawmil seperti jaman dulu. Mungkin karena dianggap jaman sekarang kayunya sudah habis, padahal sesungguhnya kayu itu masih banyak dan mereka terus merambah hingga ke hutan lindung”, ungkap seorang pengusaha kayu yang tak mau disebut namanya.

Sumber juga menyebutkan jika saat ini usaha kayu seperti usaha milik Lamtong dan Nyonya Paulus bukan semakin mundur, tapi justru semakin maju dan sukses.

“Mereka semakin tenang berusaha, tak banyak lagi pungutan-pungutan atau wartawan yang datang minta jatah”, tambah sumber tadi.

Kegiatan bisnis Janda Paulus memang tampak lebih santai ketimbang beberapa tahun lalu. Nyonya Paulus cukup mengendalikannya melalui HP dari rumahnya di simpang lampu merah Sekip Ujung. Sesekali ia juga mesti berangkat ke Jakarta untuk urusan bisnis atau melobi pihak-pihak berwenang.

“Mereka biasa bertemuan di Jakarta walaupun dengan pejabat yang sama-sama dari Palembang karena di Jakarta lebih aman”, ungkap sumber tadi.

Jadi kita ada pihak yang mengira kegiatan pembabatan hutan di sumsel sudah selesai karena kayunya sudah habis, adalah keliru. Yang sebenarnya adalah kegiatan pembabatan hutan kini semakin merajalela, besar-besaran dan semakin bebas menghabiskan kayu-kayu besar di aeral hutan lindung. (Yan Taufik)

SMA NEGERI 1 PALEMBANG TERIMA SISWA BARU

 Menjelang tahun ajaran baru 2013-2014 ini SMA 1 Palembang telah memulai kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Bahkan hingga saat ini telah tercatat ratusan siswa dari berbagai SMP dan MTs telah mendaftarkan diri sejak dibukanya pendaftaran 18 Februari hingga 22 Februari lalu.

Menurut salah seorang panitia PSB SMA 1 Palembang kepada Warta Ogan, pihaknya telah menetapkan batas minimal rata-rata nilai lima pelajaran wajib adalah 7,5. “Bagi yang memenuhi batas minimal tersebut bisa ikut mendaftar yang selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi dan jika lulus baru bisa mengikuti seleksi tertulis dan tahapan seleksi lainnya.

“Pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan mendapat Nomor peserta yang dibagikan tanggal 23 dan seleksi tertulis dilangsungkan tanggal 24”, tambahnya.

Sekolah Unggulan

Terkait adanya prokontra tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran sekolah berstatus  RSBI, bagi SMA 1 Palembang hal itu bukanlah masalah dan sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini disebabkan karena SMA 1 Palembang sejak dulu bukanlah sekolah RSBI. Status SMA 1 Palembang adalah sekolah negeri unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang.

“RSBI itu kan program pemerintah pusat, sedanglan SMA 1 adalah sekolah unggulan, bukan RSBI”, ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang, Drs.Reza Fahlevi, MM, saat dimintai komentarnya terkait status SMA 1 Palembang beberapa waktu lalu.

Karena berstatus sekolah unggulan maka pihak sekolah sebagai pelaksana amanat orang tua wali siswa diperbolehkan memungut iuran untuk menunjang kegiatan sekolah. “Itu pun atas permintaan Komite Sekolah”, tambah Reza.

Mengenai kegiatan PSB yang telah dimulai di SMA 1 Palembang sejak jauh hari, Reza mempersilahkan saja kegiatan PSB dilakukan sesuai jadwal yang mereka rencanakan, hanya saja Reza mengingatkan jika PSB yang dilaksanakan benar-benar menjaga objektivitasnya, benar-benar murni, jujur dan adil. (Dang/ Yan T)

Berpotensi Jadi Modal Politik

Dana Hibah Untuk LSM Diduga Bermasalah

Jumlah LSM Jadi Membengkak

 Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sumsel dalam dua tahun anggaran terakhir telah menikmati kucuran dana yang bersumber dari APBD yang dikemas dalam bentuk dana hibah. Total dana yang mencapai puluhan milyar itu dibagi-bagikan kepada sekitar 300 LSM yang terdaftar di badan Kesbang yang masing-masing LSM mendapatkan bagian hingga puluhan juta rupiah.

Yang menjadi acuan pengucuran dana puluhan milyar kepada LSM ini adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Akibat mudahnya bagi LSM mendapatkan uang puluhan juta rupiah dengan bermodalkan Proposal seadanya itu akhirnya untuk tahun anggaran 2013 ini jumlah LSM yang mengajukan bantuan dana hibah semakin membengkak. Bahkan menurut sumber yang dekat dengan pihak kesbang mengaku jika jumlahnya bisa mencapai 500 LSM.

Menurut keterangan seorang pengurus LSM yang tak bersedia ditulis namanya, untuk mendapatkan dana hibah dari Pemda harus punya LSM yang telah terdaftar di Kesbang. “Setelah itu kita mengajukan proposal untuk kegiatan LSM. Kegiatannya apa saja yang penting ada rincian anggaran dan jumlahnya berapa. Jika kita mengajukan seratus juta, maka kita akan dibantu sekitar 30 persen saja atau sekitar 30 jutaan”, katanya.

Beberapa LSM yang tahun lalu mendapatkan bantuan sekitar 30 jutaan, masih menurut sumber tadi, tahun ini mereka mengajukan anggaran jauh lebih besar lagi, agar dana yang cair nanti lebih besar pula.

“Tahun ini mungkin akan banyak LSM yang kebagian hingga ratusan juta, dan itu pun ditentukan oleh kedekatan LSM tersebut dengan orang-orang di Kesbang, karena merekalah yang mengatur-ngaturnya”, tambah sumber lagi.

Jika prposal disetujui maka selanjutnya pengurus LSM akan diminta oleh Keuangan pemda untuk menyerahkan rekening bank atas nama LSM dan NPWP nya.

“Kegiatannya sih bisa sekedar seminar, khitanan masal, bantuan bibit, atau apa saja yang penting jumlahnya ada. Dan kalau masalah pertanggungjawabannya tidak sulit, yang penting dilaksanakan, jangan fiktif”, tambahnya.

Menurut salah seorang pengurus LSM yang tahun lalu mendapat dana sekitar 60 juta, saat itu ia mengajukan sekitar 200 jutaan tapi Cuma dibantu sekitar 60 juta saja. Ia menggunakan uang itu untuk acara seminar sekitar 15 juta saja dan sisanya bisa untuk uang muka kredit mobil. “Mudah-midahan tahun ini jumlahnya lebih besar lagi”, ungkapnya.

Jumlah LSM yang mengajukan dana hibah tahun ini semakin banyak. Menurut seorang sumber yang layak dipercaya menyebutkan jika saat ini ada beberapa LSM yang sesungguhnya milik orang satu. “LSM yang satu dia sebagai ketuanya, di LSM lainnya ia sebagai bendahara sedangkan ketuanya masih orang dekatnya. Ada yang sampai dalam satu keluarga 3 LSM. Juga para pegawai Kesbang banyak yang ikut-ikutan bermain dengan membuat LSM dengan pengurusnya dari keluarga mereka sendiri”, tambah sumber tersebut.

Berpotensi Jadi Modal Politik Pilgub 2013

Pengucuran dana hibah dari APBD untuk ratusan LSM di Sumsel berbarengan dengan semakin dekatnya Pilgub Sumsel 2013 berpotensi menjadi modal politik bagi Pilgub 2013 yang menguntungkan calon Incumben Alex Noerdin. Dengan adanya kucuran dana APBD yang dibagikan pada LSM ini dipastikan akan menjadi alat untuk mengikat LSM sehingga tertidur pulas atau turut mendukung.

Pengamat politik di Palembang, Zulkifli, berpendapat jika pengucuran dana APBD hingga puluhan milyar kepada LSM memang sangat erat lkaitannya dengan keperluan dukungan suara bagi Pilgub mendatang. Padahal pengucuran dana seperti ini sangat berpotensi terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Sedangkan manfaat nyata dari pengucuran dana yang tak sedikit ini sangat tidak jelas.

“Ini berbahaya, LSM yang semestinya proaktif mencegah korupsi justru bisa ikut terjebak dalam pusaran korupsi juga”, jelas Zul.

Dana Hibah Bisa Jadi Korupsi

Pengucuran dana hibah yang sangat mudah kepada LSM diduga akan menjadikan kasus korupsi di daerah ini semakin melebar. Dari beberapa kegiatan LSM penerima hibah yang seharusnya mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, malahan telah menempatkan kegiatan tersebut tak ubahnya proyek yang mengambil keuntungan adalah sesuatu yang sah. Padahal dana hibah adalah sekedar bantuan yang tidak melebihi 30 persen dari total anggaran yang diajukan LSM ke pemda.

“Kenyataannya justru LSM hanya melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan jumlah dana yang ia terima, itupun diakali lagi agar masih didapati sisanya”.

Jika LSM mengajukan proposal kegiatan senilai Rp.100 juta itu berarti LSM tersebut tetap harus menyelenggarakan kegiatan senilai 100 juta. Jika pemda membantu 30 juta berarti yang 70 persennya harus disediakan dari dana Kas LSM sendiri atau usaha-usaha lain. “Bukan merubah kegiatan disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dikurangi keuntungan”, ujar sumber.

Sebaiknya Distop.

Terkait pengucuran dana hibah bagi LSM yang berpotensi bermasalah, Sukirman, salah seorang pengurus LSM yang sejak awal tidak tertarik dengan bag-bagi dana hibah, mengatakan sudah seharusnya pihak DPRD Sumsel menyetop kegiatan pengucuran dana hibah seperti ini agar uang rakyat bisa terselamatkan. Kepada pihak penyidik dari Polda Sumsel maupun Kejaksaan Tinggi Sumsel juga diharapkan lebih proaktif mengusut dugaan penyimpangan dalam pengucuran dana hibah bagi LSM. “Lihat saja, manfaat dari dana hibah puluhan milyar itu sangat tidak jelas. Jika ini diusut maka akan banyak orang LSM yang terkurung”, tambahnya. (Yan Taufik)


Warga Karya Jaya Dambakan Pembangunan Jalan dan Air Bersih

Adanya sarana akses jalan yang baik serta kemudahan mendapatkan fasilitas air bersih bagi kebutuhan sehari-hari hingga kini baru hanya sebatas impian bagi warga kota Palembang yang tinggal di RT.28 Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati. Pasalnya, jalan Karya I, satu-satunya jalan masuk ke wilayah tersebut hingga kini belum pernah mendapat sentuhan pembangunan sari pemerintah. Sedangkan sarana air bersih dari PDAM yang juga sangat dibutuhkan, hingga kini pun belum ada kejelasan kapan bisa terwujud.
Kondisi seperti ini telah lama dikeluhkan warga yang meminta pihak pemerintah kota Palembang memberikan perhatian serius terhadap nasib warganya tersebut.
Salah seorang warga RT.28, Triyono (54) kepada Warta Ogan menjelaskan jika sudah lama sekali warga di daerahnya mendambakan pembangunan jalan. Sedangkan jalan yang ada kondisinya sangat memprihatinkan, terutama ketika musim hujan seperti sekarang ini.
“Kalau hujan jalan becek berlumpur, kasihan anak-anak sekolah terpaksa harus menjinjing sepatunya kalau tak mau belepotan lumpur”, ujar Triyono.
Menurut warga tersebut, jalan tersebut setiap hari minggu selalu diperbaiki warga dengan cara gotong royong, namun tetap saja rusak saat dilalui mobil. “Kami mengharapkan pemerintah kota Palembang peduli dan segera membangun jalan kami ini”, tambah Triyono.
Salah seorang tokoh masyarakat lainnya, M.Teguh (67) juga mengakui tentang kondisi jalan di lingkungannya yang memerlukan perhatian pemerintah. Srbagai orang yang paling lama tinggal di daerah tersebut, M.Teguh tahu betul jika jalan Karya I tersebut memang sejak awal tidak pernah dibangun pemerintah. “Kami warga sendiri yang bekerja keras, gotong royong membangun jalan tersebut”, ujar Teguh kepada Wartawan.
Tegih juga menambahkan, dulu kondisi jalan Karya I ini sudah cukup lumayan baik kondisinya. Warga berduyun-duyun membangun jalan tersebut dengan menimbunkan batu-batu pecahan bekas material bangunan. Jalan menjadi padat dan tidak becek. Sayangnya, saat ada kegiatan TNI Manunggal Desa, jalan tersebut malah dikeruk kembali dan ditimbun tanah lagi. Akibatnya jalan kembali hancur karena batu-batunya amblas, yang ada tinggal tanah merah yang berubah menjadi lumpur saat hujan. “Kami minta pak Walikota mau mendengarkan suara kami”, ungkap Teguh penyh harap.
Selain kendala jalan yang tak juga dibangun, masalah kesulitan memperoleh air bersih bagi keperluan sehari-hari warga juga menjadi tuntutan warga disini. Selama ini warga hanya mengandalkan air dari sumur yang berwarna kotor dan mengandung karat untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk memasak terpaksa harus membeli air galonan.
“Kami susah sekali masalah air ini pak,”, ujar Enny (43) salah seorang ibu rumah tangga yang mengeluh kepada Wartawan. Menurut warga tersebut, untuk mencuci pakaian pun terpaksa ia mesti memakai air gallon yang dibeli 3 ribu rupiah pergalon. “Air disini warnanya kuning kecoklatan, jadi kalau dipakai nyuci malah ngotori pakaian saja”, tambahnya. Ia mengharapkan kiranya PDAM bisa segera membangun jaringan air bersih yang dapat segera dinikmati warga.
Menanggapi keluhan warga RT.28 Kelurahan Karyajaya tentang usulan pembangunan jalan dan air bersih di daerahnya, Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan akan mempelajari dan segera merealisasikan pembangunan jalan yang dianggarkan dari APBD.
“Kalau masalah air bersih, Insya Allah PDAM Tirta Musi sudah mentargetkan daerah itu sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2013 ini,”, tambah Walikota yang akan maju pada Pilgub Sumsel Juni mendatang. (Dangs)

Jalan Baru Diperbaiki, Rusak Lagi

Baru tahun lalu pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengaggarkan dana ratusan juta rupiah untuk perbaikan jalan akses ke TPA Karyajaya, kini justru jalan tersebut telah kembali rusak seperti sebelum ada perbaikan.

Pihak Dinas PU Cipta Karya Sumsel selaku pengelola proyek jalan tersebut terkesan tidak mau peduli dengan kondisi tersebut, dan lebih membela pihak kontraktor yang telah bekerja asal-asalan. “Pekerjaan kontraktor sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan kerusakan jalan yang kini terjadi adalah diakibatkan terlalu banyaknya kendaraan truk bermuatan melebihi tonase yang lalu lalang di jalan tersebut”, ujar Ishak HB, PPTK proyek jalan tersebut saat dihubungi wartawan di kantornya.
Sementara itu Sukirman, dari LSM Mitra Kejati, yang sejak awal menyoroti pelaksanaan proyek jalan tersebut mengatakan jika kerusakan kembali jalan tersebut bukanlah disebabkan oleh beban kendaraan yang melalui jalan tersebut, melainkan disebabkan buruknya kualitas pekerjaan kontraktor, yang cenderung ingin mengeruk keuntungan, sehingga hasil pekerjaaan jadi asal-asalan.
Menurut Sukirman, sejak awal pihak kontraktor berupaya menutupi kegiatannya agar tak diketahui masyarakat. Di lokasi proyek tidak pernah dipasang papan proyek yang seharusnya menjadi kewajiban kontraktor menginformasikan kepada masyarakat tentang nama pekerjaan, besar dana, siapa kontraktornya, lama pekerjaan dan lain-lain.
“Kontraktor berusaha menutupi semua itu”, tambahnya. Selain itu, pekerjaan perbaikan hanya dilakukan pada beberapa titik yang dianggap paling parah saja, sedangkan beberapa bagian lainnya yang juga rusak dibiarkan saja.
Selain itu nilai proyek yang mencapai Rp.900 juta lebih dianggap terlalu besar jika sekedar untuk membiayaai pekerjaan yang Cuma sedikit itu. “Paling-paling itu habis Rp.400 jutaan saja, itupun belum tentu juga”, tambah aktivis LSM tersebut.
Hasil pengamatan Warta Ogan dilapangan didapati kondisi jalan yang telah kembali rusak, tidak Nampak tanda-tanda adanya bekas perbaikan. Jalan cor beton dengan ketebalan hingga 30 cm tersebut sebagian besar sudah pecah-pecah.
Sementara itu kepadatan kendaraan yang melalui jalan tersebut masih terbilang rendah, hanya sesekali lewat truk ukuran colt diesel yang mengangkut karet menuju pabrik karet di dalam.
M. Sukri, mantan Ketua RT di kelurahan Kramasan juga sependapat jika dikatakan jalan di depan rumahnya yang baru diperbaiki itu kondisinya amburadul. “Baru beberapa bulan saja diperbaiki, kini sudah rusak lagi, ini nggak bener”, ungkapnya kepada Warta Ogan.
Jalan akses TPA Karyajaya memang jalan cor beton yang juga dilewati berbagai kendaraan besar, namun jika baru beberapa bulan diperbaiki tapi kondisinya sudah rusak lagi, dipastikan itu disebabkan karena konstruksi jalan yang dibangun kontraktor telah menyimpang. Apalagi Dinas PU Cipta Karya Sumsel yang tidak biasa membangun jalan raya, kurang mengerti tentang seluk beluk pembangunan jalan. “Dinas Pu Cipta Karya kan biasanya hanya membangun gedung-gedung saja, atau jalan kecil dipemukiman, sedangkan jalan dengan kontruksi untuk kendaraan berat, itu tugasnya Dinas PU Bina Marga”, demikian Sukirman menambahkan. (Dangs)

Debu Batubara Dari Cemari Udara Sekitar Sungai Musi
Pihak PTBA Dermaga Kertapati Kurang Peduli ?

Bertahun-tahun warga di kelurahan Karanganyar Gandus dan sekitarnya menghirup udara kotor bercampur debu hitam batubara. Hal ini disebabkan keberadaan dermaga tempat muat batubara milik PT.BA di kertapati, yang terletak diseberang sungai setiap waktu menghamburkan debu-debu hitamnyaq ke kampung mereka.

Pemantauan Warta Ogan di RT.02 RW.01 Kelurahan Karanganyar mendapati atap-atap rumah warga, lantai dan dinding yang berwarna hitam karena tertutup debu batubara. Bahkan warga juga mengaku sulit untuk menjemur pakaian karena akan menjadi hitam kotor terkena debu batubara.
“Betul pak, bertahun-tahun kami harus menderita gara-gara debu batubara dari seberang. Setiap hari harus beberapa kali menyapu dan mengepel lantai, kalau tidak maka lanyai akan hitam tebal oleh debu batubara”, ujar Atikawati (47) seorang warga Karanganyar yang mengeluhkan kondisi daerahnya yang telah tercemar oleh debu batubara.
Tika juga mengaku jika sejak dahulu ia tidak pernah mendapatkan perhatian apapun dari pihak PTBA yang telah mengirimkan debu kotor ke rumahnya.
“Kalau RT, RW dan orang-orang tertentu katanya sih sering mendapat bantuan dari PTBA, tapi kalau kami, tidak pernah sama sekali”, tambah ibu yang tinggal di sekitar dok kapal PT DKS tersebut.
Sementara itu salah seorang aktivis LSM yang getol memperjuangkan nasib warga Karanganyar dari pencemaran udara oleh PTBA, Azwar Hadi (43) mengatakan jika memang pihaknya sudah lama melakukan upaya-upaya menuntut dihentikannya kegiatan muat batubara yang telah menyebabkan polusi udara yang membahayakan kesehatan.
Menurut Azwar, sudak tidak layak lagi ada dermaga muat batubara ditengah pemukiman warga. Dermaga itu harus dipindahkan ke luar kota yang jauh dari pemukiman penduduk. Dampak yang ditimbulkan akibat polusi udara debu batubara bukan saja lingkungan menjadi kotor, tetapi akan merusak kesehatan karena terus menerus terhisap.
“Bagi anak-anak akan lebih berbahaya lagi. Itu sangat merusak organ pernapasan”, ujarnya.
Sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan muat batubara di dermaga PTBA Kertapati, menurut Arwar, pihaknya telah mengadukan masalah ini langsung ke kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kesehatan RI serta ke Gubernur. Namun hasilnya hingga kini belum ada tindaklanjut yang berarti. “Saya yakin mereka tidak akan punya keberanian untuk menutup kegiatan PTBA tersebut, selain itu mereka juga telah banyak menikmati keuntungan pribadi dari kegiatan tersebut. Jika mereka tidak berani maka jangan salahkan warga jika nanti justru warga sendiri yang akan menutup paksa kegiatan yang jadi sumber pencemaran itu”, ujar Azwar dengan berapi-api. (Dangs)

EDDY YUSUF TETAP MANTAP IKUT PILGUB 2013

Kendati dalam beberapa pekan terakhir muncul berbagai rumor tentang belum pastinya dukungan Partai Gerindra memberikan dukungan untuk pencalonan dirinya dikarenakan berbagai hal, justru Eddy Yusuf Nampak tidak terpengaruh sedikitpun dan menganggap rumor tersebut sekedar isu yang dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab. Bagi Eddy Yusuf, dirinya justru semakin mantap menggalang dukungan masyarakat dan akan maju pada Pilgub Juni mendatang.
“Kita tidak ada masalah, Partai Gerindra dan partai-partai pendukung lainnya sudah resmi dan tidak akan berubah lagi mendukung saya, semua surat-surat dukungan yang langsung ditandatangani DPP sudah saya kantongi”, ungkap Eddy Yusuf saat disambangi wartawan di rumah dinas Wakil Gubernur rabu (13/2) lalu.
Menurut Wakil Gubernur tersebut, kini dirinya lebih berkonsentrasi dalam melakukan penggalangan dukungan masyarakat secara ril. Setiap hari ia mesti berkeliling menghadiri undangan masyarakat.
“Sebenarnya kita tidak mengagendakan acara pertemuan – pertemuan itu, ini justru inisiatif mereka sendiri secara sukarela mengundang saya untuk bertemu bersilaturahmi”, ujar Eddy. “Alhamdulillah pendukung saya terdiri dari orang-orang yang siap berjuang dengan suka rela tanpa dibayar, tahan capek, lapar bahkan ada yang siap mati sekalipun”, tambahnya.
Namun Eddy Yusuf juga menyadari jika pelaksanaan Pilgub masih baru akan dilaksanakan empat bulan lagi, sehingga dirinya perlu mengatur kegiatannya dengan baik agar tidak keburu habis energy.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel sesuai jadwal KPU akan diselenggarakan pada 6 Juni 2013 nanti. Sedangkan pembukaan pendaftaran bakal calon baru akan dibuka pada pertengahan Maret mendatang.
Pelaksanaan Pilgub pada 6 Juni 2013 yang telah dijadwalkan KPU juga banyak dipertanyakan sejumlah pengamat di Palembang. Pasalnya masa jabatan Gubernur saat ini baru akan habis pada 12 September 2013, sehingga aka nada masa penantian hingga 3 bulan lamanya. Padahal umumnya dalam setiap Pilkada masa penantian dari hari pemilihan hingga pelantikan Cuma sekitar 1 bulan saja.
Dugaan dipercepatnya pelaksanaan Pilgub dari yang semestinya bulan Agustus ke bulan Juni dikarenakan upaya pengurus KPU Sumsel yang akan habis jabatan di bulan September.
Iskandar, aktivis dari LSM Forum Pemantau Pemilu Sumsel, menilai usaha mempercepat pelaksanaan Pilgub ke bulan Juni adalah kegiatan akal-akalan KPU Sumsel yang masih ingin menjadikan Pilgub 2013 masuk dalam masa jabatannya. Padahal Pengurus KPU Sumsel yang saat ini menjabat adalah mereka yang juga menyelenggarakan Pilgub 2008 lalu.
“Masyak satu periode jabatan KPU bisa menyelenggarakan hingga dua kali kegiatan Pilgub? Ini justru aneh, dan patut diduga adanya unsure kepentingan yang akan bermain. Kita curiga dengan Gubernur incumbent yang cepat-cepat memperpanjang masa jabatan KPU tersebut”, ujar Iskandar. Kalau ini tetap akan dipaksakan dilanjutkan, maka dikhawatirkan hasil Pilgub akan bermasalah karena KPU sebagai peyelenggara Pilgub dianggap inkonstitusional, tambahnya.
Beberapa bakal calon Gubernur yang akan tampil dalam Pilgub mendatang, selain Eddy yusuf masih ada beberapa nama yang saat ini terus melakukan penggalangan kekuatan massa. Alex Noerdin, gubernur incumbent pun semakin gencar mencari dukungan berkeliling sumsel setiap hari. Kendati ia sudah kalah telak dalam Pilgub DKI beberapa bulan lalu, Alex tetap pede untuk maju kembali pada Pilgub Sumsel juni mendatang.
Niat majunya Alex pada Pilgub mendatang justru dibayang-bayangi upaya Ridwan Mukti, Bupati Musi Rawas yang juga akan ikut Pilgub dan sama-sama mengklaim akan didukung Partai Golkar.
“Kita lihat saja, pada saatnya nanti Partai Golkar akan memutuskan mendukung saya untuk Pilgub Sumsel 2013, bukan Alex Noerdin”, ujar Ridwan Mukti kepada wartawan.
Keyakinan Ridwan Mukti yang akan mendapatkan anugerah dukungan dari DPP Partai Golkar ia tunjukan dengan semakin gencarnya memasang ribuan baliho di setiap jalan-jalan protocol di Sumsel dan terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk menggalang kekuatan.
Bupati OKI, Ishak Mekki yang akan didukung Partai Demokrat juga diyakini bakal maju pada Pilgub tersebut. Dengan slogan Ikhlasnya Ishak Mekki juga melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat Sumsel. Baliho dan gambar-gambar sang Bupati OKI tersebut kini sudah banyak bertebaran di setiap tempat di Sumsel.
Walikota Palembang Eddy Santana juga dipastikan akan maju dalam Pilgub tersebut walau usaha-usaha kampanye hitam dari lawan politiknya terus menerus dimunculkan dalam berbagai media. Bagi Walikota Palembang tersebut, semua kampanye hitam itu tidak akan mempengaruhi dukungan warga Sumsel untuk mendukung dirinya dalam Pilgub Sumsel nanti.
Nama bakal calon lainnya adalah Herman Deru, Bupati OKU Timur yang akan didukung partai hanura dan puluhan partai gurem lainnya. Herman Deru juga semakin aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan.
Namun Herman Deru juga bukanlah bakal calon yang mulus dalam rencana pencalonannya. Kasus asusila yang terkait dengan dirinya juga semakin diungkit oleh lawan politiknya diberbagai media. (Dangs)

MF RIDHO KETUA KNPI SUMSEL

Berdasarkan hasil pemilihan pada Musyawarah Provinsi (Musprov) DPD KNPI Sumsel beberapa waktu lalu, MF Ridho yang saat ini menjabat anggota DPRD Sumsel dari Partai Demokrat, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua KNPI Sumsel periode 2013-2015. Ridho dengan mudah menyisihkan dua pesaingnya, Sapuan dan Mutaqien dengan 67 suara.
Kemenangan Ridho dalam pemilihan Ketua KNPI Sumsel memang sudah banyak diprediksi berbagai kalangan. Para pengurus OKP dan DPD KNPI Kabupaten / kota sebagai pemegang suara Musprov sudah sejak lama menggadang-gadang nama Ridho sebagai calon yang paling tepat memimpin KNPI Sumsel saat ini.
Hanya saja hingga kini Ridho belum juga menyelesaikan susunan pengurus KNPI Sumsel yang siap dilantik secepatnya.
“Formatur yang ditugaskan Musprov untuk menyusun nama-nama yang akan jadi pengurus masih belum menyelesaikan tugasnya. Jika sudah klop maka secepatnya akan segera dilantik’, ujar salah seorang anggota formatur saat dihubungi wartawan.
Mantan Ketua KNPI Sumsel, Romi Herton, yang kini menjabat Wakil Walikota Palembang mengharapkan Ketua KNPI Sumsel yang terpilih akan mampu membawa para pemuda Sumsel untuk tampil dan berperan dalam pembangunan.
“KNPI adalah wadah yang paling tepat untuk menggembleng para pemimpin. Banyak pejabat seperti Gubernur, Bupati, Walikota yang berlatarbelakang dari KNPI. Jadi belajarlah dulu di KNPI, baru jadi Bupati. Jangan sebaliknya, jadi Bupati dulu, baru jadi Ketua KNPI”, ujar Romi Herton kepada Warta Ogan. (Dangs)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 747 pengikut lainnya.